Kementerian Perhubungan Republik Indonesia

INDONESIA TARGETKAN JADI ANGGOTA DEWAN ICAO PADA 2013

PUSAT KOMUNIKASI PUBLIK — Sat, 04 Feb 2012 09:00:00 +0700

(Jakarta, 3/2/2012) Indonesia bertekad untuk kembali menjadi anggota dewan ICAO. Upaya diplomasi terus dilakukan untuk mencapai keinginan tersebut. Keinginan Indonesia untuk kembali menjadi anggota Dewan ICAO disampaikan Wakil Menteri Perhubungan Bambang Susantono yang didampingi Duta Besar Indonesia untuk Kanada Dienne H. Moehario, Kepala BPSDM Capt Bobby Mamahit dan Irjen Kemenhub Iskandar Abubakar dalam teleconfrence usai peresmian kantor kepentingan pada ICAO (International Civil Aviation Organization) di Montreal Kanada, Jumat (3/2).

Dengan menjadi anggota Dewan ICAO, Indonesia mempunyai hak suara dalam sidang-sidang pleno, sehingga kita tidak perlu menitipkan suara kita pada negara lain yang menjadi anggota Dewan ICAO.

Dengan menjadi anggota Dewan ICAO juga Indonesia bisa berperan aktif dalam menyuarakan kepentingan-kepentingan industri penerbangan nasional. "Hal ini tentunya akan menguntungkan dan menjadi lebih diperhitungkan di mata dunia penerbangan internasional," kata Wamenhub.

Upaya yang akan dilakukan Kemenhub agar dapat lolos menjadi anggota Dewan ICAO tahun 2013 mendatang, pihaknya akan melakukan koordinasi secara internal dan eksternal.

Koordinasi internal dimaksud adalah melakukan pertemuan dengan Wakil Menteri Luar Negeri Wardana, guna melakukan langkah-langkah diplomasi. Sedangkan koordinasi eksternal adalah dengan melakukan serangkaian diplomasi dengan negara-negara lain untuk memberikan dukungan pada Indonesia untuk duduk sebagai anggota Dewan ICAO.

"Sejumah negara-negara di Asean dan Asia Pasifik telah menyatakan dukungannya pada kita,' kata Wamenhub. Singapura, Malaysia, Cina, Jepang, Kora Selatan dan Australia merupakan negara-negara di wilayah Asia Pasifik yang sudah duduk sebagai anggota Dewan ICAO

Untuk memuluskan rencana tersebut, Indonesia akan berdialog dengan negara-negara di kawasan Asia Pasifik yang mempunyai komitmen bersama untuk saling mendukung kepentingan kawasan.

Dalam kesempatan tersebut Wamenhub menjelaskan bahwa sebelumnya yaitu pada tahun 1962-2001, Indonesia pernah menjadi anggota Dewan ICAO. (PR)

TELECONFERENCE DARI MONTREAL : KANTOR PERWAKILAN INDONESIA DI ICAO, WUJUD KOMITMEN TINGKATKAN PENERBANGAN NASIONAL

PUSAT KOMUNIKASI PUBLIK — Fri, 03 Feb 2012 13:00:00 +0700

(Jakarta, 3/2/2012) Kantor perwakilan Indonesia untuk ICAO secara resmi telah dibuka kembali (reopening). Peresmian Kantor Kepentingan Indonesia di ICAO dilakukan Wakil Menteri Perhubungan RI, Bambang Susantono dan Presiden ICAO (International Civil Aviation Organization), Roberto Kobeh Gonzalez, pada Kamis (2/2) siang sekitar pukul 11.00 waktu Montreal, Kanada, disaksikan oleh Duta Besar RI untuk Kanada, Dienne H. Moehario.

“Dengan pembukaan kantor ini diharapkan dapat bermanfaat bagi kita dan kesempatan untuk menunjukkan komitmen kepada dunia bahwa Indonesia berkeinginan untuk meningkatkan atau menyempurnakan kondisi penerbangan nasional,” demikian disampaikan Wakil Menteri Perhubungan, Bambang susantono di Montreal yang dihubungi melalui teleconference dari ruang Command Center Kemenhub, lantai 25, kantor Kemenhub, Jakarta, Jumat pagi (3/2) . Turut mendampingi Wamenhub dalam teleconference dengan pers tersebut, Duta Besar RI untuk Kanada, Dienne H. Moehario, Inspektur Jenderal Kemenhub, Iskandar Abubakar dan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Perhubungan, Capt. Bobby R. Mamahit.

Dalam kesempatan tersebut, Bambang mengatakan bahwa dengan adanya perwakilan Indonesia di ICAO, diharapkan Indonesia juga dapat meningkatkan daya saing atau daya tawar di dalam penerbangan internasional. “Diharapkan pula dengan adanya kantor perwakilan ini, kita bisa berkomunikasi dengan negara lain sehingga kita bisa makin berperan di dunia internasional,” harapnya.

Sebelum dilakukan teleconference, telah berlangsung acara resepsi yang dihadiri perwakilan-perwakilan ICAO dari berbagai negara. Menurut Bambang hal tersebut sangat baik bagi kita untuk meningkatkan profil Indonesia sebagai negara yang sangat memperhatikan peningkatan kondisi penerbangan nasional dan dalam rangka upaya peningkatan keselamatan dan keamanan penerbangan.

Indonesia merupakan anggota ICAO (International Civil Aviation Organization) sejak 27 April 1950 dan menjadi anggota Dewan ICAO (Council of ICAO) untuk Kategori III sejak 1962. Selama periode keanggotaan Dewan tersebut, Indonesia memiliki kantor perwakilan di ICAO Headquarter, Montreal. Kantor tersebut dipimpin oleh Wakil Indonesia (Indonesian Representative) untuk ICAO yang berasal dari Kementerian Perhubungan RI.

Kantor ini memiliki peran penting yang menjembatani kepentingan Indonesia dalam bidang penerbangan sipil (c.q. Ditjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan RI) dengan ICAO, terutama mengenai perkembangan terkini dalam hal keselamatan dan keamanan penerbangan di dunia internasional.

Selain itu, keberadaan kantor juga berperan dalam menyediakan data dan informasi kepada ICAO dan anggota ICAO lainnya mengenai kebijakan Pemerintah RI dalam bidang penerbangan sipil Indonesia.

Mengingat pentingnya peran Kantor Perwakilan Indonesia di ICAO dalam mengikuti dan berpartisipasi dalam pembahasan standar maupun rekomendasi terkait penerbangan sipil internasional serta dalam upaya memperjuangkan kepentingan Indonesia di ICAO, Pemerintah Indonesia masih membuka Kantor Perwakilan tersebut meskipun Indonesia tidak terpilih lagi menjadi anggota Council of ICAO pada tahun 2001 sampai dengan diputuskan untuk ditutup.

Seiring dengan pertumbuhan dunia penerbangan sipil yang makin pesat ditandai banyaknya maskapai penerbangan di Indonesia, pembangunan Bandar Udara di berbagai kawasan Indonesia, dan meningkatnya perhatian dunia internasional terhadap aspek keselamatan dan keamanan penerbangan di Indonesia yang tercemin dalam laporan audit USOAP (Universal Safety Oversight Audit Program) ICAO meliputi seluruh aspek keselamatan penerbangan, legislasi, regulasi, organisasi, prosedur dan personalia, mendorong Pemerintah Indonesia dan ICAO untuk memperkuat hubungan dan kerjasama yang erat antara kedua belah pihak.(RDH)

KANTOR KEPENTINGAN INDONESIA PADA ICAO DIRESMIKAN

PUSAT KOMUNIKASI PUBLIK — Thu, 02 Feb 2012 20:00:00 +0700

(Montreal, 2/2/2012) Kementerian Perhubungan mengambil langkah-langkah strategis dalam upaya pengembangan dunia penerbangan Indonesia di kancah penerbangan internasional. Langkah tersebut dilakukan melalui upaya penguatan dan pengembangan kerja sama Indonesia dengan Sekretaris Jenderal ICAO. peningkatan partisipasi Indonesia dalam seluruh kegiatan ICAO. Upaya peningkatan citra Indonesia dalam kemajuan pengembangan bidang penerbangan sipil Indonesia di ICAO dan komunitas internasional, upaya mempromosikan kemajuan penerbangan sipil Indonesia, mengikuti perkembangan standar dan regulasi penerbangan sipil internasional.

