Licensing

Izin perpotongan /persinggungan jalur kereta api dengan bangunan lainPenerbitan Izin Perpotongan Jalur Kereta Api :Penerbitan baruPerpanjanganPenerbitan izin persinggungan dengan jalur Kereta Api :Penerbitan baruPerpanjangan

Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Perhubungan - Wednesday, 30 August 2017

Unit Kerja Eselon 1Direktorat Jenderal Perkeretaapian
Unit Kerja Eselon 2Direktorat Prasarana Perkeretaapian
Perizinan / Non Perizinan

Izin perpotongan /persinggungan jalur kereta api dengan bangunan lain

  1. Penerbitan Izin Perpotongan Jalur Kereta Api :
    1. Penerbitan baru
    2. Perpanjangan
  2. Penerbitan izin persinggungan dengan jalur Kereta Api :
    1. Penerbitan baru
    2. Perpanjangan
Waktu Proses44 (Empat puluh empat) Hari kerja
Masa Berlaku5 Tahun (Diperpanjang untuk 5 tahun), Izin perpotongan sebidang berlaku 1 Tahun (Diperpanjang 1x untuk 1 Tahun)
SOPTidak Ada
Persyaratan
  1. Jenis perpotongan atau persinggungan yang akan digunakan;
  2. Gambar lokasi;
  3. Gambar teknis;
  4. Sistem pengamanan yang digunakan;
  5. Metode kerja yang digunakan;
  6. Analisis mengenai dampakl ingkungan;
  7. Rekomendasi dari pemerintah daerah terkai tdengan rencana tata ruang;
  8. Izin prinsip dari penyelenggara prasarana perkeretaapian;
  9. Analisis mengenai dampak lalu lintas jalan untuk perlintasan dan operasi kereta api.
Biaya (Rp)

Izin perpotongan /persinggungan jalur kereta api dengan bangunan lain

  1. Penerbitan Izin Perpotongan Jalur Kereta Api :
    1. Penerbitan baru : Rp 15.000.000,00
    2. Perpanjangan : Rp 3.000.000,00
  2. Penerbitan izin persinggungan dengan jalur Kereta Api :
    1. Penerbitan baru : Rp 20.000,00/m per permohonan
    2. Perpanjangan : Rp 4.000,00/m per permohonan
Keterangan
  1. Waktu proses disederhanakan menjadi 14 hari kerja setelah data-data dan persyaratan diterima secara lengkap dan benar;
  2. PNBP di Direktorat Jenderal Perkeretaapian belum dapat dilaksanakan karena belum ditunjuk Bendahara Penerima dan juga belum ada SOP;
  3. PNBP di Direktorat Jenderal Perkeretaapian juga harus menunggu Penetapan Revisi PM 84 Tahun 2016;
  4. Biayasewa lahan dilakukan sesuai dengan ketentuan PMK Nomor 57/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara;
  5. Penetapan biaya sewa lahan ditentukan melalui harga pasar atau NJOP lahan tersebut;
  6. UU 23 / 2007;
  7. PP 56 / 2009;
  8. PM. 36 / 2011;
  9. PP 15 Tahun 2016, ada dalam PNBP halaman 69.
Pelayanan OnlineTidak Ada
App/Web URL-

Download