• Keselamatan dan Pelayanan Prima merupakan Prioritas Kinerja Kami
  • Keselamatan dan Pelayanan Prima merupakan Prioritas Kinerja Kami
  • Keselamatan dan Pelayanan Prima merupakan Prioritas Kinerja Kami
  • Keselamatan dan Pelayanan Prima merupakan Prioritas Kinerja Kami
  • Keselamatan dan Pelayanan Prima merupakan Prioritas Kinerja Kami
Profil

INSPEKTORAT JENDERAL

Tugas Pokok

Melaksanakan pengawasan fungsional di lingkungan Kementerian Perhubungan.

Fungsi

  • Penyiapan perumusan kebijaksanaan pengawasan fungsional di lingkungan Departemen Perhubungan.
  • Pengawasan fungsional di lingkungan Kementerian Perhubungan.
  • Penyiapan perumusan norma, standar, kriteria, dan prosedur pengawasan di bidang perhubungan;
  • Pengawasan lain atas petunjuk Menteri Perhubungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
  • Pelaksanaan urusan administrasi Inspektorat Jenderal.

Unit Kerja

___________________________________________________________________________________


BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN

Tugas Pokok

Melaksanakan pendidikan dan pelatihan di bidang perhubungan.

Fungsi

  • Perumusan kebijakan teknis pendidikan dan pelatihan baik pendidikan dan pelatihan awal, pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional serta di bidang manajemen pendidikan dan pelatihan perhubungan darat, laut, udara, meteorologi dan geofisika;
  • Perumusan program dan pembinaan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan baik pendidikan dan pelatihan awal, pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional serta di bidang manajemen pendidikan dan pelatihan perhubungan darat, laut, udara, meteorologi dan geofisika;
  • Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan baik pendidikan dan pelatihan awal, pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional serta di bidang manajemen pendidikan dan pelatihan perhubungan darat, laut, udara, meteorologi dan geofisika;
  • Pemberian pelayanan pendidikan dan pelatihan baik pendidikan dan pelatihan awal, pendidikan dan pelatihan teknis dan funsional serta di bidang manajemen pendidikan dan pelatihan perhubungan darat, laut dan udara, meteorolgi dan geofisika;
  • Evaluasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan baik pendidikan dan pelatihan awal, pendidikan dan peltihan teknis, funsional serta di bidang manajemen pendidikan dan pelatihan perhubungan darat, laut, udara, meteorogi dan geofisika;
  • Koordinasi dan kerjasama dengan instansi lain baik pemerintah maupun swasta di dalam maupun di luar negeri dalam rangka pelaksanaan dan pengembangan pendidikan dan pelatihan;
  • Pelaksanaan administrasi di lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Perhubungan.

UNIT KERJA

___________________________________________________________________________________


STAF AHLI KEMENTERIAN

TUGAS

  • Staf Ahli Bidang Lingkungan Perhubungan mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Perhubungan mengenai masalah lingkungan perhubungan.
  • Staf Ahli Bidang Teknologi dan Energi Perhubungan mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Perhubungan mengenai masalah teknologi dan energi perhubungan.
  • Staf Ahli Bidang Regulasi dan Keselamatan Perhubungan mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Perhubungan mengenai masalah regulasi dan keselamatan perhubungan.
  • Staf Ahli Bidang Multimoda dan Kesisteman Perhubungan mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Perhubungan mengenai masalah multimoda dan kesisteman perhubungan.
  • Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Kemitraan Perhubungan mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Perhubungan mengenai masalah ekonomi dan kemitraan perhubungan.

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

Tugas Pokok

Merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi di bidang perhubungan udara.

Fungsi

  • Perumusan kebijakan Departemen Perhubungan di bidang angkutan udara, keselamatan penerbangan, sertifikasi kelaikan udara, teknik bandar udara, fasilitas elektronika dan listrik penerbangan;
  • Pelaksanaan kebijakan di bidang angkutan udara, keselamatan penerbangan, sertifikasi kelaikan udara, tehnik bandar udara, fasilitas elektronik dan listrik penerbangan;
  • Perumusan standard, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang perhubungan udara;
  • Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi;
  • Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.

Unit Kerja

_________________________________________________________________________________


DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

Tugas Pokok

Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang perkeretaapian.

