(Jakarta, 17/6/2010) Berdasarkan survey ability to pay(ATP) dan wilingness to pay (WTP) masyarakat pengguna KA ekonomi yang dilakukan Kementerian Perhubungan dihasilkan kesimpulan mayoritas masyarakat pengguna KA ekonomi tidak keberatan dengan kenaikan tarif demi peningkatan pelayanan KA yang lebih baik. Survei dilakukan melalui wawancara secara langsung di stasiun dan di atas KA ekonomi antar kota maupun KA ekonomi perkotaan pada 17 Februari - 14 Maret 2010, dengan jumlah responden 7518 orang. Hal tersebut disampaikan Peneliti dari Puslitbang Perhubungan Darat, Bahal M L Gaol saat menyampaikan paparannya di acara Round Table Discussion (RTD) badan Litbang Kementerian Perhubungan, di kantor Litbang dan Diklat Kemenhub, Jakarta (17/6).

Lebih lanjut Bahal menjelaskan kenaikan tarif tersebut harus benar benar diimbangi peningkatan pelayanan baik kenyamanan dan keamanan karena kondisi fisik KA kelas ekonomi saat ini sudah tidak layak lagi. “Jika tarif KA ekonomi resmi dinaikkan, manajemen PT. KA harusnya meningkatkan pelayanan kepada para penumpang serta memenuhi standar pelayanan minimun (SPM) sesuai PP 56 tahun 2009 tentang penyelenggaan Perkeretaapian, “ ujarnya. Menurut Bahal, sebenarnya dalam rangka meningkatkan pelayanan KA ekonomi terdapat dua pilihan yaitu menaikan dana subsidi Public Service Obligation (PSO) atau menaikan tarif. “Pilihan sementara adalah pada usulan kebijakan tarif, sebab usulan dana PSO tahun 2010 tidak mengalami kenaikan ata sama dengan dengan alokasi PSO tahun 2009 lalu yaitu sekitar 535 M.

Sementara itu, Direktur Lalu lintas dan Angkutan KA Ditjen Perkeretaapian, Asril Syafei yang juga hadir sebagai pembicara menjelaskan, sejak tahun 2002 tarif KA kelas ekonomi ini belum pernah mengalami kenaikan. “sementara, akibat inflasi terjadi kenaikan komponen biaya (cost) KA tiap tahunnya,” ujarnya. Menurut Asril, ada beberapa indiktor yang menyebabkan komponen biaya semakin tinggi, indikator tersebut antara lain : fluktuasi BBM dan tarif listrik yang semakin naik. Asril menjelaskan, PT. KA melaui Kementerian Perhubungan telah mengusulkan kepada Kementerian Keuangan untuk menaikan subsidi (PSO) KA ekonomi untuk tahun 2010 ini, namun realisasinya PSO tidak dinaikan. “Oleh karena itu opsi yang paling mungkin adalah dengan menaikkan tarif,” jelasnya.

Senada dengan Bahal Asril meminta, jika tarif KA ekonomi naik, PT. KA harus mampu meningkatkan pelayanan antar lain : meminimalisasikan waktu keterlambatan, mengingkatkan kenyamanan dan keselamatan penumpang, meningkatkan fasilitas di dalam KA, dan meningkatkan keamanan di dalam perjalanan KA.

Acara RTD ini dibuka oleh KA Badan Litbang Denny Siahaan, dan dimoderatori oleh Kepala Pusat Litbang Perhubungan Darat, Widiatmoko dan hadir sebagai pembicara Dirut PT. KA, Sulistyo Wimbo dan perencana madya Biro Perencanaan, Nurul Azizah dan sebagai pembahas hadir perwakilan dari Bappenas, Petrus Sumarsono, dari YLKI, Sudaryatmo, perwakilan dari MTI, Joko Setijowarno dan perwakilan dari Masyarakat Pencinta Kereta Api (MASKA), Moch. S. Hendrowijono. (RDH)