Untuk mewujudkan maksud dan tujuan tersebut, dibentuk Kantor Kepentingan Indonesia di ICAO. Peresmian Kantor Kepentingan Indonesia di ICAO dilakukan Wakil Menteri Perhubungan RI, Bambang Susantono dan Presiden ICAO (International Civil Aviation Organization), Roberto Kobeh Gonzalez, pada Kamis (2/2) siang sekitar pukul 11.00 disaksikan Ibu Dienne H. Moehario, Duta Besar RI untuk Kanada.

Peresmian Kantor Kepentingan Indonesia yang terletak di lantai 24 BELL Building, Montreal tersebut ditandai dengan pengguntingan pita oleh Wakil Menteri Perhubungan RI, Bambang Susantono dan Presiden ICAO, Mr. Roberto Kobeh Gonzalez serta Sekjen ICAO, Mr. Raymond Benjamin.

Peresmian pembukaan kembali Kantor Kepentingan Indonesia tersebut dilanjutkan dengan rangkaian acara penandatanganan prasasti secara simbolik di Kantor Kepentingan Indonesia Pada ICAO dan penandatanganan Proyek Kerja Sama dilakukan antara Kepala Badan Pengembangan SDM Transportasi Kementerian Perhubungan, Capt. Bobby R. Mamahit dan Sekjen ICAO, Mr. Raymond Benjamin untuk Project INS/11/801: Institutional Strengthening of the Indonesian Civil Aviation Institute (ICAI), di Curug, Tangerang.

Hadir dalam acara peresmian tersebut, selain Delegasi RI, para Konjen RI (Konjen RI di Vancouver dan Konjen RI di Toronto), pejabat ICAO, Negara anggota Dewan ICAO, Negara anggota ICAO, IATA, IFALPA, CANSO, Perwakilan EU COSPAS-SARSAT, Pemerintah Daerah Provinsi Quebec, para Duta Besar ASEAN.

Indonesia merupakan anggota ICAO (International Civil Aviation Organization) sejak 27 April 1950 dan menjadi anggota Dewan ICAO (Council of ICAO) untuk Kategori III sejak 1962. Selama periode keanggotaan Dewan tersebut, Indonesia memiliki kantor perwakilan di ICAO Headquarter, Montreal. Kantor tersebut dipimpin oleh Wakil Indonesia (Indonesian Representative) untuk ICAO yang berasal dari Kementerian Perhubungan RI. Kantor ini memiliki peran penting yang menjembatani kepentingan Indonesia dalam bidang penerbangan sipil (c.q. Ditjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan RI) dengan ICAO, terutama mengenai perkembangan terkini dalam hal keselamatan dan keamanan penerbangan di dunia internasional. Selain itu, keberadaan kantor juga berperan dalam menyediakan data dan informasi kepada ICAO dan anggota ICAO lainnya mengenai kebijakan Pemerintah RI dalam bidang penerbangan sipil Indonesia.

Mengingat pentingnya peran Kantor Perwakilan Indonesia di ICAO dalam mengikuti dan berpartisipasi dalam pembahasan standar maupun rekomendasi terkait penerbangan sipil internasional serta dalam upaya memperjuangkan kepentingan Indonesia di ICAO, Pemerintah Indonesia masih membuka Kantor Perwakilan tersebut meskipun Indonesia tidak terpilih lagi menjadi anggota Council of ICAO pada tahun 2001 sampai dengan diputuskan untuk ditutup.

Seiring dengan pertumbuhan dunia penerbangan sipil yang makin pesat ditandai banyaknya maskapai penerbangan di Indonesia, pembangunan Bandar Udara di berbagai kawasan Indonesia, dan meningkatnya perhatian dunia internasional terhadap aspek keselamatan dan keamanan penerbangan di Indonesia yang tercemin dalam laporan audit USOAP (Universal Safety Oversight Audit Program) ICAO meliputi seluruh aspek keselamatan penerbangan, legislasi, regulasi, organisasi, prosedur dan personalia, mendorong Pemerintah Indonesia dan ICAO untuk memperkuat hubungan dan kerjasama yang erat antara kedua belah pihak.

KERJASAMA INDONESIA – ICAO

Kerja sama Indonesia – ICAO ini dilandasi dengan adanya Deklarasi antara Pemerintah RI dan ICAO untuk memperkuat keselamatan penerbangan Indonesia (“The Declaration between the Government of the Republic of Indonesia and the International Civil Aviation Organization on Enhancing Aviation Safety in Indonesia”), ditandatangani di Bali, oleh Presiden ICAO, Mr. Roberto Kobeh Gonzalez dan Menteri Perhubungan RI, Jusman Syafii Jamal di Bali, 2 Juli 2007. Deklarasi ini menekankan pada:
a. Pentingnya kedua pihak bekerja sama dan memperkuat kapasitas pengawasan keselamatan penerbangan (safety oversight capacity);
b. Menyediakan dukungan finansial dan sumber daya yang dibutuhkan;
c. Menerapkan program keselamatan penerbangan nasional (national safety program), termasuk sistem manajemen keselamatan (safety management systems), penerapan transparansi, pengembangan budaya keselamatan;
d. Penyebaran data terkait mengenai keselamatan penerbangan.

Sebagai tindak-lanjut penandatanganan Deklarasi Bali tersebut, ICAO dan Pemerintah Indonesia telah menjalin kesepakatan berbentuk Management Service Agreement (MSA) yang terdiri dari 4 Annexes yang ditandatangani oleh Sekjen ICAO dan Dirjen Perhubungan Udara Kemhub RI, yakni:

a. MSA Annex 1 mengenai Enhancement of Safety Oversight Capability of the Indonesian Directorate General for Civil Aviation (DGCA).
b. MSA Annex 2 mengenai Civil Aviation Transformation Team (CATT) for Impementation of Civil Aviation Strategic Action Plans (CASAP).
c. MSA Annex 3 mengenai Upgrading of Civil Aviation Training.
d. MSA Annex 4 mengenai Assistance to the Representation of Indonesia to the International Civil Aviation Organization.

Penguatan struktur dan kapasitas institusi Pemerintah RI yang menangani penerbangan sipil, dalam hal ini Direktorat Jenderal Penerbangan Sipil Kemhub RI merupakan elemen penting sesuai dengan kebijakan ICAO yang terangkum dalam program USOAP ICAO untuk memperkuat keselamatan penerbangan, sekaligus mempromosikan peningkatan struktur dan kapasitas institusi yang menanganinya. Realisasi penguatan struktur dan kapasitas institusi tersebut adalah melalui program MSA Annex 4 mengenai dukungan dan bantuan ICAO untuk membuka kembali Kantor Kepentingan Indonesia di ICAO. MSA Annex 4 ini telah ditandatangani Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan RI dan Sekjen ICAO pada 27 Januari 2010 dan 12 Februari 2010.

