Berita  Direktorat Jenderal Perhubungan Darat  UNIT PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR MILIK PEMERINTAH HARUS PROFESIONAL DAN MAMPU BERSAING Print
UNIT PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR MILIK PEMERINTAH HARUS PROFESIONAL DAN MAMPU BERSAING

(Jakarta, 26/7/2010) Unit pengujian kendaraan bermotor pemerintah harus meningkatkan kualitas pelayanan dan profesionalisme agar tetap dipercaya masyarakat. Selain pemerintah, pelaksana pengujian kendaraan bermotor adalah agen tunggal pemegang merek dan pihak swasta. “Hal ini bertujuan untuk menciptakan iklim kompetisi yang sehat dan untuk meningkatkan profesonalisme. Dengan demikian masyarakat akan memiliki pilihan untuk menguji kendaraannya,” jelas Direktur Jenderal Perhubungan Suroyo Alimoeso kepada para peserta Pemilihan Penguji Kendaraan Bermotor Teladan Tingkat Nasional Tahun 2010 di Ruang Rapat Singosari Kementerian Perhubungan Jakarta, Senin (26/7).

Sesuai dengan amanat UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pengujian berkala kendaraan bermotor adalah pemeriksaan dan pengujian fisik kendaraan bermotor dan ada pula pengesahan hasil uji yang dilaksanakan oleh unit pelaksana pengujian pemerintah kabupaten/kota, unit pelaksana agen tunggal pemegang merek yang mendapat izin dari pemerintah, atau unit pelaksana pengujian swasta yang mendapatkan izin dari pemerintah.

Oleh karena itu, menurutnya kegiatan pemilihan penguji kendaraan bermotor teladan ini adalah salah satu manifestasi pembinaan bagi para penguji kendaraan bermotor dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah terutama pemerintah kabupaten/kota.

Suroyo mengharapkan kegiatan ini dapat mendorong para penguji untuk selalu meningkatkan kemampuan dan pengetahuannya. “Kegiatan ini dapat memberikan motivasi kepada para penguji agar sadar akan kompetensi dan menjunjung tinggi etika profesi dalam menjalankan tugas melayani masyarakat,” harapnya.

Suroyo mengingatkan para peserta bahwa dengan kewenangan yang telah diberikan negara, para penguji harus mempertanggungjawabkan kewenangan tersebut. “Kewenangan tersebut harus bisa dipertanggungjawabkan karena menyangkut keselamatan, kelestarian lingkungan hidup, dan pelayanan kepada masyarakat,” jelasnya.

Kegiatan yang telah berlangsung setiap tahun mulai dari tahun 2003 ini diikuti oleh 35 peserta yang merupakan perwakilan dari 10 provinsi yaitu diantaranya Jawa Timur, Kalimantan Timur, Sumatera Barat, Banten, Jawa Tengah, Bali, D. I. Yogyakarta, Nusa Tenggara Timur, Lampung, Sulawesi Selatan, dan BPLJSKB Bekasi dan berlangsung dari 26-29 Juli 2010.

Selain dilakukan ujian tertulis dan ujian lisan, juga dilakukan ujian praktek pengujian kendaraan bermotor di 2 Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor dan Kota Bogor. Selain itu, para peserta juga akan mengikuti kegiatan study trip ke perusahaan pembuat/perakit kendaraan bermotor PT. Krama Yudha Tiga Berlian Motors. (RY)

Berita Terkait
Berita Terkini
DIBUTUHKAN RP. 117 TRILIUN KEMBANGKAN PELABUHAN DI INDONESIA

(Jakarta, 8/2/2012) Dalam rangka penguatan konektivitas nasional yang tertuang dalam Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) di 6 koridor, dibutuhkan 117 triliun rupiah untuk mengembangkan pelabuhan-pelabuhan di Indonesia.

Baca Selengkapnya
KAPAL PERINTIS DAN PENYEBERANGAN TERUS DITAMBAH

JAYAPURA (07/02/2012) Pemerintah secara bertahap akan menambah kapal-kapal perintis maupun kapal ro-ro khususnya di kawasan timur Indonesia. Penambahan kapal harus segera dilakukan untuk mempercepat Round Trip dalam satu lintasan.

Baca Selengkapnya
PERISTIWA PENANGKAPAN PILOT DI SURABAYA, TINDAK LANJUT KERJASAMA KEMENHUB DAN BNN

(Jakarta, 6/2/2012) Peristiwa ditangkapnya pilot Lion Air di Surabaya oleh BNN beberapa waktu lalu merupakan tindak lanjut dari kerjasama Kemenhub dan BNN dalam rangka menanggulangi penyalahgunaan dan pencegahan penyebaran narkoba di sektor transportasi.

Baca Selengkapnya
2012, ANGGARAN OPERASIONAL PENYEBERANGAN PERINTIS DIALOKASIKAN 140 M

(Manokwari, 05/02/2012) Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan pada tahun 2012 ini mengalokasikan subsidi operasional untuk kapal penyebrangan sekitar Rp 140 miliar. Sementara itu untuk pembangunan 5 buah kapal disiapkan anggaran sebesar Rp 150 miliar.

 

Baca Selengkapnya
KEMENHUB SERAHKAN KMP NAPAN WAINAMI DAN KM SABUK NUSANTARA 32 DI MANOKWARI

(Manokwari, 06/02/2012)  Menteri Perhubungan EE Mangindaan meresmikan pengoperasian KMP Napan Wainami dan KM Sabuk Nusantara 32 di Pelabuhan Manokwari. KM Napan Wainami merupakan kapal penyebrangan yang akan melayani pelabuhan Manokwari-Wasior dan berakhir di Nabire. Waktu tempuh Manokwari-Wasior sekitar 11-12 jam sedangkan waktu tempuh Wasior-Nabire 13-14 jam dengan kecepatan rata-rata 11 knot/jam

Baca Selengkapnya
Liputan Khusus
Transportation News Bite
MATRIK MINITORING PEMBERITAAN SEKTOR TRANSPORTASI TGL 31 JANUARI 2011

Matrik pemberitaan sektor transportasi yang dirilis dari media elektronik dan cetak pada 31 Januari 2011

MATRIK MONITORING PEMBERITAAN SEKTOR TRANSPORTASI TGL 27 JANUARI 2011

Matrik pemberitaan sektor transportasi yang dirilis dari media elektronik dan cetak pada 27 Januari 2011

MATRIK MONITORING PEMBERITAAN SEKTOR TRANSPORTASI TGL 26 JANUARI 2011

Matrik pemberitaan sektor transportasi yang dirilis dari media elektronik dan cetak pada 26 Januari 2011

MATRIK MONITORING PEMBERITAAN SEKTOR TRANSPORTASI TGL 25 JANUARI 2011

Matrik pemberitaan sektor transportasi yang dirilis dari media elektronik dan cetak pada 25 Januari 2011

MATRIK MONITORING PEMBERITAAN SEKTOR TRANSPORTASI TGL 24 JANUARI 2011

Matrik pemberitaan sektor transportasi yang dirilis dari media elektronik dan cetak pada 24 Januari 2011

Kolom Redaksi