Selain itu, pertemuan tersebut juga menegaskan kembali komitmen bersama untuk mengefisienkan dan mengefektifkan penerapan program BIMP-EAGA Roadmap to Development, termasuk mempromosikan multi moda transport, pembukaan pelayanan transport dan transit antar negara, fasilitas transport dan pariwisata yang terintegrasi serta promosi keamanan, efisiensi dan integrasi jalur transportasi udara, laut dan darat.

Hal lain yang dianggap cukup menonjol adalah kesepakatan para menteri untuk melakukan finalisasi terhadap MoU Pergerakan Lintas Batas Negara dengan Bus Reguler dan Bus Pariwisata yang selanjutnya diupayakan untuk dapat ditandatangani tahun ini. Tujuan MoU tersebut adalah untuk memfasilitasi angkutan penumpang lintas batas negara dengan Bus Reguler dan Bus Pariwisata antar negara-negara anggota dan negara anggota yang teritorialnya menjadi tempat transit.

Para menteri juga menyepakati untuk melakukan finalisasi terhadap MoU on Sea Linkages yang bertujuan untuk meningkatkan perdagangan di wilayah subregional BIMP-EAGA dengan memfasilitasi pergerakan barang-barang untuk meningkatkan jaringan dan pelayaran jarak pendek.

Sedangkan untuk angkutan udara dibahas mengenai perkembangan implementasi MoU on Air Linkages yang sudah ditandatangani pada Januari 2007 di Cebu, Filipina. MoU on Air Linkages juga mencakup liberalisasi layanan jasa transportasi udara atau "open sky policy" yang meliputi tidak adanya pembatasan frekuensi tipe dan kapasitas pesawat, dan pemberlakukan hak kebebasan angkutan udara kelima beserta kerjasama code sharing dan co-terminalisasi khusus di poin yang ditentukan untuk wilayah BIMP-EAGA. Untuk Indonesia, poin-poin tersebut adalah Pontianak, Balikpapan, Tarakan dan Manado. Demikian beberapa pernyataan penting yang dikemukakan dalam Joint Statement BIMP-EAGA Transport Minister Meeting, 26 Juli 2007 di Davao, Filipina.

Pertemuan kedua Menteri Transportasi Negara BIMP-EAGA (Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Philippines – East Asean Growth Area) dihadiri oleh Menteri Perhubungan Indonesia, Jusman Syafii Djamal; Menteri Perhubungan Brunei Darussalam, Pehin Dato Bakar Apong; Deputi Sekretaris Jenderal Kementerian Transport Malaysia, Dato Long See Wool; dan Menteri Transportasi dan Perhubungan Filipina, Leandro R. Mendosa. (Brt)