Terima kasih atas pengaduan yang disampaikan. Kementerian Perhubungan senantiasa berupaya meningkatkan standar pelayanan transportasi. Untuk saran dan kritik menyangkut kegiatan operasional kereta api, dapat disampaikan langsung kepada PT KA di alamat situs www.kereta-api.co.id

Terima kasih atas pengaduan yang disampaikan. Kementerian Perhubungan senantiasa berupaya meningkatkan standar pelayanan transportasi. Untuk saran dan kritik menyangkut kegiatan operasional kereta api, dapat disampaikan langsung kepada PT KA di alamat situs www.kereta-api.co.id

Terima kasih atas pengaduan saudara. Dapat disampaikan beberpa hal berikut: 1. Dasar Hukum tata cara berlalu lintas di jalan diatur dengan UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 2. Pada UU No 22 Tahun 2009 tentang LLAJ pasal 107 tentang penggunaan lampu utama, ayat (1) disebutkan bahwa pengemudi kendaraan bermotor wajib menyalakan lampu utama kendaraan bermotor yang digunakan di jalan pada malam hari dan pada kondisi tertentu. Dan yang menjadi penekanan adalah pada ayat (2) yaitu bahwa pengemudi sepeda motor selain mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyalakan lampu utama pada siang hari. 3. Berdasarkan uraian di atas, pemahaman yang benar adalah bahwa sepeda motor wajib menyalakan lampu utama pada siang hari.

Terima kasih atas pengaduan saudara. Dapat disampaikan bebrapa hal berikut: 1. Dasar hukum penyelenggaraan penimbangan kendaraan bermotor di jalan diatur dengan UU no. 22 Tahun 2009 tentang LLAJ, PP 43 TAhun 1993 tentang prasarana dan Lalu Lintas Jalan dan Keputusan Menteri Perhubungan KM % TAhun 1995 tentang Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor di jalan. 2. Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan KM % Thaun 1995 tentang Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor di Jalan, pasal 10 huruf c disebutkan bahwa kelebihan berat muatan dapat diketahui dengan cara membandingkan berat muatan yang ditimbang dengan daya angkut yang diijinkan dalam buku uji atau pelat samping kendaraan bermotor. Pasal 10 huruf e menyebutkan kelebihan berat muatan atau muatan pada tiap-tiap sumbu sebesar 5 % (5 persen) dari yang ditetapkan dalam buku uji, tidak dinyatakan sebagai pelanggaran. 3. Dengan melihat cara menghitung kelebihan berat muatan sebagaimana tersebut diatas, apakah saudara Ruslan memiliki data dukung sebagai justifikasi bahwa truk yang melintas di depan STTD kelebihan muatan atau overload? 5. Apabila saudara memiliki data dukung tersebut, sebagai upaya perbaikan pengawasan muatan di jalan dapat disampaikan pada Dinas Perhubungan atau Unit Pelaksana Penimbangan Bekasi

Terima kasih atas pengaduan saudara. Dapat disampaikan beberapa hal sebagai berikut: 1. Dasar hukum pengujian berkala kendaraan bermotor atau yang sering disebut dengan KIR, diatur dengan UU No. 22 Thaun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Keputusan Menteri Perhubungan KM 71 tahun 1993 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor. 2. Berdasarkan KM 71 Tahun 1993 disebutkan bahwa permohonan uji berkala kendaraan bermotor dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama untuk kendaraan yang tipenya telah memperoleh sertifikat uji tipe dan kedua untuk kendaran yang tipenya tidak memperoleh sertifikat uji tipe. 3. Prosedur permohonan uji berkala untuk kendaraan yang telah memperoleh sertifikat uji tipe: - mengisi formulir permohonan - memliliki bukti pembayaran biaya uji berkala - memiliki STNK dan BPKB - memiliki sertifikat registrasi uji tipe - fotokopi identitas pemilik kendaraan dengan menunjukkan aslinya - membawa kendaraannya ke unit pelaksana uji berkala 4. Prosedur permohonan uji berkala untuk kendaraan yang tidak memperoleh sertifikat uji tipe: - mengisi formulir permohonan - memiliki bukti kepemilikan kendaraan yang sah - memiliki bukti pembayaran biaya uji berkala - memiliki pengesahan rancang bangun dan rekayasa darat serta surat keterangan hasil pemeriksaan mutu dari Kepala Kantor Wilayah tempat kendaraan tersebut dibuat/ dirakit/ diimpor. - fotokopi identitas pemilk kendaraan dengan menunjukkan aslinya. - membawa kendaraannya ke unit pelaksana uji berkala. 5. Mengenai besarnya biaya pengujian, berdasarkan PP no 38 Tahun 2007 tentang penyerahan kewenangan dari pusat ke daerah, tiap-ytiap daerah memiliki kewenangan menetapkan besarnya biaya pengujian berkala.

