JAKARTA – Pandemi Covid-19 telah berimbas di semua negara, bukan saja mempengaruhi kesehatan masyarakat, tetapi juga ekonomi. Di Indonesia perekonomian anjlok secara signifikan. Sektor pariwisata menjadi sektor yang paling terpukul. Jasa transportasi yang melekat pada industri pariwisata pun ikut tertekan dan merata ke seluruh moda, terutama transportasi perairan.

Badan Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Kementerian Perhubungan berdasarkan sumber dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut merilis, di era pandemi saat ini, sektor transportasi mengalami penurunan sebesar 30% pada kuartal kedua. Langkah dan upaya pemulihan terus dilakukan dan mencari jalan keluar untuk menyelamatkan jasa transportasi, khususnya transportasi laut agar tetap eksis hingga pandemi dapat dikendalikan dan kehidupan perekonomian menggeliat kembali.

Badan Litbang mencoba melakukan kajian mencari jalan keluar dan strategi beradaptasi dan pemulihan bagi bisnis jasa transportasi laut, sungai, danau dan penyeberangan dengan berkolaborasi dengan Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) Surabaya.

Kepala Badan Litbang, Umiyatun Hayati Triastuti, mengungkapkan, pandemi Covid-19 memang akan menurunkan pertumbuhan ekonomi, namun upaya sigap dari pemangku kebijakan untuk menyelamatkan nyawa rakyat Indonesia harus terus dilakukan dan berikhtiar juga melakukan penyelamatan ekonomi.

Upaya yang keras dan optimisme yang tinggi untuk dapat beradaptasi dengan perubahan yang terjadi saat ini. Menurut Umiyatun, optimisme tidak akan pernah datang jika tidak dilakukan upaya yang keras untuk melakukannya.

Menurut Umiyatun, jasa transportasi laut dan perairan memiliki fungsi strategis, bukan hanya meningkatkan aktivitas perekonomian saja, tetapi juga menjadi simbol kekuatan dan kedaulatan negara. Bahkan berperan juga untuk menyatukan wilayah yang tersebar di Indonesia. Pemulihan bisnis di jasa trasportasi laut dan perairan di saat pandemi dan pasca pandemi, menurut Umiyatun sangat penting dilakukan.

Adaptasi dengan Perubahan

Direktorat Jenderal Perhubungan Laut mencatat, kondisi transportasi laut dari bulan Mei 2020 hingga saat ini telah mengalami pemulihan dengan adanya tren kenaikan, baik kenaikan jumlah penumpang, maupun kenaikan jumlah angkutan barang dan logistik.

Menurut Direktur Jenderal Perhubungan Laut R. Agus H. Purnomo, dibandingkan dengan negara lain, Indonesia diuntungkan dengan luasnya wilayah dan jumlah penduduk yang besar, hal ini menyebabkan kebutuhan angkutan logistik domestik yang cukup tinggi dan tetap menggerakkan bisnis jasa transportasi laut dan perairan.

“ Bisnis cargo masih tetap jalan, jasa angkutan penumpang juga tetap jalan, sehingga perekonomian masih bisa terus tumbuh dan berjalan, namun tentu harus tetap dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat,” ujarnya.

Arahan Menhub

Terhadap perubahan yang disebabkan oleh pandemi Covid-19 ini, Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi seperti yang disitir oleh Dirjen Perhubungan Laut, menyampaikan arahan dan kebijakan berupa pengawasan terhadap protokol kesehatan di semua sektor jasa transportasi dan telah memberikan relaksasi terhadap operator untuk sertifikasi kapal, perijinan, dan yang lainnya.

“Kami memberikan relaksasi dan penundaan sertifikasi kapal dan perizinan agar mereka tetap dapat beroperasi dengan baik, bahkan kami juga telah memaksimalkan pelayanan dengan sistem online,” ujar Dirjen Agus.

Stimulus untuk Operator Jasa Transportasi Laut, Sungai, Danau dan Penyeberangan

ITS telah melakukan kajian terhadap keberlangsungan bisnis jasa transportasi laut dan perairan di masa pandemi. Hasil kajiannya merekomendasikan beberapa hal yang penting dilakukan untuk memulihkan kondisi transportasi laut, sungai, danau, dan penyeberangan ini.

Rektor ITS, Mochammad Ashari mengungkapkan, terdapat beberapa instrumen kajian yang telah dilakukan, dan direkomendasikan, salah satunya memberikan stimulus atau subsidi kepada operator dengan mengoptimalkan pemanfaatan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Stimulus dan subsidi tersebut, lanjut Mochamad Ashari, dapat berupa keringanan penangguhan pembayaran pajak, pembebasan biaya kepelabuhanan, relaksasi pinjaman, ataupun subsidi terkait biaya penerapan protokol kesehatan.

Stimulus ini diharapkan memperkuat kondisi bisnis pelaku jasa transportasi laut dan perairan dan dalam waktu yang sama tetap memberikan peluang di bisnis ini untuk tetap eksis di masa sulit. “Tanpa adanya relaksasi atau subsidi yang memadai, kawan-kawan pelaku bisnis jasa transportasi laut, sungai, danau dan penyeberangan akan sulit untuk bangkit,” ujarnya.

Sekretaris Eksekutif I Komite Penanganan Covid-19 dan PEN, Raden Pardede mengatakan, Covid-19 ini akan berdampak pada perubahan struktur ekonomi dan akselerasi teknologi pada industry 4.0. Ia mengingatkan, pandemi dan krisis (ekonomi) yang ditimbulkan menuntut adanya perubahan, terutama pada sektor transportasi. “Pasca pandemi akan terjadi percepatan industri 4.0 dan itu harus disiapkan, termasuk di sektor transportasi,” ujar Raden Pardede.

Komite penanganan Covid-19 dan PEN, lanjut Pardede, memiliki beberapa program untuk memulihkan ekonomi di Indonesia, khususnya di sektor transportasi, diantaranya Indonesia sehat yaitu dengan memulihkan kepercayaan masyarakat, sehingga potensi kegiatan serta konsumsi masyarakat meningkat, dan diharapkan hal ini akan menggerakkan kembali investasi.

Selanjutnya, kata Pardede, adalah Indonesia bekerja. Ke depannya , Pemerintah akan fokus bagaimana Indonesia bekerja dengan menciptakan lapangan pekerjaan baru. Terakhir Indonesia tumbuh, di mana Indonesia harus mampu bertransformasi dan beradaptasi di setiap sektor, khususnya transportasi. (IS/AS/HG/HT)