Perizinan

Penetapan Badan Usaha Penyelenggaran Prasarana Perkeretaapian Umum

Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Perhubungan - Rabu, 30 Agustus 2017

Unit Kerja Eselon 1Direktorat Jenderal Perkeretaapian
Unit Kerja Eselon 2Direktorat Lalu Lintas dan Kereta Api
Perizinan / Non Perizinan

Penetapan Badan Usaha Penyelenggaran Prasarana Perkeretaapian Umum

Waktu Proses30 (Tiga puluh) Hari kerja
Masa BerlakuSelama Badan Usaha menyelenggarakan prasarana perkeretaapian umum
SOPAda
Persyaratan
  1. Perpres 38 Tahun 2015 melalui proses pelelangan
  2. Sesuai Revisi PP 56 Tahun 2009
    1. NPWP
    2. AkteNotaris
    3. Kemampuan
    4. Keuangan
    5. Domisili
    6. Trasejalur KA
    7. Rencana pembangunan
    8. Surat pernyataan bersedia melakukan perjanjian
    9. Surat pernyataan mengembalikan hak penetapan penyelenggaraan prasarana perkeretaapian apabila dinyatakan pailit
    10. Rencana bisnis 5 tahunan
    11. Rencana SDM
    12. Studi kelayakan
Biaya (Rp)

Tidak dikenakan biaya

Keterangan
  1. Penetapan Badan Usaha untuk Kereta Api Provinsi dan Kabupaten/ Kota sudah didelegasikan kepada Pemda
  2. Apabila tidak menggunakan APBN/APBD maka persyaratan yang diperlukan mengikuti Revisi PP 56 Tahun 2009
  3. Perpres 38 Tahun 2015
  4. PP 56 Tahun 2009, ada dalam PNBP halaman 4
Pelayanan OnlineTidak Ada
App/Web URL-

Unduh