MSA Annex 4 ini ditindaklanjuti dengan proses pemilihan Ruang Kantor yang layak untuk Kantor Kepentingan Indonesia Pada ICAO, dengan dibantu oleh ICAO, maka Final Agreement of Lease Kantor Kepentingan Indonesia Pada ICAO telah diparaf oleh Indonesia (KBRI Ottawa) dan Landlord (Societe de Gestion COGIR s.e.n.c) dan telah ditandatangani oleh Indonesia pada 12 September 2011 dan Landlord pada 23 Juni 2011 untuk jangka waktu penyewaan Kantor selama 10 tahun. (BSE)

KRDI AC WAY UMPU RESMI BEROPERASI DI JALUR TANJUNG KARANG-BLAMBANGAN UMPU

PUSAT KOMUNIKASI PUBLIK — Wed, 01 Feb 2012 12:00:00 +0700

(Bandar Lampung, 1/2/2012) Sekjen Kementerian Perhubungan M. Iksan Tatang didampingi Dirjen Perkeretaapian Tunjung Inderawan meresmikan Kereta rel diesel Indonesia (KRDI) Way Umpu senilai Rp33 miliar produksi PT INKA untuk dioperasikan di lintas Tanjung Karang-Blambangan Umpu, Lampung sepanjang 162 km.

Menurut Dirjen Perkeretaapian Tundjung Inderawan KRDI AC Way Umpu ini merupakan salah satu program pengadaan sarana perkeretaapian pemerintah yakni Ditjen Perkeretaapian Kemenhub yang berasal dari APBN 2010-2011. KRDI Way Umpu ini merupakan set kedua dari tiga rangkaian produk KRDI AC yang pengerjaannya dilaksanakan oleh industri sarana perkeretaapian dalam negeri yakni PT INKA.

"Kita akan lihat respon dari masyarakat Lampung terhadap rangkaian KRDI terbaru ini, terutama tingkat okupansinya. Kalau baik maka akan memungkinkan untuk ditambah lagi jumlah rangkaiannya," ujar Tunjung.

KRDI AC Way Umpu ini terdiri dari empat kereta untuk satu rangkaiannya, dilengkapi fasilitas dua unit toilet setiap keretanya. Susunan tempat duduk yang ergonomis 2-2 dilengkapi AC untuk memberi kenyamanan selama perjalanan yang ditempuh empat jam. Kapasitas angkut maksimum 580 orang terdiri dari 272 orang duduk dan 308 penumpang berdiri.

Pada 2010 Ditjen Perkeretapian Kemenhub juga telah menyerahkan satu set KRDI non ac yang diberi nama Seminung untuk dioperasikan PT Kereta Api Indonesia untuk di lintas Tanjung Karang-Kota Bumi dan respon positif terlihat dari tingkat jumlah penumpang yang meningkat hingga 16 persen di 2011 dibanding tahun sebelumnya.

Gubernur Lampung, Sjachroedin ZP menyambut baik dukungan Kemenhub dalam meningkatkan moda transportasi di daerahnya khususnya kereta api mengingat kapasitas jalan yang sudah terlalu berat, maka diharapkan akan memberikan solusi di masa mendatang.

"Lima tahun lalu, kemacetan lalu lintas jalan 2-5km sekarang sudah mencapai 10-17 km yang memberikan kerugian ekonomi hingga Rp13,5m/hari," ungkap Sjachroedin.

Untuk itu pihaknya juga akan terus mengembangkan perkeretaapian, membangun double track dan menambah rute yang sudah eksis selama ini. Dengan perusahaan batu bara PT Bukit Asam juga akan membangun khusus angkutan barang batubara dari Muara Enim-Tarahan dan selanjutnya dikapalkan untuk pasokan batubara. (CHAN)

LAMPUNG KEMBANGKAN PERKERETAAPIAN

PUSAT KOMUNIKASI PUBLIK — Wed, 01 Feb 2012 10:00:00 +0700

(Lampung,1/2/12) Peningkatan pengembangan perkeretapian di Lampung sudah sangat dibutuhkan. Ada beberapa alasan yang digelontorkan agar jalur rel memiliki peran penting dalam sektor transportasi.

Tingkat pelayanan angkutan jalan raya yang terus menurun karena jumlah kendaraan yang sangat tinggi tidak diimbangi dengan kapasitas jalan menjadi salah satu alasan perlunya pengembangan kereta api. Ditambah lagi, provinsi Lampung memiliki potensi pertanian, perkebunan, dan pertambangan yang memerlukan moda yang lebih efisien.

Tak hanya itu saja, pengembangan kereta api dibutuhkan sebagai antisipasi rencana pembangunan jembatan selat sunda, jalan tol, dan kota baru serta pengembangan wilayah industri di bagian utara-timur Lampung.

Saat ini kereta api penumpang saja mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari sisi jumlah. Salah satu contoh adalah kereta rel diesel (KRD) Seminung rute Tanjung Karang-Kotabumi yang diresmikan pengoperasiannya awal 2010 lalu. Pada 2010 pengguna jasa mencapai 307.658, dan meningkat menjadi 356.955 atau naik 16,02%.

Sekjen Kementerian Perhubungan, M Ikhsan Tatang mengemukakan, pertumbuhan penduduk dan perekonomian yang cukup signifikan di wilayah Sumatera membuat prioritas dalam pengembangan transportasinya.

"Salah satunya kereta api, karena beban jalan sudah semakin besar sehingga dibutuhkan efektifitas moda transportasi," ujar Tatang di Lampung, Selasa (31/1).

Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Lampung, Kemenhub akan meresmikan KRD AC Way Ampu yang akan menjalani rute Tanjung Karang-Way Kanan.

Bupati Way Kanan, Gustar Zaenudin mengemukakan kebanggaannya atas rencana peresmian rute yang sudah dinanti masyarakat Lampung sejak lama. Nantinya kereta api yang dioperasikan akan melintasi empat Kabupaten, yakni Lampung Selatan, Lampung Utara, Lampung, Barat, dan Way Kanan.

"Masyarakat Way Kanan sudah tidak sabar ingin menikmati kereta api rute baru itu," kata Gustar.

Gustar menambahkan, pihaknya akan terus mengembangkan perkeretapian di wilayahnya menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan dukungan dari PTKA dan Pemerintah Pusat.

Rencana pengembangan perkeretaapian di Lampung diantaranya peningkatan perlintasan Rejosari-Bandar Lampung- Bakauheni (100km) sebagai bagian program railway Sumatera, pengembangan angkutan barang lingkar luar KA Rejosari-Tarahan (26km), angkutan barang Tembagi Besar-Unit 2 Menggala-Sp.Pematang Mesuji (100km), perkeretaapian komuter perkotaan sepanjang 65km, dan pengembangan Bukit Asam Trans Railways (BATR) bersama PT Bukit Asam khusus angkutan barang batubara dari Muara Enim-Tarahan dan selanjutnya dikapalkan untuk pasokan batubara PLTA Suralaya Banten. (CHAN)

KEMENHUB DAN BNN TEKEN MOU TANGGULANGI PENYALAHGUNAAN NARKOBA

PUSAT KOMUNIKASI PUBLIK — Tue, 31 Jan 2012 09:00:00 +0700

(Jakarta, 31/01/112) Permasalahan yang dihadapi sektor transportasi yang cukup kompleks, membuat Kementerian Perhubungan sangat membutuhkan dukungan dari pihak-pihak yang memiliki tanggungjawab terhadap kelancaran penyelenggaraan transportasi. Salah satunya ditandai dengan penandatanganan naskah bersama dengan Badan Narkotika Nasional.

Kerjasama antara Kemenhub dan BNN ini dilakukan untuk mengantisipasi penyalahgunaan dan penggunaan narkotika dan psikotropika (narkoba) yaitu tentang Pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika Pada Transportasi Darat, Laut, Udara dan Kereta Api yang nantinya implementasi akan dibentuk institusi bersama yang akan mengatur operasional di lapangan.

