BEKASI - Operasi Green Line dan Pemberlakuan Paket Kebijakan di Tol Jakarta-Cikampek khususnya di ruas pintu tol Bekasi Timur dan Barat mulai diberlakukan hari ini, Senin (12/3). Melalui kebijakan ini Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi berharap masyarakat beralih menggunakan angkutan umum massal.

“Melalui kebijakan ini, akhirnya kita mengharapkan masyarakat itu beralih ke angkutan massal seperti LRT, MRT dan BRT,” sebut Menhub saat launching Operasi Green Line dan Pemberlakuan Paket Kebijakan di tol Jakarta-Cikampek di Mega City Bekasi, Senin (12/3).

Operasi Green Line dan Pemberlakuan Paket Kebijakan meliputi Pengaturan Angkutan Barang (Gol. 3, 4 dan 5); Pengaturan Mobil Pribadi (Sistem Ganjil – Genap di Gate Tol); dan Prioritas Lajur Khusus Angkutan Umum (Bus Besar/Sedang). Kebijakan ini diambil untuk mengurangi dan menangani kemacetan di ruas Tol Jakarta – Cikampek.

Sebagai alternatif pemberlakuan pembatasan kendaraan pribadi ganjil – genap tersebut, BPTJ bersama operator menyiapkan bus Transjabodetabek Premium, masing-masing 25 unit di Mega City Bekasi Barat dan 23 unit di Grand Dhika Bekasi Timur.

Bagi pengguna kendaraan yang terdampak pembatasan ganjil-genap dari Bekasi ke arah Jakarta diharapkan beralih menggunakan angkutan umum yaitu bus Transjabodetabek Premium yang disiapkan. Masyarakat bisa juga menggunakan angkutan umum reguler yang sudah beroperasi di kedua pintu tol tersebut menuju ke Jakarta.

Kedepannya kebijakan ini tidak hanya akan berlaku di Bekasi saja namun juga akan diberlakukan di Bogor, Depok dan Tangerang.

Menhub mengatakan dalam kebijakan ini harus terus melibatkan masyarakat secara maksimal. Karena pada dasarnya masyarakat juga yang akan merasakan dampak kebaikannya. Menhub mengatakan bahwa sekitar 90 persen respons masyarakat terhadap paket kebijakan ini bersifat positif.

“Sebesar apapun kritik dari masyarakat harus kita dengar dan kita coba dengan solusi bersama. Saya yakin kalau dari apa yang kita peroleh dari masyarakat, 90 persennya bersikap positif. Hari ini kita lihat bagaimana eksekusi ini berjalan dengan baik. Kita harapkan ini ada eskalasi positif, jangan kita juga lalai dalam melakukan pengamatan-pengamatan ini, sehingga yang sudah kita mulai dengan baik, tiba-tiba tidak bermanfaat,” ujar Menhub.

Lebih lanjut Menhub menyebutkan bahwa harus terus dilakukan evaluasi dan pengamatan secara detail. Menurutnya pihaknya bersama Polri dan stakeholder lainnya akan membentuk tim yang akan melakukan suatu pantauan. Karena pada dasarnya kebijakan ini adalah upaya yang dilakukan secara terpadu.

Turut hadir dalam kegiatan ini Kepala Kepolisian Republik Indonesia Tito Karnavian, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Budi Setiyadi, Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Bambang Prihartono, Kepala Korlantas Polri Royke Lumowa.(HH/TH/LP/BI)