PALEMBANG (22/11) – Selama 3 tahun Pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla, Kementerian Perhubungan fokus kepada pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan konektivitas dan pemerataan pertumbuhan ekonomi. Demikian disampaikan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat Budi Setiyadi yang mewakili Menteri Perhubungan pada saaat menjadi narasumber dalam acara Sinergi Aksi Informasi dan Konunikasi Publik Tahun 2017 yang diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika RI di Palembang, Rabu (22/11).
“Transportasi adalah urat nadi kehidupan, dari lahir sampai meninggal kita butuh transportasi.
Untuk itu transportasi harus dibangun dengan standar keselamatan, kemudahan akses, nyaman, aman dan terjangkau,” ujar Dirjen Budi.
Dirjen Budi menjelaskan pemerataan yang berkeadilan harus didukung oleh pembangunan infrastruktur yang baik, sehingga dapat meningkatkan daya cakup distribusi logistik yang luas, menekan dispasitas harga, menciptakan lapangan pekerjaan yang baru, serta dapat menurunkan angka kemiskinan.
“Transportasi berperan untuk menekan harga barang-barang. Dengan infrastruktur transportasi yang baik tentunya akan menekan biaya yang diperlukan untuk mengirim logistik dari satu lokasi ke lokasi lain,” katanya.
Lebih lanjut, capaian selama 3 tahun Pemerintahan Jokowi-JK di bidang Transportasi Darat yaitu pembangunan Sarana dan Prasarana, antara lain pengadaan Bus Rapid Transit (BRT) 1.383 unit, Bus Perintis 325 unit, Rehabilitasi Terminal Penumpang Tipe A 11 lokasi, Pelabuhan Penyeberangan 11 lokasi dan pengadaan Kapal Penyeberangan 12 unit.
"Keperintisan ini bertujuan untuk membuka daerah yang terisolir agar bisa dilayani oleh transportasi umum. Jangan ada lagi ke depannya daerah yang terisolir di negara ini. Pembangunan yang dilakukan harus merata dan berkeadilan," lanjutnya.
Dikonfirmasi lebih jauh, Dirjen Budi menyampaikan bahwa sampai dengan tahun 2017 perkembangan transportasi penyeberangan telah mencapai 278 lintas penyeberangan, dengan 55 lintas komersial dan 223 lintas perintis.
Dirinya menambahkan, jumlah kota yang telah dilayani Bus Rapid Transit (BRT) pada tahun 2015 sebanyak 18 kota, serta tahun 2016 dan 2017 masing-masing 34 kota.
"Semakin lama semakin banyak yang dilayani oleh bis BRT. Harapannya pada 2019 semakin banyak lagi kota yang dilayani oleh bis BRT ini," tambah Dirjen Budi.
Selain itu, Dirjen Budi juga memaparkan capaian 3 tahun selama Pemerintahan Jokowi-JK di bidang Transportasi Laut yaitu Tol Laut 13 Trayek, Sarana Bantu Navigasi Pelayaran 368 unit, Pembangunan Kapal Navigasi 20 unit, Pembangunan Kapal Patroli 67 unit, penyelesaian pembangunan pelabuhan sebanyak 104 lokasi dan pembangunan kapal perintis sebanyak 13 unit.
“Kehadiran tol laut juga sebagai fasilitas distribusi logistik ke seluruh pelosok Indonesia, serta terbukti dapat menurunkan harga pokok,” ungkapnya. “Pencapaian di sektor transportasi laut juga terbukti dapat menurunkan dwelling time di 4 pelabuhan utama, dimana waktu yang ditempuh oleh peti kemas/barang impor mulai dari proses bongkar sampai dengan keluar terminal pelabuhan dapat dipangkas,” Dirjen Budi menambahkan.
Selain itu, pria kelahiran Banyumas ini juga mengatakan bahwa peningkatan pelayanan kapal dan barang juga sudah berbasis internet (Inaportnet), merupakan suatu aplikasi yang dapat mengintegerasikan sistem informasi kepelabuhanan dalam melayani kapal dan barang secara fisik dari seluruh instansi dan pemangku kepentingan.
Sedangkan capaian di sektor Transportasi Udara, pembangunan Bandar Udara baru sebanyak 15 lokasi, pembangunan Bandar Udara di perbatasan sebanyak 53 lokasi, serta pembangunan dan pengembangan Bandar Udara di daerah rawan bencana sebanyak 56 lokasi.
Pada Transportasi Perkeretaapian, pencapaian pembangunan jalur kereta api sebanyak 388 Kilometer Spoor (km’sp), peningkatan jalur kereta api 384,6 km’sp, dan penanganan perlintasan sebidang sebanyak 24 lokasi.
“Peningkatan di sektor perkeretaapian juga dilihat dari pertumbuhan penumpang di setiap tahunnya, dimana pada tahun 2014 sebanyak 277 juta penumpang, di tahun 2015 sebanyak 327 juta, sampai tahun 2016 meningkat menjadi 358 juta penumpang,” jelas Budi.
Forum yang bertema Sinkronisasi Aksi dan Integritas Komunikasi Program Prioritas Pemerintah ini dihadiri oleh lebih dari 1.000 peserta dari Kementerian/Lembaga, BUMN/D, Perguruan Tinggi Negeri, Dinas Komunikasi dan Informatika, dan Humas Setda seluruh Provinsi/Kabupaten/Kota di Indonesia. (KDN/PTR)