"Saya sangat mendukung upaya BNN, peraturan bersama ini tujuannya adalah keselamatan transportasi baik darat, laut, udara, dan kereta api. Dengan demikian kita dapat mewujudkan Indonesia bebas narkoba pada 2015 mendatang," ujar Menhub seusai penandatangan kesepakatan Peraturan Bersama di Jakarta, Senin (30/1).

Menurut Menhub, kerjasama dengan BNN ini merupakan kelanjutan dari kesepakatan yang dibuat pada Desember 2011 bersama sejumlah instansi selain BNN, yakni.Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan dan Kementerian Hukum dan HAM.

Implementasi di lapangan, salah satunya akan ada pertukaran data, yang sudah dimulai bulan lalu. Dengan peraturan bersama ini, akan disusun organisasi yang buat petunjuk bersama. Ini akan menjadi satuan tugas, BNN bidang hukumnya.

Menhub mengemukakan penyalahgunaan narkoba bagi petugas dan operator transportasi akan mengganggu keselamatan, keamanan, kenyamanan dan kelancaran lalu lintas, juga mengganggu sosial ekononi dan nyawa.

"Untuk itu kepada seluruh jajaran Kemenhub, saya minta serius agar kita bisa menjadi bagian dari BNN, BNN harus terhubung dengan seluruh kementerian," imbuh Menhub.

Sementara itu, Kepala BNN Gories Mere mengatakan sebanyak 1,07% kecelakaan lalu lintas di DKI Jakarta terjadi akibat pengemudi menggunakan narkoba. Narkoba memiliki dua afek yang berbahaya dan membuat penggunanya memiliki disorientasi ruang dan waktu serta misorientasi panca inderanya hingga bisa mengakibatkan musibah pada saat mengendarai.

“Narkoba mempengaruhi system otak dan ini sangat berbahaya bagi kesehatan dan terkait dengan keselamatan dan keamanan bertransportasi. Untuk itu mari kita cegah bersama-sama agar terhindar dari penyelahgunaan narkoba,” ujar Gories. (CHAN)

DIBUTUHKAN UPGRADE PERALATAN KESELAMATAN DAN KEAMANAN LAUT

PUSAT KOMUNIKASI PUBLIK — Tue, 31 Jan 2012 06:00:00 +0700

(JAKARTA, 30/1/12) Terselenggaranya keselamatan dan keamanan dalam transportasi adalah mutlak, dan harus dipenuhi sesuai Undang-Undang Pelayaran No.17 tahun 2008. Untuk melaksanakannya dibutuhkan alat-alat yang mumpuni sehingga dapat dengan maksimal diandalkan baik sarana maupun prasarana.

Usia perlengkapan keselamatan dan keamanan ikut menentukan kemampuan dalam mendukung keselamatan dan keamanan. Dalam demontrasi keselamatan Kapal Laut di Kantor Kesatuan penjaga laut dan Pantai (KPLP) Tanjung Priok, ditemukan perlengkapan yang sudah berusia cukup tua.

Menteri Perhubungan, EE Mangindaan mengungkapkan, pemeriksaan peralatan harus selalu dilakukan agar kerja alat bisa diketahui kemampuannya. Dan untuk mengantisipasi dinamika di masyarakat dan tantangan yang kian berkembang, semua fasilitas keamanan dan keselamatan harus dipastikan siap beroperasi sehingga upgrade peralatan perlu bila dibutuhkan.

“Dirjen Perhubungan Laut agar segera memprogramkan penambahan dan penyempurnaan alat-alat keselamatan laut,” ujar Menhub usai menerima Bervet anggota Kehormatan dan Pembina Penjagaan Laut dan Pantai (Sea and Coast Guard), di Jakarta, Senin (30/1).

Tidak hanya masalah perlengkapan, Menhub juga menyorot sumber daya manusia (SDM) yang harus dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dalam penjagaan laut dan pantai. Menurutnya keterampilan SDM nya harus dicetak dari sekarang sehingga apabila petugas lama akan memasuki masa pensiun sudah ada pengganti yang tepat dan kredibel.

“Kalau belum ada pengganti, petugas yang sudah pensiun namun masih bisa dipakai maka akan diperpanjang agar tidak terjadi kekurangan dalam penjagaan laut dan pantai, harus 100% jumlah petugasnya karena ini adalah prinsip,” tegas Menhub.

Dalam kesempatan yang sama, Menhub juga mengungkapkan bahwa Rencana Peraturan Pemerintah (RPP) mengenai Coast Guard atau penjagaan pantai sudah selesai. Dalam RPP itu, perlu dilakukan sinergi pengamanan dan penjagaan laut dan pantai dibawah satu komandan.

Untuk itu dia meminta kepada segenap jajarannya untuk mendukung upaya percepatan pembentukan Indonesia Sea and Cost Guard, karena apabila sudah terbentuk maka masalah keamanan laut dan pantai akan lebih bersinergi.

Saat ini, pengamanan di laut masih dilakukan sektoral dan masing-masing berjalan sesuai kewenangannya sehingga jumlahnya terlalu banyak. Ke depan, akan dibentuk Indonesia Sea and Coast Guard di bawah satu komando. Personel di dalamnya harus siap dan nanti akan dibahas bersama. (CHAN)

TIDAK CUKUP HANYA OUTPUT, PELAKSANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN JUGA HARUS ADA OUTCOME

PUSAT KOMUNIKASI PUBLIK — Mon, 30 Jan 2012 11:00:00 +0700

(Jakarta, 26/1/2012) Setiap program harus dilaksanakan dengan tepat waktu, tepat sasaran, dan langsung bisa dirasakan oleh masyarakatSelain itu, dalam merencanakan dan melaksanakan program pembangunan, tidak cukup hanya output saja, tetapi juga harus ada outcome. Demikian disampaikan Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub, Suroyo Alimoeso ketika membuka kegiatan Pembekalan Teknis Satuan Kerja (Satker) di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat di Jakarta, Selasa (24/1/2012) di Jakarta.

“Jadi usulannya bukan hanya beli rambu, beli marka, tapi ada sistem yang dikejar. Pendekatannya bukan hanya proyek dikerjakan lalu selesai (Output-red), tapi bagaimana perkembangan daerah itu (Outcome-red)setelah kita bangun terminal atau kita bangun dermaga, “ujarnya.

Sejalan dengan arah kebijakan nasional yang ditetapkan dalam Perpres No. 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2010-2014 ditetapkan bahwa pengembangan transportasi nasional untuk mendukung pertumbuhan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan visi pembangunan nasional yaitu mewujudkan Indonesia yang sejahtera, demokratis dan berkeadilan sosial khususnya dalam bentuk pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi darat yang berkelanjutan untuk mendorong pemerataan pembangunan, melayani kebutuhan masyarakat dengan harga terjangkau serta membuka keterisolasian wilayah tertinggal, pedalaman maupun perbatasan.

Selain itu, Suroyo juga menghimbau kepada para Kepala Dinas Perhubungan Provinsi untuk dapat mengidentifikasi permasalahan transportasi perkotaan yang semakin kompleks, sehingga dapat menjadi pertimbangan pemerintah pusat dalam penyelenggaraan transportasi darat secara umum.

“Walaupun pakai APBN, Kepala Dinas Provinsi juga harus bertanggung jawab, karena ini juga untuk mendorong kemajuan maupun perkembangan daerah masing-masing,” tegasnya

Dengan anggaran yang tersedia, Ditjen Perhubungan Darat bekerja melalui tahap demi tahap, mulai dari perencanaan awal, pembahasan tingkat legislatif dan penelaahan tingkat pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan telah dilaksanakan guna pengalokasian anggaran yang tepat sasaran. Pelaksanaan anggaran 2012 perlu dilakukan langkah-langkah terobosan secara spektakuler untuk meningkatkan kinerja, antara lain : langkah secara administrasi, teknis dan koordinasi secara matang.

