Dalam rangka pelaksanaan program Reformasi Birokrasi Kementerian Perhubungan Tahun 2020, Biro Komunikasi dan Informasi Publik (BKIP) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) selaku Leading Sector Area Manajeman Perubahan bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) pada hari Senin (23/11) melakukan monitoring agen perubahan di Kantor Otoritas Bandar Udara (OBU) Wilayah VI - Padang.

Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI – Padang Agoes Soebagio, selaku agen perubahan atau agent of change dalam sambutannya menyampaikan bahwa peran agen perubahan sangat penting sebagai roda penggerak perubahan dan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di institusinya.

Menurut Agoes, ada beberapa prinsip dalam membangun agen perubahan dan pembangunan Reformasi Birokrasi yang dilaksanakan di OBU VI Padang. Prinsip pertama adalah meneruskan dan meningkatkan langkah-langkah yang sudah baik yang dapat dilihat dari rencana kerja dan tindak lanjutnya seperti apa. Kemudian kedua adalah menterjemahkan prioritas utama pemerintah. Dilanjutkan memperkaya dengan isu-isu strategis. Dan kemudian memperbaiki serta menyempurnakan strategi implementasi Reformasi Birokrasi.

Reformasi birokrasi berpengaruh penting dalam menciptakan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di lingkungan pemerintahan. Sosok agen perubahan atau agent of change sangat diperlukan untuk membangun ZI dan menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, pelayanan publik optimal, kapasitas dan birokrasi yang akuntabel, serta profesionalisme SDM Aparatur,” jelas Agoes.

Turut hadir dalam kegiatan monitoring agen perubahan tersebut ialah Kepala Bidang Aparatur Kemenpan-RB, Achmad Yunus, dan Dina Florita Evaluator RB dari Kedeputian Reformasi Birokrasi Kementerian PAN - RB , serta Kepala Bagian Perencanaan Srategi Komunikasi dan Evaluasi BKIP Kemenhub, Sri Rejeki B.R.

Dalam kesempatan tersebut, Agoes juga mengingatkan bahwa semua sumber daya manusia (SDM) OBU VI dituntut dapat membangun manajemen talenta dan pola karir.

"Untuk pelayanan publik, paling tidak kita memiliki pelayanan publik yang terdigitalisasi dan inovatif. Hal tersebut tidak menjadi kendala jika semua SDM berusaha dan harus terlibat serta terkait dengan komitmen pimpinan. Dengan demikian seluruh jajaran menjadi unsur pelaksana dalam penguatan implementasi Reformasi Birokrasi di OBU VI,” pungkas Agoes.