Berita Umum

Menhub Ingatkan Pengelola Anggaran Segera Melelangkan Proyek Strategis dan Tidak Melakukan Tindakan Koruptif

Biro Komunikasi dan Informasi Publik - Selasa, 13 Pebruari 2018
Jumlah Dilihat: 726 kali

JAKARTA - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengingatkan para peserta Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk tidak melakukan korupsi ataupun pungli demi menjaga opini WTP yang sudah empat kali berturut-turut diraih Kementerian Perhubungan. Demikian disampaikan Menhub Budi dalam acara Pembekalan KPA di lingkungan kementerian perhubungan di Hotel Luwansa, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (13/2).

"Saya ingin menyinggung saat ada OTT itu. Saya tidak bosan-bosan mengingatkan kalian jangan tergoda dengan kenikmatan sesaat," ujar Menhub Budi dalam pemaparannya.

Menhub Budi menyampaikan bahwa anggaran untuk tahun 2018 di Kementerian Perhubungan sudah mengalami peningkatan. Meskipun pagu anggran di tahun 2018 lebih menurun tapi hal tersebut dijadikan agar intropeksi lebih baik lagi, tapi dari sisi penyerapan lebih tinggi di Kementerian Perhubungan.

"Target PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) untuk tahun 2018 akan menjadi Rp.9,001 triliun dari tahun sebelumnya Rp. 7,23 triliun," tambah Menhub Budi.

Untuk mewujudkannya pada akhir Bulan Maret 2018 mendatang kegiatan seluruh strategis sudah dilelangkan, sehingga kalaupun ada yang belum dilelang bisa dilakukan setelah bulan Maret.

"Ya, karena gini kan kalau itu dilelang bulan Maret paling lambat itu satu setengah bulan atau dua bulan berikutnya itu sudah terjadi. Jadi kalau nanti ternyata gagal lelang masih bisa dimungkinkan diulangi lagi pada bulan Mei, dan bulan Juli dan berarti penyerapannya lebih baik, berarti ada investasi, berarti menunjang proses investasi yang ada di Indonesia," ucap Menhub Budi.

Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mencapai target PNBP Tahun 2018 ada berberapa hal antara lain melakukan upaya peningkatan kapasitas dan volume pelayanan transportasi, meningkatakan monitoring dan evaluasi terhadap pemungutan PNBP melalui sistem pembayaran secara elektronik. Selain itu juga dengan meningkatkan pengawasan dan pengendalian internal baik aspek administratif maupun teknis, serta menggali potensi yang dapat menghasilkan PNBP melalui konsesi dan optimalisasi pemanfaatan.

"Melaksanakan sesuai dokumen, esensinya adalah bagaimana rencana itu dibuat dengan baik. Perhatikan benar rencana itu dibuat dengan baik. Bagaimana pelabuhan apakah runway atau fungsi perhubungan yang lain memang dibutuhkan untuk masyarakat dan konektivitas," jelas Menhub Budi di hadapan para peserta.

Menhub Budi juga menyampaikan untuk melakukan e-monitoring untuk lebih meningkatkan pengawasan terhadap anggaran di Kementerian Perhubungan. Juga meningkatkan kapasitas pengawasan dan pengendalian internal untuk menggali potensi dengan pemanfaatan aset. Dengan begitu Menhub Budi meyakini PNBP di tahun 2018 menjadi lebih baik.

“Saya akan berikan reward kepada 10 Kepala Kantor terbaik jika berhasil melakukan kenaikan PNBP secara signifikan. Saya tekankan juga untuk menjaga komitmen dan mengadministrasikan semua dokumen serta dalam pemeriksaan BPK harus kooperatif sebagai tindak lanjut rekomendasi yang baik,” tutur Menhub Budi.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Sekretaris Jenderal Sugihardjo, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Budi Setiyadi, Direktur Jenderal Perkeretaapian Zulfikri, serta Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Umiyatun Hayati Triastuti. (LKW/TH/AL/BI)