Perizinan

Izin Usaha Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal (IUPPAK)

Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Perhubungan - Jumat, 14 Juli 2017

Unit Kerja Eselon 1Direktorat Jenderal Perhubungan Darat
Unit Kerja Eselon 2Direktorat Perkapalan dan Kepelautan
Perizinan / Non Perizinan

Izin Usaha Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal (IUPPAK)

Waktu Proses14 (Empat belas) Hari kerja
Masa BerlakuSelama tidak ada perubahan
SOPAda
Persyaratan
  1. Surat Permohonan izin usaha Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal yang ditujukan kepada Kepala BKPM
  2. Surat kuasa/Penunjukan dari Pimpinan perusahaan
  3. Izin prinsip dari Kepala BKPM
  4. Akte pendirian lengkap sampai akte perubahan terakhir yang dilengkapi surat keputusan pengesahan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
  5. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan
  6. Memiliki surat keterangan domisili
  7. Salinan KTP pemilik perusahaan
  8. Memiliki bank data (electronic database) pelaut yang telah ditempatkan di atas kapal
  9. Memiliki perjanjian keagenan (manning agreement) dengan pemilik kapal/operator kapal (principan) yang terdiri dari :
    • Surat penunjukan (letter of appointment) dan wajib diketahui oleh perwakilan Indonesia bagi principal yang berkedudukan di luar negeri
    • Surat keterangan terdaftar pada kementerian berwenang di negara masing-masing (commercial registration) dan wajib diketahui oleh perwakilan Indonesia bagi principal yang berkedudukan diluar negeri
    • Kesepakatan Kerja Bersama (KKB/Collective Bargaining Agreementl CBA) dengan serikat pekerja
    • Surat kuasa untuk bertindak atas nama pemilik kapal/operator kapal (power of attorney to act on behalf of principan hanya untuk proses perekrutan dan penempatan awak kapal dan
    • Salinan draft PKL dari pemilik kapal/operator kapal
  10. Daftar nama tenaga ahli sertasalinan sertifikat kompetensi sebagaimana dipersyaratkan yang telah dilegalisir.

Persyaratan Teknis:

  1. Memiliki kantor yang dibuktikan dengan sertifikat kepemilikan atau bukti sewa minimal 3 (Tiga) tahun, peralatan kantor, sarana dan prasarana internet
  2. Memiliki sistem manajemen mutu : Memiliki tenaga ahli di bidang kepelautan yang memiliki sertifikat kompetensi serendah-rendahnya setingkat dengan Ahli Nautika Tingkat III (ANTIII) atau Ahli Tehnika Tingkat III (ATTIII) atau Diploma IV Ketatalaksanaan Angkutan Laut dan Kepelabuhanan (KALK) dan/atau Ahli Nautika Kapal Penangkap Ikan Tingkat I (ANKAPINI) atau Ahli Tehnika Kapal Penangkap Ikan Tingkat I (ATKAPIN) I atau memiliki pengalaman minimal 5 (lima) tahun dikapal pesiar
Biaya (Rp)Rp 1.170.000,00
Keterangan
  1. PM 84 Tahun 2013
  2. PP 15 Tahun 2015
Pelayanan OnlineTidak Ada
App/Web URL-

Unduh