Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

Tingkatkan Konektivitas Indonesia Bagian Barat, Kemenhub Kerjasamakan Pembangunan Terminal Kijing

Biro Komunikasi dan Informasi Publik - Jumat, 13 Juli 2018
Jumlah Dilihat: 265 kali

JAKARTA. Dalam rangka merelisasikan pembangunan Terminal Kijing, Mempawah, Kalimantan Barat yang merupakan salah satu proyek strategis nasional, Kementerian Perhubungan hari ini (12/7) tandatangani Perjanjian Konsesi dengan PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) atau IPC.

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi yang turut menyaksikan penandatanganan menyebut dengan adanya penandatanganan perjanjian konsesi pembangunan Terminal Kijing maka dapat meningkatkan konektivitas Indonesia bagian barat.

“Harapan kita dengan mendukung ini konektivitas di Indonesia bagian barat semakin baik dan kita tahu Kalimantan Barat dan sekitarnya merupakan titik-titik ekonomi yang sangat maju ditandai dengan Pontianak begitu maju bahkan sekarang relatif over kapasitas,” kata Menhub Budi, Kamis (12/7).

Menurut Menhub saat ini konektivitas logistik di Kalimantan Barat relatif stagnan atau jalan di tempat. Dengan adanya konsesi ini Menhub juga berharap akan tumbuh kegiatan-kegiatan ekonomi di sekitar Kijing.

Lanjutnya, selain Terminal Kijing, Kementerian Perhubungan rencananya juga akan mengkerjasamakan pengelolaan sejumlah pelabuhan. Setidaknya ada 20 pelabuhan yang sedang dalam tahap evaluasi oleh Kementerian Keuangan. Menhub menyebut nantinya akan memberi kesempatan Pelindo I, II, III, dan IV untuk mengelola.

“Harapannya pelabuhan ini bisa lebih komersial tetapi pelayanannya lebih baik. Kita minta Pelindo masuk dalam pembangunan proyek pelabuhan yang relatif sudah visible dan harapannya ini bisa memberikan suatu peningkatan kinerja suatu pelabuhan, hari, waktu mereka bongkar muat lebih pendek, service yang lebih baik,” ungkap Menhub.

Sementara itu pada kesempatan yang sama Direktur Utama PT Pelindo II Elvyn G. Masassya menjelaskan nantinya Terminal Kijing memiliki empat terminal yang ditargetkan beroperasi pada akhir 2019.

“Terminal Kijing ini memiliki empat terminal, mulai dari multipurpose, curah cair, curah kering, dan kontainer. Tahap awal itu kita mulai terminal multipurpose yang bisa melayani berbagai jenis barang itu yang disebut sebagai tahap awal yang akan dioperasikan di akhir tahun 2019. Insya Allah,” ujar Elvyn.

Dikatakan Elvyn perjanjian konsesi Terminal Kijing akan berlangsung selama 69 tahun. Untuk kapasitas nantinya Terminal Kijing memiliki kapasitas hingga 2 juta TEUs.

“Untuk seluruh terminal itu kapasitasnya sekitar dua juta TEUs untuk yang petikemas dan kemudian yang curah cair dan curah kering itu sekitar 100 juta ton. Fase pertama hanya 500 ribu keseluruhan,” rinci Elvyn.

Penandatanganan perjanjian konsesi tentang pembangunan dan pengusahaan jasa kepelabuhanan Terminal Kijing Pelabuhan Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat tersebut dilakukan oleh Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas II Pontianak, Capt. Bintang Novi sebagai perwakilan Kementerian Perhubungan dengan Direktur Utama PT. Pelindo II, Elvyn G. Masassya sebagai perwakilan PT. Pelindo II.

Selain Menhub Budi turut menyaksikan penandatanganan ini Direktur Jenderal Perhubungan Laut, R. Agus H. Purnomo.

Pembangunan Terminal Kijing ini akan dilakukan secara bertahap dengan total investasi sebesar Rp 14,45 Triliun dan ditargetkan akan mulai beroperasi sebagian pada awal Tahun 2020.

Untuk pembangunan Terminal Kijing, IPC telah menunjuk PT Wijaya Karya Tbk. (WIKA) sebagai pelaksana dengan nilai proyek sebesar Rp2,74 Triliun. WIKA akan melaksanakan pembangunan terminal dari sisi konstruksi dermaga laut, port management area, jembatan penghubung, container yard serta fasilitas lainnya.

Teminal Kijing dikembangkan dengan konsep digital port yang dilengkapi peralatan bongkar muat modern. Sejak awal Terminal Kijing dirancang untuk memfasilitasi kegiatan bongkar muat kapal-kapal besar. Sebagai salah satu proyek strategis nasional, Terminal Kijing akan menjadi pelabuhan berstandar internasional terbesar di Kalimantan. Keberadaannya akan terintegrasi dengan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), sehingga akan mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Barat. (GD/TH/RK/BI)