Dirjen meminta agar perencanaan program-program pembangunan, khususnya di Tahun Anggaran 2012 ini, harus disusun dengan sebaik-baiknya. “Jangan sampai ada usulan dari propinsi untuk pembangunan di kabupaten, misalnya untuk pembangunan terminal, anggaran sudah disiapkan, tapi masalah tanahnya belum selesai, sehingga program tidak bisa dijalankan, akhirnya anggaran yang ada di Satker itu tidak terpakai, berarti perencanaannya kurang matang,” jelas Dirjen.

Untuk mempercepat pelaksanaan anggaran 2012, Presiden RI telah membentuk Tim Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran APBN 2012 (TEPPA APBN 2012). Dengan terbentuknya tim ini diharapkan dapat memantau pelaksanaan proses pelelangan dan penyusunan rencana penyerapan anggaran, rencana pengadaan serta memberikan petunjuk teknis bila diperlukan.

Pada kesempatan tersebut, dilakukan juga penandatanganan pakta integritas sebagai bentuk komitmen yang berisikan pernyataan janji untuk melaksanakan segala tugas, kewajiban dan tanggungjawab sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Manfaat yang diharapkan dari pakta integritas untuk mencegah terjadinya penyimpangan di pelaksanaan anggaran 2012 yang menjurus pada perbuatan tindak pidana korupsi, meningkatkan kredibilitas instansi, mendorong kelancaran pelaksanaan program kerja yang berkualitas.

Untuk Rencana Kerja dan Anggaran tahun 2013 sudah akan dimulai sebagai bentuk rencana implementasi tahun ketiga RPJMN 2010-2014. Usulan bottom up diharapkan sudah sinkron dan selaras dengan dokumen Rencana Strategis Kementerian Perhubungan 2010-2014 sebagaimana tertuang dalam KM 7 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2010-2014. Agenda pembahasan usulan bottom up direncanakan mulai minggu pertama Februari 2012. (CAS)

DENGAN RISK BASED AUDIT, PENGAWASAN DAPAT LEBIH FOKUS DAN MENDALAM

PUSAT KOMUNIKASI PUBLIK — Thu, 26 Jan 2012 09:00:00 +0700

(Jakarta, 25/1/2012) Dengan dilaksanakannya Risk Based Audit, diharapkan Inspektorat Jenderal dalam melaksanakan pengawasan bisa lebih terfokus dan mendalam. Obyek Audit berbasis risiko perlu dilakukan pemeriksaan secara lebih mendalam dan terfokus sehingga permasalahan yang mungkin ada dapat digali lebih optimal, demikian disampaikan Menteri Perhubungan EE Mangindaan saat membuka Rapat Dinas Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan Tahun 2012 yang mengambil tema Melalui Risk Based Audit Kita Tingkatkan Kualitas Pengawasan Guna Peningkatan Kinerja Kementerian Perhubungan, di Ruang Mataram, kantor Kementerian Perhubungan, Jakarta, Rabu (25/1).

Menhub menambahkan tema pada rapat dinas Itjen tahun ini sejalan dengan tema rapat kerja pemerintah yang mengangkat tema Peningkatan Kinerja dan Prestasi Pemerintah dalam Pembangunan Nasional. “Saya melihat ini adalah terjemahan dari tema besar tersebut,” tuturnya. Pengawasan yang dilakukan Inspektorat Jenderal harus memberi dampak pada peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi seluruh Unit Kerja di lingkungan Kementerian Perhubungan.

Penerapan risk based audit atau audit berbasis risiko dimaksudkan sebagai upaya meminimalisasi risiko yang dapat mengakibatkan dampak buruk di masa depan, di mana tiap organisasi perlu menerapkan dan memastikan manajemen risiko berjalan secara efektif. “Dengan luasnya lingkup pengawasan Inspektorat Jenderal, maka salah satu pelaksanaan kegiatan pengawasan Inspektorat Jenderal dalam menentukan skala prioritas pengawasan antara lain melalui Risk Based Audit atau Audit Berbasis Risiko,” ujar Menhub lagi.

Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan Iskandar Abubakar mengatakan, tema dalam Rapat Dinas kali ini dipilih karena perlunya audit difokuskan kepada auditi-auditi yang mempunyai resiko yang dapat berpengaruh negatif terhadap capaian tujuan organisasi dalam hal ini Kementerian Perhubungan. “Dengan demikian audit yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal dapat menggali permasalahan secara lebih mendalam yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan di Kementerian Perhubungan,” katanya.

Rapat Dinas Inspektorat Jenderal Tahun 2012 diikuti pegawai Inspektorat Jenderal Kemenhub yang terdiri dari pejabat struktural, pejabat fungsional auditor dan staf, serta undangan yaitu para Inspektorat Kementerian teknis serta para pejabat Eselon II di lingkungan Kementerian Perhubungan. Materi pokok dalam radin kali ini adalah Penyusunan Kebijakan Pengawasan (Jakwas) dan Program Kerja Pengawasan Tahunan Itjen Tahun 2012. Hal-hal lain yang akan dilaksanakan pada Radin tahun ini antara lain penyusunan dan penyempurnaan beberapa peraturan guna mendukung pelaksanaan pengawasan, penandatanganan pakta integritas dari para auditor.

Dalam acara ini, Inspektorat Jenderal mendapatkan pembekalan dari beberapa narasumber antara lain Sekretaris Jenderal Kemenhub mengenai kebijakan, sasaran dan program kerja kementerian perhubungan Tahun Anggaran 2012, Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan tentang penerapan manajemen risiko dalam pelaksanaan pengawasan, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan tentang penerapan pajak pertambahan nilai terhadap kegiatan pembangunan di lingkungan kemenhub, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan mengenai peningkatan efektifitas pengawasan dan pendampingan bantuan hukum terhadap indikasi terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan keuangan negara, serta Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi tentang sistem penilaian kinerja pegawai.

“Diharapkan dari pembekalan dan sosialisasi yang disampaikan dari para narasumber dapat memberikan tambahan wawasan bagi para auditor khususnya, dan bagi pegawai Inspektorat Jenderal umumnya, sehingga Inspektorat Jenderal dapat melaksanakan tugas dengan lebih baik lagi,” tambah Iskandar. (HH)

TENDER PELABUHAN KALIBARU DIHENTIKAN, PEMERINTAH SIAPKAN OPSI LAIN

PUSAT KOMUNIKASI PUBLIK — Thu, 26 Jan 2012 08:00:00 +0700

(Jakarta, 25/1/2012) Pemerintah secara resmi menghentikan tender pelabuhan Kalibaru, pernyataan tersebut keluar dari Dirjen Perhubungan Laut, Leon Muhamad, saat jumpa pers di kantor Kemenhub, Jakarta, Rabu (25/1). Leon menjelaskan, hal tersebut dilakukan agar pembangunan Pelabuhan Kalibaru dapat segera beroperasi di awal 2014.

“Apabila kita tetap teruskan proses lelang (tender), dikhawatirkan 2014 tidak bisa selesai, jadi diputuskan untuk menghentikan proses lelang tersebut,” ujar Leon.

Seperti diketahui dari pelaksanaan tender pelabuhan kalibaru, telah melalui tahap proses lelang prakualifikasi yang telah dilaksanakan, pada 25 Agusutus 2011 lalu dan telah terpilih lima peserta yang lolos tahap prakualifikasi proyek pembangunan Pelabuhan Kalibaru tersebut. Namun proses tersebut belum selesai karena belum ada satupun peserta tender yang berani mengajukan dokumen lelang dan justru peserta meminta perpanjangan waktu 4 sampai 6 bulan untuk menyerahkan dokumen tersebut kepada pemerintah.

