JAKARTA – Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi meminta Pelabuhan Patimban dapat beroperasi pada tahun 2019. Hal ini sesuai dengan Surat Wakil Presiden kepada Menhub yang meminta pengoperasian dan pembangunan Patimban perlu dilakukan upaya percepatan. Demikian disampaikan Menhub saat menutup Focus Group Discussion (FGD) dengan tema “Persiapan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Patimban Yang Berwawasan Lingkungan,” di Hotel Borobudur pada Kamis (27/7).

“Para pihak yang akan berkolaborasi pada proyek ini saya ingin agar kalian bergegas dan berkoordinasi untuk mencapai waktu mulai operasi ini. Diharapkan dengan selesainya Bandara Kertajati pada pertengahan Mei dan Insya Allah pada tahun 2019 Pelabuhan Patimban sudah beroperasi, maka kolaborasi antara Kertajati dan Patimban ini akan menjadi bagus sekali. Kita tahu kota-kota di sekitar Kertajati dan Patimban ini banyak industri-industri yang berkembang dan tentunya industri ini bisa menjadi kekuatan tersendiri dan menjadikan Patimban dan Kertajati membuat kegiatan kegiatan industri yang padat modal,” jelas Menhub.

Menhub berkeinginan nantinya Pelabuhan Patimban dapat berkolaborasi dengan Pelabuhan Tanjung Priok. Menhub menyatakan proyek ini sangat penting bagi Indonesia terutama bagi keseimbangan industri di Jawa Barat.

“Proyek ini memang harus diakselerasi karena kita ingin Jawa Barat tumbuh dan pergerakan lalu lintas yang selama ini dari Karawang menuju ke Tanjung Priok dapat berkurang. Kita memang ingin menjadikan Pelabuhan Patimban dan Pelabuhan Tanjung Priok ini menjadi suatu kesatuan Pelabuhan yang mempunyai volume perdagangan yang besar,” ujar Menhub.

Lebih lanjut Menhub menjelaskan terkait skema prosentasi operator join antara Indonesia dan Jepang serta pembangunan Pelabuhan Patimban yang dibagi dalam tiga tahap dengan total dana sekitar Rp. 43.22 triliun.

“Kita harapkan ini bisa berjalan sesuai dengan rencana antara Indonesia dan Jepang, yang sudah sepakat bahwasanya Indonesia sebagai mayoritas dan Jepang sebanyak 49%," terang Menhub.

Adapun pembangunan Pelabuhan Patimban akan dilakukan dalam 3 tahap. Tahap pertama dibutuhkan dana 17 Trilliun untuk fase satu dan 14 Triliun untuk fase dua. Untuk tahap kedua dibutuhkan anggaran 7,5 Trilliun dan tahap ketiga atau yang terakhir dibutuhkan 3,8 Trilliun. "Ini menggambarkan bahwasannya proyek ini cukup besar dan dengan besarnya proyek ini kita harap lakukan secara bertahap, secara fokus, dan dengan daya dukung industri yang ada di Karawang dan Cikarang, pasti Patimban menjadi favorit industri yang ada disana,” jelas Menhub.

Menhub juga menuturkan nantinya Pelabuhan Patimban direncanakan untuk melayani bongkar muat peti kemas dan kendaraan dengan kapasitas kontainer sebanyak 7.5 juta TEUS dan kendaraan sebanyak 600.000 CBU.

“Kita ingin sekali mencapai suatu volume yang besar sehingga tercapailah skala ekonomi bagi pelabuhan itu sehingga membuat kapal-kapal yang datang dan pergi di Pelabuhan Patimban-Priok menjadi efisien. Kita sudah kedatangan dengan kapasitas 8 ribu TEUS, nanti dengan mudah kita untuk mengisi separo, sepertiga atau dua pertiga,” tutur Menhub.

Kedepan Menhub berharap Pelabuhan Patimban dapat menjadi Pelabuhan yang mempunyai standar internasional.

“Patimban adalah proyek strategis nasional yang memang diinisiasi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia di tengah kancah perdagangan internasional,” tutup Menhub.

Hadir dalam FGD diantaranya, Dirjen Perhubungan Laut Tonny A. Budiono, Perwakilan Kemenko Martim, serta ALFI/ILFA. (LFH/TH/BS/JAB)