Fungsi

  • Penyiapan perumusan kebijakan Kementerian Perhubungan di bidang lalu lintas dan angkutan kereta api, teknik prasarana, keselamatan dan teknik sarana kereta api;
  • Pelaksanaan kebijakan di bidang lalu lintas dan angkutan kereta api, teknik prasarana, keselamatan dan teknik sarana kereta api;
  • Penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang lalu lintas dan angkutan kereta api, teknik prasarana, keselamatan dan teknik sarana kereta api;
  • Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perkeretaapian;
  • Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

UNIT KERJA

___________________________________________________________________________________


DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

Tugas Pokok

Merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi di bidang perhubungan laut.

Fungsi

  • Penyiapan perumusan kebijakan Departemen Perhubungan di bidang lalu lintas dan angkutan laut, pelabuhan dan pengerukan, perkapalan dan kepelautan, kenavigasian serta penjagaan dan penyelamatan.
  • Pelaksanaan kebijakan di bidang lalu lintas dan angkutan laut, pelabuhan dan pengerukan, perkapalan dan kepelautan, kenavigasian serta penjagaan dan penyelamatan;
  • Perumusan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang perhubungan laut;
  • Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi;
  • Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

 

Unit Kerja

__________________________________________________________________________________

  


DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

Tugas Pokok

Merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang perhubungan darat.

Fungsi

  • Penyiapan perumusan kebijakan Departemen Perhubungan di bidang transportasi jalan, transportasi sungai, danau dan penyeberangan, perkerataapian serta transportasi perkotaan;
  • Pelaksanaan kebijakan dan pemberian izin, sertifikasi, akreditasi, rekomendasi di bidang trasnportasi jalan, transportasi sungai, danau dan penyeberangan, perkerataapian dan pelaksanaan kebijakan transportasi perkotaan;
  • Perumusan standar, norma pedoman, kriteria dan prosedur di bidang transportasi jalan, transportasi sungai, danau dan penyeberangan, perkerataapian dan pelaksanaan kebijakan transportasi perkotaan;
  • Perumusan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang transportasi sungai, danau dan penyeberangan, perkerataapian serta transportasi perkotaan;
  • Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi;
  • Pelaksanaan administrasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.

Unit Kerja

___________________________________________________________________________________


SEKRETARIAT JENDERAL

Tugas Pokok

Melaksanakan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan tugas dan administrasi di lingkungan Departemen Perhubungan.

Fungsi

  • Pembinaan serta pelaksanaan tugas dan administrasi Departemen Perhubungan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian dan ketatalaksanaan, pendayagunaan sumber daya, serta hubungan antar lembaga masyarakat;
  • Koordinasi terhadap pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Departemen Perhubungan;
  • Pembinaan administrasi dalam arti membina urusan tata usaha, mengelola dan membina kepegawaian, menelola keuangan dan peralatan/perlengkapan di lingkungan Departemen Perhubungan;
  • Kerjasama luar negeri dalam arti memberikan pelayanan teknis dan administrasi dalam bidang kerjasama dan bantuan luar negeri sesuai tugas Departemen Perhubungan;
  • Hubungan masyarakat dalam arti melakukan hubungan dengan lembaga resmi dan masyarakat;
  • Koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan dalam arti mengkoordinasikan perumusan peraturan perundang-undangan yang menyangkut tugas Departemen Perhubungan;
  • Keamanan dan ketertiban di lingkungan Departemen Perhubungan.

Unit Kerja


MENTERI PERHUBUNGAN

Tugas Pokok

Membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian tugas pemerintahan di bidang perhubungan.

Fungsi

  • Perumusan kebijakan nasional, kebijakan pelaksanaan dan kebijakan teknis di bidang perhubungan;
  • Pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang perhubungan;
  • Pengelolaan barang milik / kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Departemen Perhubungan;
  • Pengawasan dan pelaksanaan tugas dibidang perhubungan;
  • Penyampaian laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsi bidang perhubungan kepada Presiden;

Visi

Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan perhubungan yang handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah;

Misi

  • Mempertahankan tingkat jasa pelayanan sarana dan prasarana perhubungan;
  • Melaksanakan konsolidasi melalui restrukturisasi dan reformasi di bidang sarana dan prasarana perhubungan;
  • Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa perhubungan;
  • Meningkatkan kualitas pelayanan jasa perhubungan yang handal dan memberikan nilai tambah;

History of Ministry of Transportation

Departemen Perhubungan telah ada sejak Periode awal Kemerdekaan Indonesia yang dibentuk berdasarkan periode Kabinet Republik Indonesia :