Saat ini rata-rata kapasitas pelabuhan Tanjung Priok sebanyak 6 juta twenty feet equivalent units (TEUus). Jika pelabuhan tidak segera dikembangkan, maka jika kapasitasnya bisa mencapai 7 juga TEUs. Diperkirakan 2013, pelabuhan Tanjung Priok akan mengalami kongesti yang dapat membahayakan perekonomian nasional.

Leon menjelaskan dihentikannya tender ini, dikarenakan sesuai rencana induk (masterplan), dari pembangunan pelabuhan kalibaru sebesar 11,75 Triliun, pemerintah harus menyediakan dana Rp 3,5 triliun untuk pengadaan akses jalan, jembatan, alur, dan pengerukan. Dirinya mengatakan, Pemerintah tidak menyanggupi untuk mendanai proyek tersebut.

“pemerintah tidak siap dengan resiko yang timbul akibat dari masterplan ini, namun kami punya alternatif studi lain yang akan kita siapkan, namun belum dapat saya ungkapkan sekarang” jelasnya.

Leon menjelsakan resiko yang ditimbulkan jika tetap melaksanakan proses lelang sesuai masterplan awal antara lain, selain penyediaan dana juga dikhawatirkan pembangunan jembatan bisa menganggu keamanan aset milik Pertamina di kawasan tersebut.

“langkah ini kita anggap sebagai langkah mundur satu langkah tapi untuk maju beberapa langkah demi mencapai terget beroperasinya pelabuhan Kalibaru pada 2014, ini kita lakukan semata-mata untuk kepentingan ekonomi Indonesia” tandasnya. (RDH)

KEMENHUB UPAYAKAN KURANGI DAMPAK KERUSAKAN DARI PEMBANGUNAN JALUR GANDA

PUSAT KOMUNIKASI PUBLIK — Mon, 23 Jan 2012 10:00:00 +0700

(Bojonegoro, 21/1/2012) Wakil Menteri Perhubungan Bambang Susantono berjanji akan mengurangi semaksimal mungkin terhadap dampak yang mungkin ditimbulkan dalam pembangunan jalur ganda Surabaya Pasarturi-Bojonegoro-Semarang Tawang.

‘’Semaksimal mungkin kita akan mengurangi kemungkinan timbulnya dampak-dampak negatif, seperti kerusakan sarana dan prasarana akibat pembangunan proyek ini,’’ kata Wamenhub saat bertemu dengan Bupati Bojonegoro Suyoto di stasiun Bojonegoro, Sabtu (21/1).

Wamenhub yang didampingi Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Tundjung Inderawan sengaja bertemu dengan Bupati Bojonegoro untuk melakukan koordinasi dan membahas kemungkinan-kemungkinan yang ditimbulkan seperti peluang maupun permasalahan.

Bupati Bojonegoro, Suyoto pada saat bertemu dengan Wamenhub mengatakan, Pemkab Bojonegoro pada prinsipnya mendukung percepatan pembangunan rel KA ganda. Sebab, keberadaan rel KA ganda tersebut sangat menunjang keberadaan industrialisasi migas di Bojonegoro. Apalagi di Bojonegoro ada kilang minyak yang dikerjakan oleh perusahaan Exxon.

Namun Suyoto juga meminta agar dampak pembangunan rel kereta api (KA) ganda di wilayahnya yang mengakibatkan mulai terganggunya jalan, saluran drainase, dan saluran irigasi segera ditangani dan diselesaikan.

Suyoto juga minta agar pemerintah pusat memikirkan kemungkinan efek negatif seperti kecelakaan, dimana dengan bertambahnya jalur, akan bertambah juga frekuensi kereta api yang lewat. Untuk itu pada perlintasan sebidang dapat dibuat pintu-pintu perlintasan terjaga.

‘’Jangan-jangan saking kencangnya kereta api yang lewat, anginnya membuat pengendara sepeda motor di jalan bergoyang yang kemudian jatuh dan kecelakaan. Ini juga harus di antisipasi sebelumnya,’’ ucap Suyoto.

Wamenhub menjelaskan, pihaknya akan memperhatikan apa yang menjadi ke khawatiran Bupati. ‘’Bahwa akan terjadi kerusakan jalan karena akan ada 886 truk yang akan beroperasi maupun puluhan alat berat sejak pagi hingga siang, itu bisa saja terjadi. Tapi kalau kecelakaan akibat kencangnya angin yang di timbulkan oleh kereta sepertinya kecil kemungkinannya,’’ kata Bambang tersenyum.

Guna mengantisipasi kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan sepanjang pembangunan ini lah, Wamenhub secara langsung datang ke Bojonegoro untuk bertemu dengan Suyoto. ‘’Kita harus melakukan koordinasi dengan pemda setempat. Karena pembangunan akan dikerjakan mulai pukul 08.00wib sampai dengan 22.00 wib, dengan menggunakan alat berat,’’ tambahnya.

Sementara itu Tundjung menambahkan, mengantisipasi dampak sosial jalur ganda, akan dibangun pagar. Selain itu juga berencana menutup jalur penyeberangan yang ilegal, yang tidak ada palang pintu. Karena hal itu termasuk melanggar undang-undang No. 23 tahun 2007, Meskipun penyeberangan legal rencanaya juga akan membangun underpass, agar lebih menjaga keamanan.

Mengenai kemungkinan terjadinya kerusakan jalan, pemerintah sudah melakukan antisipasi, seperti menyiapkan dana untuk melakukan perbaikan yang diakibatkan kerusakan oleh truk dan alat-alat berat. ‘’Tapi yang diperbaiki hanya yang rusak-rusak saja, bukan seluruh jalan desa,’’ imbuhnya. (PR)

PEMPROV JATENG AKAN BANTU KEMENHUB RELOKASI PEMUKIMAN LIAR

PUSAT KOMUNIKASI PUBLIK — Mon, 23 Jan 2012 08:00:00 +0700

(Semarang, 21/1/2012) Pemerintah Propinsi Jawa Tengah akan membantu Kementerian Perhubungan dalam pembangunan jalur ganda Semarang Tawang-Bojonegoro-Surabaya Pasarturi, khususnya saat pembebasan tanah maupun relokasi bangunan liar yang ada di kawasan lintasan Semarang Tawang mengalami masalah.

“Jawa tengah mendukung penuh. Karena ini adalah proyek kerakyatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pemda tingkat I maupun seluruh Pemda Tingkat II yang ada di wilayah kerja Jawa Tengah pasti akan memberikan dukungan penuh. Jangankan dukungan 100 persen, kalau ada 1000 persen pun saya akan berikan itu,’’ kata Gubenrur Jawa Tengah Bibit Waluyo saat menerima Wakil Menteri Perhubungan Bambang Susantono dan Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Tundjung Inderawan di rumah dinas Gubernur Jawa Tengah, Sabtu sore (21/1).

Namun demikian Bibit mengingatkan, sebelum pelaksanaan, satuan kerja pembangunan jalur ganda Semarang Tawang-Bojonegoro-Surabaya Pasarturi hendaknya melakukan sosialisasi kepada masyarakat di sekitar, mengenai rencana tersebut, baik dengan cara mengumpulkan para kepala desa maupun dengan memasang spanduk dan pengumuman.

Terhadap masyarakat yang terkena dampak dalam pembangunan ini harus diberikan penggantian yang wajar. Acuannya adalah harga tanah paling tinggi di daerah setempat dan negosiasinya dilakukan tanpa melalui broker. Jika sudah dijelaskan tapi masih minta harga yang lebih dari batas maksimal, silahkan bawa ke pengadilan.

Gubernur Jateng juga menyarankan untuk membentuk pos komando untuk mendiskusikan peluang dan permasalahan yang ada. Disana harus tersedia data-data dan progres kerja, sehingga sewaktu-waktu kita bisa mengetahui posisi pekerjaan sudah sampai mana. ‘’Dengan adanya posko ini, bilamana sewaktu-waktu dibutuhkan untuk membahas sesuatu masalah, kita bisa langsung berkumpul dan membahas di situ,’’ jelasnya.

