(Jakarta, 4/3/2010) Indonesia perlu menyusun suatu standar yang baik dalam sistem transportasi laut, karena standarisasi tersebut merupakan penunjang penting untuk meningkatkan pelayananan, keselamatan, dan keamanan transportasi laut. Hal tersebut dikatakan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Kementerian Perhubungan, Denny Siahaan ketika membuka acara Round Table Discussion (RTD) Pemantapan Rancangan Standar di Bidang Transportasi Laut di Kantor Badan Litbang Perhubungan di Jakarta, Kamis (4/3).
Denny mengharapkan agar kerjasama antar unsur dari subsektor terkait dalam RTD yang diselenggarakan Badan Litbang ini dapat memberikan masukan untuk menyempurnakan rancangan standarisasi tersebut. “Standarisasi tidak dapat dilakukan sendiri oleh Litbang sehingga perlu adanya sinergi dengan berbagai pihak untuk dapat memberikan masukan penting bagi penyusunan standarisasi”, tambahnya. Denny juga menyatakan bahwa rancangan standardisasi yang dibahas dalam RTD ini selanjutnya dapat diusulkan sebagai Standar Nasional Indonesia atau ditetapkan sebagai suatu ketetapan yang mempunyai dasar hukum sehingga dapat dijadikan pedoman.
Melalui kerja sama awal yang sudah mulai terbentuk dalam acara RTD ini, sudah banyak masukan, kritikan, dan ide dari para peserta diskusi. Di antaranya, masukan untuk mengadopsi standar dari negara lain yang kemudian disesuaikan dengan kondisi di Indonesia. Hal ini merupakan hal yang penting untuk mempertimbangkan penghematan biaya, pungkas Denny.
Pusat Penelitian dan Pengembangan (Puslitbang) Perhubungan Laut telah merancang 10 rancangan standarisasi transportasi laut tahun 2009, diantaranya adalah standar dermaga kapal, standar kompetensi SDM kepelautan, Standar Sarana dan Prasarana Stasiun Radio Pantai (SROP) Global Maritime Distress and Safety System (GMDSS), dll.
Acara RTD ini dihadiri oleh Tar Hanafiah wakil dari Badan Standarisasi Nasional (BSN); Indra Priyatna dan Sahatua, wakil dari Direktorat Perkapalan dan Kepelautan; Djonggung Sitorus, wakil dari Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai; Bambang, wakil dari Direktorat Kenavigasian; dan Haribudiarto, wakil dari Direktorat Pelabuhan dan Pengerukan. Juga dihadiri oleh wakil dari BUMN perhubungan serta pemerhati transportasi. (RY)
Badan Penelitian dan Pengembangan DIPERLUKAN PENYUSUNAN STANDARISASI UNTUK PENINGKATAN SISTEM TRANSPORTASI LAUT 
(Jakarta, 3/2/2012) Indonesia bertekad untuk kembali menjadi anggota dewan ICAO. Upaya diplomasi terus dilakukan untuk mencapai keinginan tersebut.Keinginan Indonesia untuk kembali menjadi anggota Dewan ICAO disampaikan Wakil Menteri Perhubungan Bambang Susantono yang didampingi Duta Besar Indonesia untuk Kanada Dienne H. Moehario, Kepala BPSDM Capt Bobby Mamahit dan Irjen Kemenhub Iskandar Abubakar dalam teleconfrence usai peresmian kantor kepentingan pada ICAO (International Civil Aviation Organization) di Montreal Kanada, Jumat (3/2).
(Jakarta, 3/2/2012) Kantor perwakilan Indonesia untuk ICAO secara resmi telah dibuka kembali (reopening). Peresmian Kantor Kepentingan Indonesia di ICAO dilakukan Wakil Menteri Perhubungan RI, Bambang Susantono dan Presiden ICAO (International Civil Aviation Organization), Roberto Kobeh Gonzalez, pada Kamis (2/2) siang sekitar pukul 11.00 waktu Montreal, Kanada, disaksikan oleh Duta Besar RI untuk Kanada, Dienne H. Moehario.
(Montreal, 2/2/2012) Kementerian Perhubungan mengambil langkah-langkah strategis dalam upaya pengembangan dunia penerbangan Indonesia di kancah penerbangan internasional. Langkah tersebut dilakukan melalui upaya penguatan dan pengembangan kerja sama Indonesia dengan Sekretaris Jenderal ICAO. peningkatan partisipasi Indonesia dalam seluruh kegiatan ICAO. Upaya peningkatan citra Indonesia dalam kemajuan pengembangan bidang penerbangan sipil Indonesia di ICAO dan komunitas internasional, upaya mempromosikan kemajuan penerbangan sipil Indonesia, mengikuti perkembangan standar dan regulasi penerbangan sipil internasional.
(Bandar Lampung, 1/2/2012) Sekjen Kementerian Perhubungan M. Iksan Tatang didampingi Dirjen Perkeretaapian Tunjung Inderawan meresmikan Kereta rel diesel Indonesia (KRDI) Way Umpu senilai Rp33 miliar produksi PT INKA untuk dioperasikan di lintas Tanjung Karang-Blambangan Umpu, Lampung sepanjang 162 km.
(Lampung,1/2/12) Peningkatan pengembangan perkeretapian di Lampung sudah sangat dibutuhkan. Ada beberapa alasan yang digelontorkan agar jalur rel memiliki peran penting dalam sektor transportasi. Tingkat pelayanan angkutan jalan raya yang terus menurun karena jumlah kendaraan yang sangat tinggi tidak diimbangi dengan kapasitas jalan menjadi salah satu alasan perlunya pengembangan kereta api.
Matrik pemberitaan sektor transportasi yang dirilis dari media elektronik dan cetak pada 31 Januari 2011
Matrik pemberitaan sektor transportasi yang dirilis dari media elektronik dan cetak pada 27 Januari 2011
Matrik pemberitaan sektor transportasi yang dirilis dari media elektronik dan cetak pada 26 Januari 2011
Matrik pemberitaan sektor transportasi yang dirilis dari media elektronik dan cetak pada 25 Januari 2011
Matrik pemberitaan sektor transportasi yang dirilis dari media elektronik dan cetak pada 24 Januari 2011