Penegasan Menhub tersebut disampaikan dalam sambutannya ketika membuka Rapat Dinas (Radin) Inspektorat Jenderal Departemen Perhubungan (Itjen Dephub) Rabu, 28 Januari 2009, di Ruang Nanggala, Gedung Cipta Lantai 7, Kantor Departemen Perhubungan, Jalan Medan Merdeka Barat No. 8. Lebih lanjut Menhub menyatakan reformasi pengawasan birokrasi ini merupakan hal yang mendasar untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, tantangan yang dihadapi adalah bagaimana meningkatkan kinerja Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).
Menurut Menhub peningkatan kinerja Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dapat dilakukan dengan lebih mengoptimalkan kualitas audit serta profesionalisme para auditor. Inspektorat Jenderal sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dituntut untuk mampu menemukenali dan melakukan tindakan preventif dini atas kemungkinan terjadinya penyimpangan pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan di lingkungan Departemen Perhubungan. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, kegiatan pengawasan yang bersifat Quality Assurance dilakukan melalui audit, monitoring, evaluasi dan review; sedangkan yang bersifat Non Assurance dilakukan melalui konsultansi, sosialisasi dan asistensi. Inspektorat Jenderal diharapkan mampu melaksanakan berbagai bentuk kegiatan pengawasan tersebut dengan optimal sehingga tercipta tata kelola pemerintahan yang lebih baik.
Selain itu, Menhub juga mengatakan bahwa dalam melaksanakan fungsinya, Inspektorat Jenderal juga harus berkoordinasi dengan Inspektorat Provinsi berkaitan dengan pembagian urusan pemerintahan berdasarkan kriteria aksternalitas, akuntabilitas dan efisiensi dengan memperhatikan keserasian hubungan antar tingkatan dan/atau susunan pemerintahan seperti yang dijabarkan dalam PP Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
Hadir dalam Rapat Dinas tersebut Inspektur Jenderal Dephub, Moh. Iksan Tatang, Sekretaris Jenderal Dephub, H. Harijogi dan para Pejabat Eselon I lainnya serta para Pejabat Eselon II di lingkungan Departemen Perhubungan. (RD/BRD)
JAYAPURA (07/02/2012) Pemerintah secara bertahap akan menambah kapal-kapal perintis maupun kapal ro-ro khususnya di kawasan timur Indonesia. Penambahan kapal harus segera dilakukan untuk mempercepat Round Trip dalam satu lintasan.
(Jakarta, 6/2/2012) Peristiwa ditangkapnya pilot Lion Air di Surabaya oleh BNN beberapa waktu lalu merupakan tindak lanjut dari kerjasama Kemenhub dan BNN dalam rangka menanggulangi penyalahgunaan dan pencegahan penyebaran narkoba di sektor transportasi.
(Manokwari, 05/02/2012) Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan pada tahun 2012 ini mengalokasikan subsidi operasional untuk kapal penyebrangan sekitar Rp 140 miliar. Sementara itu untuk pembangunan 5 buah kapal disiapkan anggaran sebesar Rp 150 miliar.
(Manokwari, 06/02/2012) Menteri Perhubungan EE Mangindaan meresmikan pengoperasian KMP Napan Wainami dan KM Sabuk Nusantara 32 di Pelabuhan Manokwari. KM Napan Wainami merupakan kapal penyebrangan yang akan melayani pelabuhan Manokwari-Wasior dan berakhir di Nabire. Waktu tempuh Manokwari-Wasior sekitar 11-12 jam sedangkan waktu tempuh Wasior-Nabire 13-14 jam dengan kecepatan rata-rata 11 knot/jam
(Jakarta, 4/2/2012) Direncanakan pada Senin, 6 Februari 2012, Menteri Perhubungan akan meresmikan KMP (Kapal Motor Penyeberangan) Napan Wainami di Pelabuhan Laut Manokwari, Papua Barat.
Matrik pemberitaan sektor transportasi yang dirilis dari media elektronik dan cetak pada 31 Januari 2011
Matrik pemberitaan sektor transportasi yang dirilis dari media elektronik dan cetak pada 27 Januari 2011
Matrik pemberitaan sektor transportasi yang dirilis dari media elektronik dan cetak pada 26 Januari 2011
Matrik pemberitaan sektor transportasi yang dirilis dari media elektronik dan cetak pada 25 Januari 2011
Matrik pemberitaan sektor transportasi yang dirilis dari media elektronik dan cetak pada 24 Januari 2011