  1. Kabinet Presidensiil : 2 September 1945 s.d. 14 November 1945
    • Menteri Perhubungan adalah Abikusno Tjokrosujono.
  2. Kabinet Sjahrir ke I : 14 Nopember 1945 s.d. 12 Maret 1946
    • Menteri Perhubungan adalah Ir. Abdulkarim.
  3. Kabinet Sjahrir ke II : 12 Maret 1945 s.d. 2 Oktober 1946
    • Menteri Perhubungan adalah Ir. Abdulkarim
    • Menteri Muda Perhubungan adalah Ir. Djuanda
  4. Kabinet Sjarir ke III : 2 Oktober 1946 s.d. 3 Juli 1947
    • Menteri Perhubungan adalah Ir. Djuanda
    • Menteri Muda Perhubungan adalah Ir. Djuanda
    • Menteri Muda Perhubungan adalah Setiadjid
  5. Kabinet Amir Sjarifudin ke I : 3 Juli 1947 s.d. 20 Januari 1948
    • Menteri Perhubungan adalah Ir. Djuanda
  6. Kabinet Amir Sjarifudin ke II : 11 Nopember 1947 s.d. 20 Januari 1948
    • Menteri Perhubungan adalah Ir. Djuanda
  7. Kabinet Hatta ke I (Kabinet Presidensiil) : 20 Januari 1948 s.d. 4 Agustus 1948
  8. Kabinet Darurat : 19 Desember 1948 s.d. 13 Juli 1949
    • Menteri Perhubungan dan mewakili kemakmuran adalah Ir. Indratjaj
  9. Kabinet Hatta k II (Kabinet Presidensiil) : 4 Agustus 1949 s.d. 20 Desember 1949
    • Menteri Perhubungan adalah Ir. H. Laoh
  10. Kabinaet Susanto (Kabinet Peralihan) : 20 Desember 1949 s.d. 21 Januari 1950 Tidak ada Menterinya
  11. Kabinet Halim (Republik Indonesia Jogya-Jakarta) : 21 Januari 1950 s.d. 6 September 1950
    • Menteri Pekerjaan Umum dan Perhubungan adalah Ir. Sitompul
  12. Kabinet Republik Indonesia Serikat Pertama dan Terakhir : 20 Desember 1949 s.d. 6 September 1950
    • Menteri Perhubungan adalah Mr. Wilopo
  13. Kabinet Natsir (Kabinet Republik Indonesia Kesatuan ke I) : 6 September 1950 s.d. 27 April 1951
    • Menteri Perhubungan adalah Ir. Djuanda
  14. Kabinet Sukiman (Kabinet Republik Indonesia Kesatuan ke II) 27 April 1951 s.d. 3 April 1952
  15. Kabinet Wilopo (Kabinet Republik Indonesia Kesatuan ke III) 3 April 1952 s.d.1 Agustus 1953
    • Menteri Perhubungan adalah Ir. Djuanda
  16. Kabinet Ali Sastroamidjoyo ke I (Kabinet Republik Indonesia ke IV): 1 Agustus 1953 s.d. 12 Agustus 1955
    • Menteri Perhubungan adalah Abikusno Tjokrosujoso
    • Mulai tanggal 19 Nopember 1954 Mr. Abikusno Tjokrosujoso meletakkan jabatan sebagai Menteri Perhubungan ad interim dan diganti oleh
    • DR. A. K Gani dengan Keppres No. 227 tahun 1954 tangal 18 Nopember 1954
  17. Kabinet Burhanuddin Harahap (Kabinet Republik Indonesia Kesatuan ke V): 12 Agustus 1955 s.d. 24 Maret 1956
    • Menteri Perhubungan adalah F. Laoh
    • Menteri Muda Perhubungan adalah Asrarudin
  18. Kabinet Ali Sastroamidjoyo ke II (Kabinet Rep. Indonesia Kesatuan ke VI): 24 Maret 1956 s.d. 9 April 1957
    • Menteri Perhubungan adalah H. Sjuchjar Tedjasukmana
    • Menteri Muda Perhubungan adalah A. Be. De Rozari, terhitung tangal 9 Januari 1967 diberhentikan dengan hormat dari jabatannya.
      • Program Kementerian Perhubungan jaman itu adalah :
        • Memperlengkapi alat-alat transport untuk daerah yang menghasilkan produksi banyak, sehinga tercapai imbangan yang baik antar produksi dan konsumsi dengan mengutamakan rehabilitasi jalan-jalan di luar jawa.
        • Memajukan dan mengawasi pelayaran nasional serta melindungi terhadap persaingan asing.
  19. Kabinet Djuanda ? Kabinet Karya (Kabinet Republik Indonesia Kesatuan ke VII): 9 April 1957 s.d. 10 Juli 1959
    • Menteri Perhubungan adalah Mr. Sukardan
  20. Kabinet Republik Indonesia (sesudah Dekrit Presiden 5 Juli 1959) dengan periode :
    • Kabinet Kerja I : 10 Juli 1959 s.d. 18 Februari 1960
      • Menteri Muda Perhubungan Laut adalah Ir. Abdul Mutholib Danunungrat
      • Menteri Muda Perhubungan Darat dan Pos Telegrap dan Telepon adalah Jend. Mayor Djatikusumo
      • Menteri Muda Perhubunga Udara adalah Kol . Udara R. Iskandar
    • Kabinet Kerja II : 18 Februari 1960 s.d. 6 Maret 1962
