(Jakarta, 29/7/2010) Besaran nilai ganti rugi yang akan diajukan Pemerintah Indonesia kepada PTTEP Australasia atas pencemaran yang terjadi di Laut Timor kemungkinan akan lebih besar dari hasil perhitungan sementara Tim Nasional Penanggulangan Tumpahan Minyak Laut Timor, sebesar Rp 247 miliar.
Menteri Perhubungan Freddy Numberi yang bertindak sebagai ketua tim mengatakan, penambahan besaran klaim tersebut disebabkan adanya perluasan area penyebaran minyak dan dampak tidak langsung yang ditimbulkan di sejumlah wilayah yang belum teridentifikasi oleh tim sebelumnya. ”Nantinya (data perluasan baru) itu akan kita satukan dan diajukan menjadi satu klaim dengan rincian yang detail dan valid,” jelas Menhub Freddy di Jakarta, Kamis (29/7).
Menurut Menhub, Tim Advokasi yang dipimpin Deputi III Menteri Lingkungan Hidup Bidang Peningkatan Konservasi Sumber daya Alam dan Pengendalian Kerusakan Lingkungan, Misnellyarti Hilman, telah melakukan pembicaraan terkait rencana penuntutan ganti rugi ini dengan pihak PTTEEP Australasia. Hasilnya, perusahaan secara prinsip bersedia untuk memenuhi tuntutan ganti rugi yang diajukan Tim Nasional Penanggulangan Tumpahan Minyak. ”Kita akan secepatnya menyusun klaim ini untuk diserahkan kepada perusahaan itu. Targetnya Oktober nanti, klaim itu harus sudah selesai,” kata Menhub.
Sebelumnya, dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR RI, Menhub sempat menyatakan bahwa tim yang dipimpinnya akan mengupayakan proses pembayaran ganti rugi secepatnya kepada masyarakat yang terkena dampak pencemaran. Menhub mengatakan, dirinya telah menghubungi pimpinan PTTEP Australasia yang bertanggung jawab atas pencemaran laut Timor, agar segera memberikan ganti rugi. Dari pembicaraan itu, pihak perusahaan menyetujui untuk membayar penggantian kerugian akibat bocornya salah satu kilang minyak mereka, The Montara Well Head Platform, di Blok West Atlas-Laut Timor Perairan Australia, 21 Agustus 2009.
Hitungan sementara tim, potensi kerugian total mencapai Rp247.004.104.423 dan kerugian langsung sebesar Rp42.167.198.497. Angka tersebut belum termasuk biaya operasional tim nasional dan biaya penanggulangan dampak lingkungan. Sementara berdasarkan perhitungan Pemda Provinsi NTT, kerugian total ditaksir mencapai mencapai Rp806.168.200.000. (DIP)
(Jakarta, 3/2/2012) Indonesia bertekad untuk kembali menjadi anggota dewan ICAO. Upaya diplomasi terus dilakukan untuk mencapai keinginan tersebut.Keinginan Indonesia untuk kembali menjadi anggota Dewan ICAO disampaikan Wakil Menteri Perhubungan Bambang Susantono yang didampingi Duta Besar Indonesia untuk Kanada Dienne H. Moehario, Kepala BPSDM Capt Bobby Mamahit dan Irjen Kemenhub Iskandar Abubakar dalam teleconfrence usai peresmian kantor kepentingan pada ICAO (International Civil Aviation Organization) di Montreal Kanada, Jumat (3/2).
(Jakarta, 3/2/2012) Kantor perwakilan Indonesia untuk ICAO secara resmi telah dibuka kembali (reopening). Peresmian Kantor Kepentingan Indonesia di ICAO dilakukan Wakil Menteri Perhubungan RI, Bambang Susantono dan Presiden ICAO (International Civil Aviation Organization), Roberto Kobeh Gonzalez, pada Kamis (2/2) siang sekitar pukul 11.00 waktu Montreal, Kanada, disaksikan oleh Duta Besar RI untuk Kanada, Dienne H. Moehario.
(Montreal, 2/2/2012) Kementerian Perhubungan mengambil langkah-langkah strategis dalam upaya pengembangan dunia penerbangan Indonesia di kancah penerbangan internasional. Langkah tersebut dilakukan melalui upaya penguatan dan pengembangan kerja sama Indonesia dengan Sekretaris Jenderal ICAO. peningkatan partisipasi Indonesia dalam seluruh kegiatan ICAO. Upaya peningkatan citra Indonesia dalam kemajuan pengembangan bidang penerbangan sipil Indonesia di ICAO dan komunitas internasional, upaya mempromosikan kemajuan penerbangan sipil Indonesia, mengikuti perkembangan standar dan regulasi penerbangan sipil internasional.
(Bandar Lampung, 1/2/2012) Sekjen Kementerian Perhubungan M. Iksan Tatang didampingi Dirjen Perkeretaapian Tunjung Inderawan meresmikan Kereta rel diesel Indonesia (KRDI) Way Umpu senilai Rp33 miliar produksi PT INKA untuk dioperasikan di lintas Tanjung Karang-Blambangan Umpu, Lampung sepanjang 162 km.
(Lampung,1/2/12) Peningkatan pengembangan perkeretapian di Lampung sudah sangat dibutuhkan. Ada beberapa alasan yang digelontorkan agar jalur rel memiliki peran penting dalam sektor transportasi. Tingkat pelayanan angkutan jalan raya yang terus menurun karena jumlah kendaraan yang sangat tinggi tidak diimbangi dengan kapasitas jalan menjadi salah satu alasan perlunya pengembangan kereta api.
Matrik pemberitaan sektor transportasi yang dirilis dari media elektronik dan cetak pada 31 Januari 2011
Matrik pemberitaan sektor transportasi yang dirilis dari media elektronik dan cetak pada 27 Januari 2011
Matrik pemberitaan sektor transportasi yang dirilis dari media elektronik dan cetak pada 26 Januari 2011
Matrik pemberitaan sektor transportasi yang dirilis dari media elektronik dan cetak pada 25 Januari 2011
Matrik pemberitaan sektor transportasi yang dirilis dari media elektronik dan cetak pada 24 Januari 2011