Liputan Khusus

KSOP Biak Tetap Berikan Pelayanan Prima di Tengah Keterbatasan

Biro Komunikasi dan Informasi Publik - Kamis, 03 Oktober 2019
Jumlah Dilihat: 1254 kali

Kabupaten Biak Numfor merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Papua dengan geografis gugusan pulau-pulau yang berada di sebelah utara daratan Papua. Daerah ini menjadikan Biak Numfor menjadi kawasan yang sangat strategis karena terhubung langsung dengan dunia luar. Selain itu, potensi pariwisata Biak Numfor juga tidak kalah dengan daerah-daerah lainnya di Indonesia.Geografis Pulau Biak Numfor yang dikelilingi pulau-pulau kecil menjadikan transportasi laut dalam hal ini angkutan perintis dan tol laut menjadi sangat vital dan sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Biak.

Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Biak sebagai kepanjangtanganan dari Kementerian Perhubungan mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan pengawasan, pengaturan, pengendalian kegiatan kepelabuhanan yang diusahakan secara komersial, serta penegakan hukum di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran. Hal inilah yang menjadikan keberadaan KSOP sangat vital guna memberikan rasa aman bagi masyarakat yang melakukan pelayaran serta memastikan bahwa masyarakat mendapatkan pelayanan transportasi laut yang baik.

Tol laut dan angkutan perintis merupakan program pemerintah untuk melayani kebutuhan masyarakat akan akses transportasi laut serta kebutuhan logistik dengan harga yang merata di seluruh Indonesia. Dengan adanya tol laut, pemerintah berharap disparitas harga-harga kebutuhan pokok yang tinggi di wilayah timur Indonesia dapat diturunkan sedangkan dengan adanya angkutan perintis, diharapkan dapat menjadi penghubung dan mewujudkan konektivitas antar pulau sehingga masyarakat dapat bepergian antar pulau dengan mudah.

Angkutan Perintis dan Tol Laut

Guna memenuhi kebutuhan angkutan perintis, saat ini pulau Biak dilayani oleh kapal Sabuk Nusantara 63 dengan keagenan PT Pelni dan Sabuk Nusantara 64 dengan keagenan PT MSA dengan Rute Biak – Korido, Pulau Movia, Serui Manokwari. Kedua kapal perintis ini mempunyai homebase di Biak.

Manfaat angkutan perintis sangat dirasakan oleh masyarakat Biak karena banyak masyarakat Biak dan sekitarnya yang bergantung pada moda transportasi tersebut untuk melakukan aktivitasnya.

“Keberadaan kapal perintis tersebut sangat membantu masyarakat Biak dan juga masyarakat di sekitar pulau Biak,” demikian dijelaskanKepala Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Laut dan Usaha Kepelabuhan, KSOP Kelas III Biak,Pieter Rumbino saat ditemui oleh Tim Redaksi Website Kementerian Perhubungan di Biak, Selasa (24/9).

Sedangkan untuk program tol laut, Pieter menjelaskan bahwa pada awal tahun 2019, program tol laut dihentikan sementara waktu. Keputusan untuk menghentukan sementara waktu tersebut diambil berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program tol laut di wilayah Biak.

Beberapa permasalahan yang terjadi pada rute tol laut di wilayah Biak adalah tidak adanya ketersediaan barang yang dibawa keluar dari Biak serta adanya oknum dari pemilik toko yang memanfaatkan tol laut untuk membawa barang-barang untuk kebutuhan tokonya dan menjualnya dengan harga pasar, yang mengakibatkan tidak adanya penurunan harga.

Lebih lanjut, Pieter menjelaskan program tol laut memang menjadi tantangan tersendiri bagi KSOP Biak. Tantangannya adalah bagaimana agar kapal tol laut ini tidak kosong ketika keluar dari Biak. Oleh karena itu, menurut Pieter, diperlukan adanya koordinasi dan kerja sama dengan Dinas Perdagangan dan instransi terkait lainnya terkait pengawasan terhadap barang yang dibawa oleh tol laut. Koordinasi dan kerjasama tersebut sangat perlu dilakukan agar tidak terjadi lagi permainan harga di wilayah Biak.

Selain pelaksanaan tol laut, tantangan lainnya yang dihadapi oleh KSOP Biak, menurut Pieter, adalah terkait pelaksanaan Angkutan Lebaran serta Angkutan Natal dan Tahun Baru. Pada hari-hari besar keagamaan tersebut, banyak masyarakat Biak yang melakukan perjalanan dari Biak ke pulau-pulau kecil di seputar wilayah Biak.

"Selama ini di saat hari besar dan padat penumpang tersebut, biasanya kami meminta tambahan armada Sabuk Nusantara untuk melayani transportasi laut di wilayah Biak," ujar Pieter.

Program Kerja KSOP Biak

Terkait rencana pengembangan Pelabuhan Biak, di tempat yang sama, Plt KSOP Pelabuhan Biak, Rudi menjelaskan bahwa KSOP Biak sedang merencanakan pembangunan breakwater dan pembangunan terminal penumpang.

Namun dalam menghadapi rencana pembangunan pelabuhan tersebut, KSOP Biak menghadapi kendala yang tak kalah penting yaitu terkait Sumber Daya Manusia (SDM). Saat ini, KSOP Biak mengalami kekurangan pegawai. Solusi dari permasalahan tersebut, Rudi menjelaskan, adalah dengan memaksimalkan SDM yang ada. Apabila ada kegiatan yang membutuhkan tambahan SDM, maka diperbantukan dari subbagian lain. Kondisi tersebut telah dikoordinasikan dengan Biro Kepegawaian dan meminta tambahan pegawai baik itu mutasi ataupun pegawai baru untuk formasi tahun 2019.

“Kekurangan SDM mempengaruhi fungsi pengawasan pada kapal-kapal yang ada di wilayah Biak, misalnya yang mengangkut BBM serta pengawasan terhadap kapal motor yang digunakan untuk menyeberang ke pulau pulau yang berdekatan dengan pulau Biak,” jelas Rudi.

Namun kondisi yang ada tidak mengurangi rasa tanggung jawab KSOP Biak dalam menjalankan tugas utama KSOP Biak terkait keselamatan pelayaran. Hal yang rutin dilakukan KSOP Biak untuk peningkatan keselamatan pelayaran antara lain dengan memberikan sosialisasi kepada para pemilik kapal dan juga kepada penumpang kapal tentang pentingnya penggunaan life jaket bagi keselamatan. Selain itu, KSOP Biak juga rutin melakukan patroli ke seluruh kapal yang akan berlayar khususnya kapal-kapal rakyat dan juga kapal-kapal nelayan. Di samping itu juga, KSOP Biak mengajak masyarakat untuk ikut serta dalam diklat pemberdayaan masyarakat agar masyarakat lebih memahami keselamatan bertransportasi.

Untuk pelaksanaan tugas tersebut, koordinasi antara KSOP Biak dengan stakeholder terkait selama ini berjalan dengan baik dan lancar. Pertemuan rutin sering dilakukan oleh KSOP Biak dengan seluruh stakeholder di wilayah Biak untuk berdiskusi dan berkoodinasi masalah-masalah transportasi di wilayah Biak.

Beberapa hal penting lainnya tentang KSOP Biak adalah mengenai penerapan Automatic Identification System (AIS) di wilayah tersebut. Terkait AIS, KSOP Biak sudah menerapkan namun baru pada kapal-kapal rakyat. Selain itu, yang tak kalah penting juga adalah pengawasan dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang akuntabel. Untuk hal tersebut, pelayanan publik KSOP Biak sudah cukup baik. (DWN/HG/BW)