(Jakarta, 29/06/2010) Penanganan pencemaran laut memerlukan adanya suatu reward and pinalty yang tegas sebagai arahan disamping upaya strategis yang dilakukan. Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Litbang Perhubungan Denny Siahaan saat membuka Round Table Discussion (RTD) yang mengetengahkan tema “Upaya Penanganan pencemaran Laut Dalam Rangka Penerapan PP 21 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim” di Kantor Badan Litbang Jl. Medan Merdeka Timur Jakarta, Selasa (29/6).
Konvensi Internasional tahun 1973 yang telah dimodifikasi oleh protokol 1978 (MARPOL 73/78) tentang pencegahan pencemaran dari kapal – kapal mensyaratkan tiap negara yang termasuk dalam konvensi untuk menyediakan fasilitas pengelolaan pelabuhan yang memadai tanpa menyebabkan penundaan pelayaran. Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim ditujukan untuk mencegah dan menanggulangi pencemaran lingkungan perairan yang bersumber dari kegiatan yang terkait dengan pelayaran meliputi pencemaran dari kapal akibat kebocoran, pencemaran dari pengoperasian kapal, pencemaran dari kegiatan kepelabuhanan, dan pembuangan limbah di perairan. Denny mengharapkan melalui RTD ini dapat menghasilkan 2 hal yaitu permasalahan penerapan pencegahan pencemaran laut serta rumusan upaya dan strategi penerapan pencegahan pencemaran laut untuk ditangani secara menyeluruh oleh instansi terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Berdasarkan hasil masukan dari para pembahas dan peserta, diskusi menghasilkan beberapa kesimpulan akhir. Kesimpulan akhir terkait dengan peraturan adalah perlu adanya norma standar, kriteria, dan prosedur yang perlu dilakukan dalam penanganan dalam pencemaran di laut baik di pelabuhan, perairan, antar negara; perlunya Peraturan Perundang-Undangan yang harmonis dalam pelaksanaanya agar dapat dipertanggungjawabkan dengan jelas; serta road map untuk terwujudnya clean ocean yang sejalan dengan ocean policy. Moderator juga berkesimpulan perlu adanya keterkaitan dengan pemerintah Daerah untuk perlindungan maritim Indonesia selain adanya sanksi yang tegas bagi kasus pencemaran laut. Selain itu pengawasan dalam pelaksanaan pengaturan dan sosialisasi sebaiknya dilaksanakan secara terpadu.
Kesimpulan terkait lainnya yang ditekankan oleh moderator adalah agar institusi kepelabuhan seperti Otoritas Pelabuhan, syahbandar, Sea and Coast Guard diharapkan segera terbentuk disamping kompetensi sumber daya manusia yang bertanggung jawab. Pendidikan dan latihan untuk peningkatan mutu SDM terkait sebaiknya dilakukan secara berkesinambungan.
RTD ini menghadirkan pembicara Rahmatullah (Kasubid Penanggulangan Musibah dan Pekerjaan Bawah Air, Direktorat KPLP, Ditjen Hubla) dan Ir. Jhony Mallisan (Peneliti Masya Bidang Transportasi Laut, Puslitbang Perhubungan Laut, Badan Litbang Perhubungan). Para pembahas yang turt memberi masukan dalam RTD ini adalah Cucuk Suryosuprodjo (Staf Ahli Menhub Bidang Teknologi dan Energi); Wirjono dan Kusprisetyadi (Kementerian Negara Lingkungan Hidup); Sri Oetari Saleh (PT Pertamina); Kunto Prayoga (DPP INSA); Albert Lapian (IMO Watch); Hidayat (Masyarakat Pemerhati Pelayaran, Pelabuhan dan Lingkungan Maritim /MAPPEL). Acara ini dimoderatori oleh Drs. Dharma Manullang, SH,MSc (Kapuslitbang Perhubungan Laut). Diskusi ini turut dihadiri oleh perwakilan dari DPP GAFEKSI, Forum Transportasi Laut MTI, perwakilan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. (ARI)
(Jakarta, 8/2/2012) Dalam rangka penguatan konektivitas nasional yang tertuang dalam Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) di 6 koridor, dibutuhkan 117 triliun rupiah untuk mengembangkan pelabuhan-pelabuhan di Indonesia.
JAYAPURA (07/02/2012) Pemerintah secara bertahap akan menambah kapal-kapal perintis maupun kapal ro-ro khususnya di kawasan timur Indonesia. Penambahan kapal harus segera dilakukan untuk mempercepat Round Trip dalam satu lintasan.
(Jakarta, 6/2/2012) Peristiwa ditangkapnya pilot Lion Air di Surabaya oleh BNN beberapa waktu lalu merupakan tindak lanjut dari kerjasama Kemenhub dan BNN dalam rangka menanggulangi penyalahgunaan dan pencegahan penyebaran narkoba di sektor transportasi.
(Manokwari, 05/02/2012) Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan pada tahun 2012 ini mengalokasikan subsidi operasional untuk kapal penyebrangan sekitar Rp 140 miliar. Sementara itu untuk pembangunan 5 buah kapal disiapkan anggaran sebesar Rp 150 miliar.
(Manokwari, 06/02/2012) Menteri Perhubungan EE Mangindaan meresmikan pengoperasian KMP Napan Wainami dan KM Sabuk Nusantara 32 di Pelabuhan Manokwari. KM Napan Wainami merupakan kapal penyebrangan yang akan melayani pelabuhan Manokwari-Wasior dan berakhir di Nabire. Waktu tempuh Manokwari-Wasior sekitar 11-12 jam sedangkan waktu tempuh Wasior-Nabire 13-14 jam dengan kecepatan rata-rata 11 knot/jam
Matrik pemberitaan sektor transportasi yang dirilis dari media elektronik dan cetak pada 31 Januari 2011
Matrik pemberitaan sektor transportasi yang dirilis dari media elektronik dan cetak pada 27 Januari 2011
Matrik pemberitaan sektor transportasi yang dirilis dari media elektronik dan cetak pada 26 Januari 2011
Matrik pemberitaan sektor transportasi yang dirilis dari media elektronik dan cetak pada 25 Januari 2011
Matrik pemberitaan sektor transportasi yang dirilis dari media elektronik dan cetak pada 24 Januari 2011