JAKARTA - Dengan pesatnya pertumbuhan lalu lintas udara akibat pergeseran pola konsumsi masyarakat, Pemerintah dituntut untuk turut berkreasi dan berinovasi baik dari sisi manajemen maupun operasional. Untuk mendukung hal tersebut, Kementerian Perhubungan terbuka untuk bekerja sama dengan sektor swasta maupun perusahaan asing dalam sektor aviasi di wilayah Indonesia. Kerjasama ini dilakukan untuk memenuhi ketersediaan layanan kepada masyarakat sesuai dengan standar keselamatan, keamanan dan pelayanan penerbangan. Hal ini diungkapkan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi pada saat menjadi keynote speaker pada pembukaan acara Airport Solutions Indonesia Conference & Exhibitions 2018, di Jakarta Convention Center (5/12).

“Pesatnya pertumbuhan lalu lintas udara akibat pergeseran pola konsumsi masyarakat berujung pada besarnya pula sumber daya yang dibutuhkan. Hal ini tentu saja mendorong tidak hanya Pemerintah namun juga sektor swasta untuk turut berkreasi dan berinovasi baik dari sisi manajemen maupun operasional. Berangkat dari hal tersebut, Pemerintah dalam hal ini Kementerian Perhubungan berusaha mengedepankan skema – skema pendanaan alternatif untuk memenuhi ketersediaan layanan kepada masyarakat,” ungkap Menhub.

“Dunia luar tau bahwa kita terbuka untuk negara asing berinvestasi dan kehadiran perusahaan asing disini juga menjadi suatu sentimen yang baik bagi turis yang akan datang ke Indonesia. Tingginya keinginan investor ditandai dengan kegiatan tender yang kita lakukan untuk proyek Bandara Labuan Bajo lebih dari 20 yang masuk. Tinggal kita seleksi mana yang terbaik untuk kita kerjasama,” tambah Menhub.

Kerjasama yang dapat dilakukan yaitu berupa Kerjasama Pemanfaatan (KSP), Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), maupun kerjasama – kerjasama parsial baik dalam bentuk Kerjasama Manajemen (KSM) atapun Kerjasama Operasional (KSO). Menhub berharap dengan kerjasama ini, dapat menekan penggunaan APBN serta memperlihatkan kreativitas para pengelola Bandar Udara.

“Salah satu instrumen yang dikedepankan adalah pengembangan bentuk – bentuk Kerjasama baik itu berupa Kerjasama Pemanfaatan (KSP), Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) ataupun perubahan status Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU) menjadi Badan Layanan Umum (BLU). Lebih jauh dengan status BLU, kerjasama – kerjasama parsial baik dalam bentuk bentuk Kerjasama Manajemen (KSM) atapun Kerjasama Operasional (KSO) dapat tercapai. Semua bentuk kerjasama tersebut diharapkan tidak saja dapat menekan penggunaan APBN namun juga mempromosikan efisiensi dan kreativitas para pengelola Bandar Udara,” ujar Menhub.

Selain membahas kerjasama, Menhub juga menjelaskan pentingnya sektor udara dalam menyikapi revolusi industri 4.0. Pemerintah serta takeholder terkait dituntut mampu untuk bersaing dengan mengutamakan penyediaan layanan berbasis digital ataupun sejenisnya dalam dunia penerbangan.

“Faktor lainnya yang tidak kalah penting adalah bagaimana Pemerintah beserta stakeholders terkait mampu menyikapi revolusi industri 4.0. Nah kalau melihat perkembangan dari dunia aviasi memang satu proses persaingan yang sedang kita hadapi, keharusan kita melengkapi digital dan otomasi. Dengan itu kita bisa bersaing. Fenomena ini seharusnya menjadi peluang bagi Industri Penerbangan untuk bertumbuh lebih pesat lagi dengan mengutamakan penyediaan layanan berbasis digital ataupun sejenisnya,” tutup Menhub Budi.

Dalam kegiatan ini, Menteri Perhubungan di dampingi oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Djoko Sasono, Direktur Jenderal Perhubungan Udara Polana Banguningsih, Direktur Bandar Udara Pramintohadi Soekarno, dan Kepala Pusat Fasilitasi Kemitraan Dan Kelembagaan Internasional Agus Saptono. (LNM/RDL/CA/HA)