(Jakarta, 11/03/2010) Tatanan Navigasi Penerbangan Nasional ditetapkan untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan navigasi penerbangan yang andal dalam rangka keselamatan penerbangan. Penyusunan tersebut harus mempertimbangkan beberapa aspek yaitu keselamatan operasi penerbangan, efektifitas dan efisiensi operasi penerbangan, kepadatan lalu lintas penerbangan, standar tingkat pelayanan navigasi penerbangan yang berlaku, dan perkembangan teknologi di bidang navigasi penerbangan. Demikian disampaikan Denny Siahaan, Ketua Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Perhubungan pada acara Round Table Discussion (RTD) dengan tema “Tatanan Navigasi Penerbangan Pasca Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan” di Kantor Badan Litbang, Jakarta, Kamis (11/03).
“ Permasalahan pokok yang perlu didiskusikan yaitu bagaimana kesiapan lembaga penyelenggaraan pelayanan navigasi penerbangan nasional kedepan (Single ATC Provider) baik SDM maupun sarana dan prasarananya, bagaimana meningkatkan kualitas pelayanan navigasi penerbangan sesuai tuntutan pengguna jasa, dan bagaimana konsep tatanan navigasi penerbangan yang diharapkan ” Denny mengatakan. Selanjutnya, Denny berharap dengan diadakannya diskusi ini diperoleh sumbangan pemikiran sehingga tatanan navigasi penerbangan yang diamanatkan oleh undang-undang penerbangan segera diwujudkan dan diimplementasikan.
Noviriyanto Rahardjo, salah satu pembicara dari Ditjen Perhubungan Udara menyatakan tantangan yang dihadapi dalam penyusunan Tatanan Navigasi Penerbangan antara lain pengambilalihan ruang udara Sektor A, B, dan C; pembentukan Single Air Navigation Service Provider (ANSP); penggunaan ruang udara secara bersama sipil dan militer; ratifikasi article 3 Bis (pelarangan penggunaan senjata oleh suatu negara pada pesawat negara lain yang melanggar kawasan udara negara tersebut) ke dalam UU; perumusan metodologi peningkatan kapasitas dan efisiensi ruang udara; antisipasi pertumbuhan lalu lintas penerbangan.
Pembicara dalam RTD ini Cucuk Suryo Suprojo (Staf Ahli Menteri Perhubungan Bidang Teknologi dan Energi); Idjon Sudjono, Dipl. Atr, MM, APU (Peneliti Senior Bidang Penerbangan Badan Litbang Perhubungan); Noviriyanto Rahardjo (Kasubdit Sistem dan Prosedur Navigasi Penerbangan Ditjen Perhubungan Udara), Risman Nuryadin (Direktur Operasi dan Teknik PT Angkasa Pura I); Batara Nainggolan, S.SiT (PT. Angkasa Pura II); DR. Yaddy Supriyadi (Pakar Penerbangan); Tengku Burhanuddin, S.E. (Sekjen DPP INACA); Zulkifli (Ketua Indonesian Aeronautical Communication Association / IACA); Capt. Manotar Napitupulu (Ketua Federasi Pilot Indonesia); Prof. DR. K. Martono, SH.,LLM; I Gusti Ketut Susila (Ketua Indonesian Air Traffic Controllers Association / IATCA). Moderator acara ini adalah oleh Ir. Nyoman Suwanda Santra , MBA (Kapuslitbang Perhubungan Udara). (BRD)








(Jakarta, 3/2/2012) Kantor perwakilan Indonesia untuk ICAO secara resmi telah dibuka kembali (reopening). Peresmian Kantor Kepentingan Indonesia di ICAO dilakukan Wakil Menteri Perhubungan RI, Bambang Susantono dan Presiden ICAO (International Civil Aviation Organization), Roberto Kobeh Gonzalez, pada Kamis (2/2) siang sekitar pukul 11.00 waktu Montreal, Kanada, disaksikan oleh Duta Besar RI untuk Kanada, Dienne H. Moehario.
(Bandar Lampung, 1/2/2012) Sekjen Kementerian Perhubungan M. Iksan Tatang didampingi Dirjen Perkeretaapian Tunjung Inderawan meresmikan Kereta rel diesel Indonesia (KRDI) Way Umpu senilai Rp33 miliar produksi PT INKA untuk dioperasikan di lintas Tanjung Karang-Blambangan Umpu, Lampung sepanjang 162 km.
(Lampung,1/2/12) Peningkatan pengembangan perkeretapian di Lampung sudah sangat dibutuhkan. Ada beberapa alasan yang digelontorkan agar jalur rel memiliki peran penting dalam sektor transportasi. Tingkat pelayanan angkutan jalan raya yang terus menurun karena jumlah kendaraan yang sangat tinggi tidak diimbangi dengan kapasitas jalan menjadi salah satu alasan perlunya pengembangan kereta api.