      • Menteri Perhubungan Darat dan Pos Telegrapdan Telepon, Pariwisata adalah Mayor Jend . Djatikusumo
      • Menteri Perhubungan Laut adalah Ir. Abdul Mutholib Danunungrat
      • Menteri Perhubunga Udara adalah Kol . Udara R. Iskandar
    • Kabinet Kerja III : 6 Maret 1962 s.d. 13 November 1963
      • Menteri Perhubungan Darat dan Pos Telekomunikasi dan Pariwisata adalah Letjen Djatikusumo
      • Menteri Muda Perhubungan Laut adalah Ir. Abdul Mutholib Danunungrat
      • Menteri Muda Perhubungan Darat dan Pos Telegrap dan Telepon, Pariwisata adalah Letnan Jend. Mayor Djatikusumo
      • Menteri Muda Perhubunga Udara adalah Kol . Udara R. Iskandar
    • Kabinet Kerja IV : 13 November 1963 s.d. 27 Agustus 1964
      • Menteri Perhubungan Darat dan Pos Telekomunikasi dan Pariwisata adalah Letjen Hidayat
      • Menteri Perhubungan Laut adalah Brigadir Jenderal KKO Ali Sadikin
      • Menteri Perhubunga Udara adalah Laksamana Muda Udara Iskandar
    • Kabinet Dwikora : 27 Agustus 1964 s.d. 1965
      • Menteri Perhubungan Darat : Letjen Hidayat
      • Menteri Perhubungan Udara : Partono (baru mulai 2 April 1965)
  21. Kabinet Sesudah Orde Lama yaitu :
    • Kabinet Dwikora yang disempurnakan : 24 Februari 1966 s.d. 28 Maret 1966
      • Menteri Perhubungan Udara: Partono
      • Menteri Perhubungan Laut : Mayjen KKO Ali Sadikin
    • Kabinet Dwikora yan disempurnakan : 27 Maret 1966 s.d. 25 Juli 1966
      • Kementerian Perhubungan dengan Menteri : Laksamana Muda Laut Jatidjan
      • Kementerian Perhubungan mempunyai :
      • Departemen Perhubungan Darat : Brigjen Utoyo Utomo
      • Departemen Perhubungan Udara : Partono
    • Kabinet Ampera : 25 Juli 1966 s.d. 17 Oktober 1967
      • Departemen Perhubungan
      • Menteri Perhubungan : Sutopo
      • Menteri Maritim : Laksamana Muda Laut Jatidjan
  22. Kabinet Pembangunan (Orde Baru) :
    • Kabinet Pembangunan I : 6 Juni 1968 s.d. 28 Maret 1973
      • Menteri Perhubungan : Drs. Frans Seda
    • Kabinet Pembangunan II : 28 Maret 1973 s.d. 28 Maret 1978
      • Menteri Perhubungan : Prof. DR. Emil Salim
    • Kabinet Pembangunan III : 29 Maret 1978 s.d. 15 Maret 1983
      • Menteri Perhubungan : Roesmin Nuryadin
    • Kabinet Pembangunan IV : 19 Maret 1983 s.d. Maret 1988
      • Menteri Perhubungan : Roesmin Nuryadin
      • Pada saat itu Departemen Perhubungan mempunyai Direktorat Perhubungan Darat, Direktorat Perhubungan Laut, Direktorat Perhubungan Udara dan mempunyai Kaperwahub dan Kanwil-Kanwil.
    • Kabinet Pembangunan V : 1988 s.d. 1993
      • Menteri Perhubungan : Ir. Azwar Anas
      • Departemen Perhubungan membawahi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Laut dan Udara serta dihapus Kaperwahub dan digabung menjadi Kanwil ? Kanwil Perhubungan di setiap propinsi.
    • Kabinet Pembangunan VI : 1993 s.d. 1998
      • Menteri Perhubungan : DR. Haryanto Dhanutirto
  23. Kabinet Persatuan Nasional (26 Oktober1999 – 09 Agustus 2001)
    • Menteri Perhubungan : Letnan Jenderal TNI (Purn) Agum Gumelar
  24. Kabinet Gotong Royong (10 Agustus 2001 – 21 Oktober 2004)
    • Menteri Perhubungan : Letnan Jenderal TNI (Purn) Agum Gumelar.
  25. Kabinet Indonesia Bersatu (21 Oktober 2004 – 22 Oktober 2009)
    • Menteri Perhubungan : Ir. Hatta Rajasa (21 Oktober 2004 – 09 Mei 2007)
    • Menteri Perhubungan : Ir. Jusman Syafii Djamal ( 09 Mei 2007 – 22 Oktober 2009)
  26. Kabinet Indonesia Bersatu II ( 22 Oktober 2009 – 20 Oktober 2014)
    • Menteri Perhubungan : Laksamana Madya TNI (Purn) Freddy Numberi (22 Oktober 2009 – 19 Oktober 2011)
    • Menteri Perhubungan : Letnan Jenderal TNI (Purn) Evert Ernest Mangindaan (19 Oktober 2011 – 01 Oktober 2014)
    • Pelaksana Tugas Menteri Perhubungan : Bambang Susantono (01 Oktober 2014 – 20 Oktober 2014)
  27. Kabinet Kerja (27 Oktober 2014 – Sekarang)
    • Menteri Perhubungan : Ignasius Jonan

