JAKARTA. Menhub Budi Karya Sumadi mendorong realisasi penyediaan pembangunan infrastruktur transportasi melalui skema kerjasama Public Private Partnership (PPP) dengan pihak swasta. Hal ini dikatakan Budi Karya saat menghadiri penandatanganan nota kesepahaman Kementerian Perhubungan dengan Asian Development Bank (ADB) yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal Sugihardjo dan Country Director ADB Winfried Wicklein pada Rabu (22/11).

Menhub Budi menyampaikan bahwa kerjasama dengan ADB ini diharapkan dapat memberikan konsep dalam bentuk transfer knowledge terkait skema kerjasama pemerintah-swasta dalam penyediaan infrastruktur di negara lain.

“Dengan MoU ini diharapkan dapat ditindaklanjuti Kementerian Perhubungan dengan leluasa kita bisa tanya bagaimana mengelola PPP di negara lain, baik proyek yg kecil maupun proyek yang besar,” sebutnya.

Skema PPP sudah dilaksanakan oleh negara-negara lain bahkan negara maju seperti Amerika dan Inggris sudah melakukan lebih dahulu dimana pola kemitraan ini justru meningkatkan daya saing yang kompetitif.

“Skema PPP itu tidak ada kaitannya dengan menjual aset tetapi lebih banyak manfaatnya antara lain anggaran APBN lebih efisien, maintenance aset menjadi tanggung jawab pihak ketiga dan yang paling penting level of service itu meningkat,” jelas Menhub.

Pada kesempatan yang sama Wakil Presiden Direktur ADB Bambang Susantono mengatakan pembangunan infrastruktur transportasi oleh pemerintah bekerjasama dengan swasta akan meningkatkan pelayanan transportasi ke masyarakat.

“Dengan adanya kerjasama pemerintah-swasta ini kita harapkan bahwa level pelayanan ke masyarakat akan ditingkatkan sehingga nantinya masyarakat akan bisa menikmati layanan services yang lebih,” ujar Bambang.

Bambang menambahkan melalui kerjasama pemerintah-swasta diharapkan dana APBN bisa dialokasikan untuk kepentingan dan kebutuhan lain yang sifatnya dapat membuka aksesibilitas. (GD/TH/AL/BI)