Perizinan

Izin Usaha Badan Usaha Pelabuhan

Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Perhubungan - Jumat, 14 Juli 2017

Unit Kerja Eselon 1Direktorat Jenderal Perhubungan Darat
Unit Kerja Eselon 2Direktorat Perkapalan dan Kepelautan
Perizinan / Non Perizinan

Izin Usaha Badan Usaha Pelabuhan

Waktu Proses21 (Dua puluh satu) Hari kerja
Masa BerlakuSelama Perusahaan Aktif
SOPAda
Persyaratan
  1. Surat Permohonan izin usaha Badan Usaha Pelabuhan yang ditujukan kepada Kepala BKPM
  2. Surat kuasa/penunjukan dari pimpinan perusahaan
  3. Untuk Penanaman Modal Asing memiliki izin prinsip dari BKPM
  4. Akta Pendirian Perusahaan atau koperasi dilampiri surat keputusan pengesahan akta pendirian perseroan dari instansi yang berwenang
  5. Memiliki modal :
    1. Modal dasar paling sedikit Rp 500.000.000,00 (Lima ratus miliar rupiah) untuk pelabuhan utama
    2. Modal dasar paling sedikit Rp 100.000.000,00 (Seratus miliar rupiah), untuk pelabuhan pengumpul
    3. Modal dasar paling sedikit Rp 10.000.000,00 (Sepuluhmiliar rupiah), untuk pelabuhan pengumpan
  6. Berbentuk badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau perseroan terbatas yang khusus didirikan di bidang kepelabuhanan
  7. Surat keterangan domisili perusahaan
  8. Laporan keuangan perusahaan minimal 1 (satu) tahun terakhir yang diaudit oleh kantor akuntan publik terdaftar dan
  9. Proposal rencana kegiatan kepelabuhanan
  10. Melengkapi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud diatas :
    1. Menguasai dan atau mengoperasikan sarana dan prasarana di bidang kepelabuhanan antara lain : Lahan dan Peralatan
    2. Bukti memiliki paling sedikit 2 (dua) pegawai tetap yang memiliki sertifikat kepelabuhanan yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal atau diakui oleh Direktur Jenderal dan memiliki Surat Keterangan atau Rekomendasi dari Kepala Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan Setempat untuk kegiatan jasa kepelabuhanan dan/atau kegiatan jasa terkait kepelabuhanan
Biaya (Rp)Rp 1.500.000,00
Keterangan
  1. PP 61 Tahun 2009
  2. PP 15 tahun 2015
  3. PM 146 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 51 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut
  4. PM 45 Tahun 2015
Pelayanan OnlineTidak Ada
App/Web URL-

Unduh