Symbol and Logo Of Ministry Of Transportation

LAMBANG KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

Lambang Kementerian Perhubungan adalah gambar atau tanda sebagai pengikat batin dan kesatuan jiwa seluruh aparatur serta merupakan pengejawantahan keluhuran missi KEMENHUB dalam keikutsertaan mewujudkan cita-cita bangsa dan negara.

Lambang terdiri dari bentuk lingkaran dan pita bertuliskan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia yang menggambarkan satu kesatuan, kekompakan dan keterpaduan dalam melaksanakan tugas yang diemban Kementerian Perhubungan untuk mencapai cita-cita Bangsa dan Negara.

Unsur lambang tersebut terdiri dari :

  • Sayap tujuh helai disebelah kiri dan tujuh helai di sebelah kanan
  • Jangkar yang menyatu dengan sayap dan ekor
  • Bola dunia warna biru dengan garis-garis warna emas yang menyatu dengan roda gigi sebanyak 12 buah warna emas dan 12 buah warna biru
  • Ekor warna emas lima helai
  • Padi 45 butir dan kapas 17 buah seluruhnya berwarna emas yang tangkainya diikat dengan pita warna emas berbentuk angka delapan
  • Seloka "Wahana Manghayu Warga Pertiwi" diletakkan di dalam jangkar warna biru
  • Pita warna emas dan biru diletakkan dibawah lingkaran warna mas dengan tulisan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia

Arti unsur-unsur pada lambang ialah :

  • Burung merupakan simbolis sarana tercepat untuk mencapai sasaran dan jangkauan perhubungan juga melambangkan Perhubungan Udara
  • Jangkar merupakan sarana kokoh dan kuat menggambarkan missi perhubungan dapat menjangkau Kepulauan Nusantara maupun seluruh dunia dengan tabah dan tenang sekaligus melambangkan Perhubungan Laut
  • Bola dunia menggambarkan tugas dan fungsi Perhubungan melayani jasa Perhubungan ke seluruh penjuru dunia
  • Padi dan kapas berarti sandang dan pangan yang merupakan cita-cita Bangsa Indonesia yaitu masyarakat adil dan makmur
  • Roda bergigi 24 terdiri dari 12 warna emas dan 12 warna biru perlambang aparatur perhubungan menjalankan tugas selama 24 jam terus menerus sekaligus melambangkan Perhubungan Darat
  • Lingkaran luar warna emas perlambang keseluruhan aparatur Kementerian berfungsi dalam kesatuan sistem Perhubungan Nasional
  • Pita pengikat padi dan kapas melambangkan keadilan dan kemakmuran dua hal yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain.