Menurut Bibit, proyek pembangunan jalur ganda Semarang Tawang-Bojonegoro-Surabaya Pasarturi adalah program pemerintah bersekala besar dengan daya ungkit yang sangat luar biasa bagi kesejahteraan masyarakat banyak. ‘’Jangan sampai program pemerintah pusat berskala besar ini terganggu,’’ tegas Bibit.

Wamenhub Bambang Susantono dalam kesempatan tersebut menjelaskan secara singkat mengenai rencana pembangunan jalur ganda dari Semarang Tawang-Bojonegoro-Surabaya yang panjangnya 283 kilometer yang terbagi dalam dua sesi pembangunan, yaitu Semarang Tawang-Bojonegoro sepanjang 180 kilometer dan Bojonegoro-Surabaya sepanjang 103 kilometer.

Prorgam percepatan Lintas Utara Jawa ini, akan memberikan dampak ekonomi yang luar biasa bagi pemda-pemda tingkat dua yang dilintasi jalur tersebut. Jalur Semarang Tawang-Bojonegoro maupun Surabaya Pasar Turi-Bojonegoro akan selesai pembangunannya pada tahun 2013 mendatang.

Dirjen Perkeretaapian Tundjung Inderawan lebih lanjut menambahkan, untuk pembangunan jalur ganda yang dimulai dari Semarang Tawang ada sejumlah tanah milik PT Kereta Api yang harus ditertibkan dan dibebaskan dari pemukiman liar yaitu pemukiman padat antara Semarang-Brumbung. Setelah di bebaskan nantnya kawasan tersebut akan di pagar, untuk menghindari para penghuni kembali ke lokasi tersebut.

‘’PT Kereta Api Indonesia mengharapkan dukungan dan peran serta Gubernur Jawa Tengah khususnya Walikota Semarang untuk membantu bilamana dalam proses pembebasannya menghadapi masalah,’’ kata Tundjung.

Disamping itu, karena di kawasan antara stasiun Semarang Poncol sampai stasiun Alas Tua sering terjadi rob dan penurunan tanah, maka akan dibangun dengan konstruksi jalan layang, dan ini akan berdampak pada perubahan heritage. Terhadap permintaan tersebut Gubernur Jateng menyatakan tidak ada masalah dan siap memberikan dukungan dan bantuannya.

Dirjen Perkeretaapian juga minta Pemprov Jateng memberikan dispensasi keluar masuknya truk-truk menjelang Hari Raya Idul Fitri tahun 2012 dan 2013, dimana truk-truk yang mengangkut material tetap dapat beroperasi pada H-1 sampai H-4, dengan demikian kehilangan waktunya tidak terlalu banyak. Sebagaimana kebijakan pemerintah pusat, biasanya kendaraan selain mengangkut BBM dan sembako tidak boleh beroperasi pada H-7 hingga H+7.

Terhadap permintaan yang satu ini, Bibit menyarankan sebaiknya beberapa minggu memasuki H-7 pembangunan harus di percepat, sehingga kehilangan waktu saat libur tersebut dapat tergantikan (PR)

JALUR GANDA DIBANGUN, WILAYAH UTARA JAWA AKAN BERKEMBANG PESAT

PUSAT KOMUNIKASI PUBLIK — Mon, 23 Jan 2012 08:00:00 +0700

(Surabaya, 21/1/2012) Pembangunan jalur ganda Surabaya Pasarturi – Semarang Tawang sepanjang 283 kilometer yang menelan investasi sekitar Rp 7 triliun akan memberikan dampak ekonomi yang luar biasa pada masyarakat maupun pemerintah daerah yang dilintasi jalur ganda tersebut.

Wakil Menteri Perhubungan Bambang Susantono saat melakukan peninjauan jalur ganda yang terkait dengan program percepatan lintas utara Jawa mengatakan, setelah jalur ganda ini dioperasikan, pihaknya optimis akan tumbuh dan bermunculan industri-industri di sekitar jalur ganda. Pemerintah Daerah tingkat II juga akan menjadikan jalur ganda ini sebagai nilai jual dalam menarik investasi.

Dengan adanya jalur ganda ini, akan merubah mainset produsen dan industri di wilayah DKI Jakarta dan Jawa Barat dalam pengiriman barang hasil produksinya ke wilayah Indonesia Timur melalui pelabuhan Tanjung Perak Surabaya. Dari dryport di kawasan industri Cikarang maupun kawasan-kawasan industri lainnya, akan lebih cepat jika menggunakan sarana transportasi kereta api.

‘’Menggunakan kereta api akan lebih cepat dibandingkan dengan truk. Bahkan dari segi biaya juga lebih rendah,’’ kata Wamenhub yang didampingi Dirjen Perkeretaapian Kementrian Perhubungan Tunjung Inderawan, Sabtu (21/1).

Dijelaskan oleh Wamenhub, dengan menggunakan truk membutuhkan waktu sekitar 3 hari sedangkan dengan menggunakan kereta api hanya membutuhkan waktu kurang dari 1 hari. Bukan itu saja, biaya-biaya yang dikeluarkan pengusaha jika menggunakan ruk lebih besar. Seperti biaya makan/minum sopir beserta kernetnya, belum lagi biaya-biaya lain sepanjang perjalanan. Sedangkan dengan kereta api hanya membayar biasa angkutnya saja.

Wamenhub mengatakan, tujuan pembangunan jalur ganda ini untuk meningkatkan kapasitas lintas, mengurangi waktu tempuh perjalanan kereta api, menambah daya angkut, mengurangi kerusakan jalan raya, mengurangi polusi udara dan pastinya menghemat energi BBM. Progam ini merupakan bentuk konektivitas antar pulau.

Jalur ganda ini melintasi beberapa kabupaten maupun kotamadya seperti Surabaya, Lamongan, Bojonegoro, Blora, Grobogan, Demak, dan Semarang. Bisa saja di sekitar lintasan ini akan tumbuh kawansan-kawasan industri baru yang memanfaatkan jalur ganda ini sebagai alat transportasinya.
"Saya optimis dalam 5-7 tahun ke depan akan tumbuh industri-industri yang untuk mendistribusikan hasil produknya itu akan menggunakan transportasi kereta api," kata Wamenhub. Wialayah utara Jawa pun juga akan berkembang pesat.

Potensi wisata juga akan tergali dan berkembang. Selama ini masyarakat Jakarta pengguna jasa kereta api lebih sering menggunakan jalur selatan yang sudah lebih dulu memiliki jalur ganda. Ke depan, jika jalur ganda selesai, PT Kereta Api akan menambah frekuensi perjalanan dengan kereta api yang saat ini sedang di pesan di PT INKA. ‘’Banyak wisata di wilayah Utara Jawa yang dapat dinikmati. Namun karena fasilitas transportasi yang terbatas mereka lebih sering ke arah Selatan,’’ jelas Wamenhub. (PR)

WAMENHUB TINJAU PEMBANGUNAN JALUR GANDA PASARTURI-BOJONEGORO

PUSAT KOMUNIKASI PUBLIK — Sun, 22 Jan 2012 07:00:00 +0700

(SURABAYA, 21/1/2012). Wakil Menteri Perhubungan Bambang Susantono melakukan peninjauan kesiapan pembangunan jalur ganda Surabaya (Pasarturi-Bojonegoro) sepanjang 103 km yang merupakan bagian dari rencana pembangunan jalur ganda kereta api Lintas Utara Jawa.

Jalur ganda ini dibangun dengan total dana sebesar Rp 2,409 triliun di luar tanah, yang bersumber dari dana APBN tahun 2012 sebesar Rp 1,190 triliun dan APBN tahun 2013 sebesar Rp 1,208 triliun. Posisi jalur kereta yang akan dibangun berada disebelah sisi utara jalur kereta api yang telah ada.

