Berita  Badan Penelitian dan Pengembangan  KEBIJAKAN TRANSPORTASI SEMAKIN MEMBUTUHKAN DUKUNGAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN Print
KEBIJAKAN TRANSPORTASI SEMAKIN MEMBUTUHKAN DUKUNGAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Sejauh ini implementasi Sistranas masih terus membutuhkan tindaklanjut, agar terdapat keterpaduan dengan sistem pengembangan tata guna lahan dan prioritas pembangunan pusat dan daerah. Dalam hal ini Sistranas memiliki sifat filosofis aspiratif sebagai landasan penyusunan peraturan perundangan bidang transportasi ataupun pedoman/arahan kebijakan pengembangan transportasi. Mencermati hal ini kebutuhan akan adanya hasil penelitian dan pengembangan yang memadai dan relevan sangat dibutuhkan dalam proses penyusunan kebijakan di sektor transportasi kini dan mendatang.

Sehubungan dengan hal tersebut maka Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) yang diselenggarakan oleh Badan Litbang Departemen Perhubungan pada tanggal 10 – 13 Mei 2005 mengambil tema "Melalui Rakornis Litbang Transportasi, Kita Tingkatkan Keterpaduan Penelitian Dalam Rangka Perwujudan Sistranas yang Efektif dan Efisien". Rakornis yang dibuka oleh Menteri Perhubungan pada tanggal 10 Mei 2006 di Kantor Pusat Departemen Perhubungan ini, melibatkan peserta dari unsur stakeholder Litbang Departemen Perhubungan meliputi para Dirjen dan Badan di lingkungan Departemen Perhubungan, Litbang Pusat terkait, Dinas Perhubungan Provinsi, Litbang Provinsi dan Perguruan Tinggi dari setiap provinsi.

Pada Rakornis ini diharapkan dapat didiskusikan keterpaduan dan sinkronisasi penelitian dan pengembangan sebagai bentuk kontribusi sumbangan pemikiran, masukan dan saran untuk pengambilan kebijakan dalam rangka perwujudan pelayanan jasa transportasi secara efisien dan efektif.Kemudian Rakornis ini diharapkan dapat pula merumuskan upaya-upaya meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengembangan untuk menghasilkan kajian dan telaahan srtategis dan perumusan kebijakan sektor perhubungan, baik untuk kepentingan kebijakan lokal (daerah) maupun perumusan kebijakan secara lebih luas (regional/nasional), serta dapat meningkatkan koordinasi dan keterpaduan kegiatan penelitian dan pengembangan.

Berita Terkait
Berita Terkini
INDONESIA TARGETKAN JADI ANGGOTA DEWAN ICAO PADA 2013

(Jakarta, 3/2/2012) Indonesia bertekad untuk kembali menjadi anggota dewan ICAO. Upaya diplomasi terus dilakukan untuk mencapai keinginan tersebut.Keinginan Indonesia untuk kembali menjadi anggota Dewan ICAO disampaikan Wakil Menteri Perhubungan Bambang Susantono yang didampingi Duta Besar Indonesia untuk Kanada Dienne H. Moehario, Kepala BPSDM Capt Bobby Mamahit dan Irjen Kemenhub Iskandar Abubakar dalam teleconfrence usai peresmian kantor kepentingan pada ICAO (International Civil Aviation Organization) di  Montreal Kanada, Jumat (3/2).

Baca Selengkapnya
TELECONFERENCE DARI MONTREAL : KANTOR PERWAKILAN INDONESIA DI ICAO, WUJUD KOMITMEN TINGKATKAN PENERBANGAN NASIONAL

(Jakarta, 3/2/2012) Kantor perwakilan Indonesia untuk ICAO secara resmi telah dibuka kembali (reopening). Peresmian Kantor Kepentingan Indonesia di ICAO dilakukan Wakil Menteri Perhubungan RI, Bambang Susantono dan Presiden ICAO (International Civil Aviation Organization), Roberto Kobeh Gonzalez, pada Kamis (2/2) siang sekitar pukul 11.00 waktu Montreal, Kanada, disaksikan oleh Duta Besar RI untuk Kanada, Dienne H. Moehario.

Baca Selengkapnya
KANTOR KEPENTINGAN INDONESIA PADA ICAO DIRESMIKAN

(Montreal, 2/2/2012) Kementerian Perhubungan mengambil langkah-langkah strategis dalam  upaya pengembangan dunia penerbangan Indonesia di kancah penerbangan internasional. Langkah tersebut dilakukan melalui upaya penguatan dan pengembangan kerja sama Indonesia dengan Sekretaris Jenderal ICAO. peningkatan partisipasi Indonesia dalam seluruh kegiatan ICAO. Upaya peningkatan citra Indonesia dalam kemajuan pengembangan bidang penerbangan sipil Indonesia di ICAO dan komunitas internasional, upaya mempromosikan kemajuan penerbangan sipil Indonesia, mengikuti perkembangan standar dan regulasi penerbangan sipil internasional.

Baca Selengkapnya
KRDI AC WAY UMPU RESMI BEROPERASI DI JALUR TANJUNG KARANG-BLAMBANGAN UMPU

(Bandar Lampung, 1/2/2012) Sekjen Kementerian Perhubungan M. Iksan Tatang didampingi Dirjen Perkeretaapian Tunjung Inderawan meresmikan Kereta rel diesel Indonesia (KRDI) Way Umpu senilai Rp33 miliar produksi PT INKA untuk dioperasikan di lintas Tanjung Karang-Blambangan Umpu, Lampung sepanjang 162 km.

Baca Selengkapnya
LAMPUNG KEMBANGKAN PERKERETAAPIAN

(Lampung,1/2/12) Peningkatan pengembangan perkeretapian di Lampung sudah sangat dibutuhkan. Ada beberapa alasan yang digelontorkan agar jalur rel memiliki peran penting dalam sektor transportasi. Tingkat pelayanan angkutan jalan raya yang terus menurun karena jumlah kendaraan yang sangat tinggi tidak diimbangi dengan kapasitas jalan menjadi salah satu alasan perlunya pengembangan kereta api. 

Baca Selengkapnya
Liputan Khusus
Transportation News Bite
MATRIK MINITORING PEMBERITAAN SEKTOR TRANSPORTASI TGL 31 JANUARI 2011

Matrik pemberitaan sektor transportasi yang dirilis dari media elektronik dan cetak pada 31 Januari 2011

MATRIK MONITORING PEMBERITAAN SEKTOR TRANSPORTASI TGL 27 JANUARI 2011

Matrik pemberitaan sektor transportasi yang dirilis dari media elektronik dan cetak pada 27 Januari 2011

MATRIK MONITORING PEMBERITAAN SEKTOR TRANSPORTASI TGL 26 JANUARI 2011

Matrik pemberitaan sektor transportasi yang dirilis dari media elektronik dan cetak pada 26 Januari 2011

MATRIK MONITORING PEMBERITAAN SEKTOR TRANSPORTASI TGL 25 JANUARI 2011

Matrik pemberitaan sektor transportasi yang dirilis dari media elektronik dan cetak pada 25 Januari 2011

MATRIK MONITORING PEMBERITAAN SEKTOR TRANSPORTASI TGL 24 JANUARI 2011

Matrik pemberitaan sektor transportasi yang dirilis dari media elektronik dan cetak pada 24 Januari 2011

Kolom Redaksi