Makna unsur-unsur pada lambang ialah :

  • tujuh helai sayap kiri dan kanan bermaknakan Sapta Prasetya KORPRI
  • 24 jam gigi roda bermaknakan aparatur perhubungan menjalankan tugasnya selama 24 jam terus menerus melayani masyarakat
  • lima helai ekor bernamakan 5 Citra manusia Perhubungan yaitu :
  1. Citra untuk mampu memelihara ketertiban dan kebersihan di segala bidang
  2. Mampu membudayakan tepat waktu dalam pemberian jasa Perhubungan
  3. Mampu memberikan kenyamanan dan keamanan kepada masyarakat pengguna jasa Perhubungan
  4. Mampu bertindak gesit tidak berlaku lamban
  5. Peka terhadap keluhan masyarakat namun tetap memancarkan kepribadian yang ramah
  • 45 butir padi 17 buah kapas yang diikat oleh simpul pita berbentuk angka bermakna tanggal, bulan dan tahun proklamasi RI yaitu 17-8-1945

Warna lambang terdiri dari warna biru tua yang melambangkan suasana kedamaian yang terwujud dengan pelayanan jasa angkutan yang dilayani dengan tertib, teratur, cepat, tepat, aman dan nyaman dan warna kuning emas melambangkan kejayaan dan keagungan alam semesta.

 

LOGO PERHUBUNGAN

Logo Kementerian Perhubungan adalah suatu bentuk simbolis yang menggambarkan keluarga besar Perhubungan

Logo terdiri dari bentuk lingkaran mempunyai unsur-unsur roda bergigi, jangkar, burung Garuda, dan bulatan bumi.

Arti dari unsur Logo ialah :

  • Roda bergigi berarti matra Perhubungan Darat
  • Jangkar berarti matra Perhubungan Laut
  • Burung Garuda berarti matra Perhubungan Udara
  • Bulatan bumi berarti lingkup pelayanan jasa Perhubungan

Warna logo terdiri dari warna biru langit (cerulean blue) berarti kedamaian dan kuning berarti keagungan.

Hymn of Transportation

Taqwa Kepadamu Ohh Tuhan Yang Maha Esa

Sejak Manusia Terpencar di Pulau, Gunung, dan Lembah

Rindu Jasa Perhubungan di Darat, Laut, Maupun Udara

Abdi Negara, Pancasila, Melayani dengan 5 (Lima) Citra

Program Strategis
Senin, 15 Des 2014
Program Strategis
Seiring dengan pesatnya kemajuan di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di segala aspek kehidupan yang berdampak pada perubahan pola hidup atau cara kerja setiap individu maupun organisasi dalam ...
Berita
Rabu, 17 Des 2014
Berita » Berita Umum
SIARAN PERS, JAKARTA – Kementerian Perhubungan luncurkan layanan Contact Center 151 sebagai wujud komitmen dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Contact Center diresmikan oleh Menteri Perhubungan, ...
Selasa, 16 Des 2014
Berita » Berita Umum
JAKARTA - Kementerian Perhubungan akan mempercepat pembangunan infrastruktur transportasi, dengan mengembangkan pelabuhan-pelabuhan yang tidak diusahakan atau tidak komersial di kawasan terpencil.
Selasa, 16 Des 2014
Berita » Direktorat Jenderal Perkeretaapian
(Jakarta,15/12/2014) Direktorat Jendral Perkeretaapian Kementerian Perhubungan menutup dua perlintasan kereta api (KA) di Rawa Buaya, Cengkareng, Jakarta Barat. Penutupan tersebut dilakukan, karena di kawasan ...
Galeri
  • Jumpa Pers Kenaikan Harga BBM

    Jumpa Pers Kenaikan Harga BBM

  • Rapat Koordinasi Angkutan Natal 2014 dan Tahun 201

  • Jumpa Pers Akhir Tahun 2014

    Jumpa Pers Akhir Tahun 2014

  • Pelayanan Prima Sektor Transportasi 2014

    Pelayanan Prima Sektor Transportasi 2014

  • Pelantikan Pejabat Administrator Eselon III dan Pe

    Pelantikan Pejabat Administrator Eselon III dan Pejabat Pengawas Eselon IV

Tautan
Call : 021-151