Terima kasih atas pengaduan saudara. Dapat disampaikan beberapa hal berikut: 1. Dasar hukum penindakan pelanggaran lalu lintas di jalan diatur dengan UU no 22 Tahun 2009 tentang LLAJ 2. Berdasarkan UU no 22 Tahun 2009 pasal 262 menyebutkan bahwa kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (petugas PPNS LLAJ) hanya dapat dilaksanakan di terminal dan jembatan timbang. Untuk melaksanakan kewenangan di jalan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil wajib berkoordinasi dengan dan harus didampingi oleh Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia. 3. Apabila ditemukan penyimpangan terhadap ketentuan sebagaimana disebutkan diatas diharapkan masyarakat dapat ikut berperan dengan melaporkan kepada pihak berwenang ( Dinas Perhubungan/ Kepolisian) daerah setempat.

Terima kasih atas pengaduan saudara. Dapat disampaikan bahwa Direktorat Jenderal Perhubungan Darat telah melakukan upaya membantu penyerapan lulusan STTD program DII PKB, yaitu dengan mengirim surat edaran kepada Pemerintah Daerah di seluruh Indonesia perihal Kebutuhan Tenaga Teknis Bidang Transportasi Darat. Diharapkan melalui surat edaran tersebut, Pemerintah Daerah dalam membuat usulan kebutuhan formasi pegawai kepada KEMENPAN, disediakan formasi untul lulusan STTD program DII PKB sehingga lulusan STTD program DII PKB berkesempatan untuk dapat diangkat menjadi CPNS.

Terimakasih Atas Pengaduan saudara - Dapat diberitahukan bahwa Dalam Keputusan Menteri (KM) Perhubungan No. 58 Tahun 2003 tentang Mekanisme Penetapan dan Formulasi Perhitungan Tarif Angkutan Penyeberangan, BAB II Pasal 2 Ayat 1 disebutkan bahwa tarif angkutan penyeberangan ditetapkan untuk angkutan penumpang, kendaraan penumpang dan kendaraan barang beserta muatannya. Jadi dapat kami sampaikan bahwa yang dikenakan tarif adalah kendaraan beserta muatannya sedangkan muatan barang yang diangkut dalam kendaraan tidak dipungut biaya tersendiri. Tarif Angkutan kendaraan beserta muatannya ditetapkan berdasarkan golongan kendaraan yang dibagi dalam 8 golongan, yaitu sepeda, sepeda motor dibawah 500cc, sepeda motor diatas 500cc, mobil, minibus, bus, truk dan truk tronton (KM. Perhubungan No.58 Tahun 2003 BAB II Pasal 12); - Dapat disampaikan Pula bahwa Angkutan penyeberanga padang - Mentawai adalah angkutan penyeberanga dalam propinsi. Berdasarkan KM. Perhubungan No.2 Tahun 2009, Tarif angkutan Penyeberangan dalam provinsi ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Setempat, sedangkan Tarif angkutan penyeberangan antarProvinsi ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan; - Mengenai Tarif angkutan Penyeberangan untuk penumpang di Padang - Mentawai berdasarkan keterangan dari PT. ASDP adalah Sebagai Berikut: -Padang - Sikakap : Rp. 105.000,- perorang -Padang -Tuapejat : Rp. 85.000,- perorang - Padang - Siberut : Rp. 85.000,- perorang