Pelaksanaan pembangunan jalur ganda Surabaya Pasarturi-Bojonegoro dilaksanakan secara bertahap dan telah dimulai dengan pembuatan badan jalan kereta api di KM 126+100 sampai dengan KM 202+800 pada tahun anggaran 2011

"Tujuan pembangunan jalur ganda ini untuk meningkatkan kapasitas lintas, mengurangi waktu tempuh perjalanan kereta api, menambah daya angkut, mengurangi kerusakan jalan raya, mengurangi polusi udara dan pastinya menghemat energi BBM," kata Wamenhub Bambang Susantono di stasiun Bojonegoro, Sabtu (21/1)

Wamenhub yang di dampingi Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Tunjung Inderawan dan Direktur Operasi PT Kereta Api Indonesia Bambang Irawan menjelaskan jenis pekerjaan yang dilakukan pada tahun 2012 dan 2013 adalah penyempurnaan badan jalan, penertiban lahan antara Tandes-Surabaya Pasarturi dimana di sekitar lintasan terdapat pemukiman penduduk, pembuatan boxculvert, pengadaan bantalan beton, pembangunan jembatan, pekerjaan persinyalan hingga pembangunan stasiun dan penataan emplasemen stasiun.

Berdasarkan jadwal pelaksanaan, pelelangan pekerjaan fisik dan pelaksanaan pekerjaan fisik dilakukan mulai bulan depan. Sambil berjalan dilakukan penertiban lahan termasuk penertiban bangunan liar di lahan milik PT KAI maupun rumah-rumah penduduk di sekitar lintasan jalur ganda pada bulan selanjutnya.

Direktur Operasi PT KAI Bambang Irawan menjelaskan, pada lintasan Surabaya Pasarturi dan Bojonegoro bangunan liar yang harus di tertibkan ada 1.613 bangunan dengan luas 32.410 meter melibatkan 2011 kepala keluarga. "Dalam pembebasan tanah milik PT KAI tidak akan penggantian, karena yang dibebaskan adalah tanah milik PT KAI" kata Bambang. Dalam pembebasan nanti PT KAI akan bekerjasama dengan Pemkot Surabaya.

Sementara itu Dirjen Perkeretaapian Tundjung Inderawan menjelaskan, selain pembebasan lahan. Satuan kerja juga melakukan pemindahan utilitas yang terpasang di sepanjang rencana jalur ganda. MIsalnya pipa air PT Petrokimia Gresik yang lokasinya antara Lamongan-Duduk, pipa BBM pertamina di antara Tuban-Babat dan Babat Surabaya, kabel serat optik PT Telkom dan kabel serat optik PT Indosat disepanjang jalur lintas utara. Jawa, pipa gas milik PT Perusahaan Gas Negara diantara Duduk-Cerme, pipa Petro China antara Tuban-Babat serta utilitas lain seperti kabel PLN, pipa PDAM, kabel sinyal dan kabel Telkom di beberapa lokasi.

"Beberapa perusahaan pemilik utiltas telah kami minta untuk memindahkan, dan mereka sudah menyatakan kesanggupannya untuk melakukan pemindahannya sebelum atau sejalan dengan dilangsungkannya pengerjaan proyek inin" kata Tundjung. (PR)

Diskusi Litbang : Pengaturan Standar Pedoman Angkutan Multimoda Perlu Diatur Dalam Keputusan Menteri

PUSAT KOMUNIKASI PUBLIK — Fri, 20 Jan 2012 08:00:00 +0700

(Jakarta, 19/1/2012) Penyelenggaraan angkutan antarmoda/multimoda bertujuan untuk mewujudkan pelayanan one stop service pada angkutan penumpang dan barang, dengan indikator single ticket untuk angkutan penumpang serta single seamless services (S3) yaitu single operator, single tariff, dan single document untuk angkutan barang.

“Untuk mewujudkan penyelenggaraan angkutan antarmoda/multimoda yang efektif efisien diperlukan keterpaduan pelayanan, prasarana dan sarana transportasi serta fasilitas penunjang,” Demikian disampaikan Kepala Badan Litbang Denny Siahaan dalam ketika membuka acara Round Table Discussion Litbang Kemenhub bertema “Penyusunan Kebutuhan Norma, Standar, Pedoman dan Kriteria (NSPK) di Bidang Multimoda/Antarmoda” di Ruang Rapat Utama Badan Litbang Jakarta, Kamis (19/1).

Untuk menentukan standar pedoman penyelenggaraan angkutan multimoda diperlukan suatu payung hukum yang bersifat mengikat. Saat ini belum ada peraturan mengikat yang mengatur standar pedoman tersebut.

Guru Besar Transportasi Fakultas Teknik UGM Agus Taufik Mulyono selaku pembicara dalam diskusi mengatakan Standar pedoman penyelenggaraan angkutan mutimoda/antarmoda seharusnya dapat diatur melalui Keputusan Menteri yang dilegalisasi oleh Kementerian Hukum dan HAM dan didaftarkan di Sekretariat Negara. Ia menilai hal tersebut lebih bersifat mengikat.

"Problem implementasi PP 8/2011 tentang Angkutan Multimoda/Antarmoda belum ada Peraturan Menteri (Permen) yang mengatur lebih detail operasional angkutan multimoda, yang selanjutnya dijabarkan dalam standar, pedoman, manual, dan kriteria, “tambahnya.

Agus Taufik Mulyono menjelaskan indikator penilaian kebutuhan NSPK (Norma, Standar, pedoman, Kriteria/Manual) yaitu pelayanan moda awal ke moda berikutnya, ketepatan jadwal operasional, ketepatan rute perjalanan, kenyamanan pelayanan pengguna, efektivitas waktu perjalanan, efisiensi waktu biaya transportasi , keselamatan perjalanan pengguna, kemananan pelayanan pengguna, optimalisasi ruang prasarana transportasi, kewenangan pengaturan operasional dan resiko, ramah lingkungan dan sosial, standardisasi pengguna fasilitas. Indikator tersebut harus mencakup aspek legalitas, aspek kelembagaan, aspek teknis, dan aspek non teknis.

Lebih lanjut Agus Taufik menyampaikan penyelenggaraan angkutan multimoda dinilai bersifat makro sehingga tidak perlu SNI (Standar Nasional Indonesia) melalui Badan Standar Nasional. “SNI berlaku untuk hal-hal bersifat mikro tetapi untuk hal bersifat mezzo dan makro tidak bisa distandarkan karena standar bersifat sukarela dan tidak mengikat. Untuk itu saya sangat setuju jika standar pedoman pelayanan angkutan antarmoda/multimoda dinormatifkan melalui keputusan menteri misalnya,” lanjutnya.

Sementara, Kapuslitbang Angkutan Multimoda, Nurdjannah selaku moderator selama ini pelaksanaan angkutan multimoda/antarmoda telah berjalan namun belum ada satu bentuk kelembagaan khusus yang mengatur angkutan multimoda. Untuk itu, ia mengusulkan perlunya pengusulan satu Direktorat Multimoda, dalam rangka mengantisipasi perdagangan internasional

Diskusi ini menghadirkan pembicara Prof. DR. IR. Agus Taufik Mulyono, MT (Fak Teknik Sipil, UGM) dan Siti Ariyanti Adisoediro (Sekjen DPP ALFI/ILFA) serta menghadirkan para pembahas dari Biro Perencanaan Setjen Kemenhub, Ditjen Hubdat, Ditjen Perhubungan Laut, Ditjen Perkeretaapian, dan Ditjen Perhubungan Udara. Diskusi ini dimoderatori oleh Dra. Nurdjanah, MM (Kapuslitbang Angkutan Multimoda/Antarmoda). (ARI)