• Sampaikan pengaduan anda ke nomor : 0813-111111-05. Akses portal Kemenhub melalui perangkat mobile ketik : http://m.dephub.go.id. Utamakan Keselamatan Dalam Penyelenggaraan Transportasi. Keselamatan Jalan Tanggung Jawab Kita Bersama. Ciptakan Keselamatan, Kenyamanan Transportasi Yang Efektif Dan Efisien.
Berita Video
Album Foto


Kolom Redaksi
PERCEPATAN DWELLING TIME
Pemerintah mentargetkan untuk menekan waktu sirkulasi barang sejak kapal sandar di dermaga hingga keluar pintu pelabuhan (dwelling time) dari 6 hari m(...)
Baca Selengkapnya
DUKUNGAN KEMENHUB BAGI JAMINAN KELANCARAN DISTRIBUSI BARANG DI TENGAH CUACA BURUK
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperingatkan bahwa cuaca buruk yang diwarnai angin kencang dan hujan lebat akan berlangsung hin(...)
Baca Selengkapnya
REALISASI TARGET TAHUN 2013
Banyak yang memperkirakan tahun 2013 adalah tahun "suram" dengan alasan krisis utang di Eropa dan perlambatan ekonomi AS akan kian parah yan(...)
Baca Selengkapnya
Liputan Khusus
PRAMEKS DAPAT PSO, PENGLAJU BISA BERHEMAT
Pemerintah memberikan publik service obligation (PSO) tahun 2014 kepada PT Kereta Api Indonesia untuk mengangkut orang dengan kereta api kelas ekonomi(...)
Baca Selengkapnya
DAMRI, BUS PERINTIS ANDALAN MASYARAKAT PEDALAMAN SUMBAWA
Jam di tangan sudah menunjukkan pukul 20.15 WIT. Malam itu cuaca sangat cerah, bintang bertebaran diangkasa. belasan orang, tua maupun muda, wanita ma(...)
Baca Selengkapnya
SAPI PUN BUTUH KAPAL YANG LAYAK
PALU --- Siang itu matahari sangat terik. Hembusan angin laut tak mampu mengurangi panas yang menggigit kulit. Yang terjadi justru hembusan angin memb(...)
Baca Selengkapnya
Berita  Direktorat Jenderal Perhubungan Laut  PEMBANGUNAN KAPAL PATROLI TIDAK AKAN DIHENTIKAN Print
PEMBANGUNAN KAPAL PATROLI TIDAK AKAN DIHENTIKAN
Direktur Jenderal Perhubungan Laut Effendi Batubara mengatakan, semua prosedur pelaksanaan tender untuk proyek yang diharapkan tuntas hingga akhir tahun anggaran 2008 itu telah dilakukan sesuai Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Alasan tersebut, ungkap Effendi, menjadi dasar bagi lembaganya untuk tidak menghentikan proyek pembangunan kapal patroli KPLP yang dikerjakan di lima perusahaan galangan kapal, yakni PT Carita Boat Indonesia (Carita, Banten), PT Proskuneo Kadarusman (Muara Baru), PT Bina Mina Karya Perkasa (Muara Baru), PT Sarana Fiberindo Marine (Teluk Naga, Dadap, Banten), dan PT Febrite Fiberglass (Teluk Naga).

Proyek pembangunan 20 unit kapal patroli itu sendiri masuk dalam rencana kerja strategis Dephub, juga telah dimasukkan dalam Undang-undang APBN 2008 berdasarkan persetujuan DPR selaku pemegang hak bujet.

"Pagunya jelas. Semua proses, mulai dari penentuan anggaran dengan DPR dan instansi terkait lain hingga penentuan pemenang, dilakukan secara terbuka dan sesuai aturan. Pengumuman lelang dan hasilnya juga telah diumumkan pula di media massa, sehingga tidak semudah itu dibatalkan. Kalau soal kasus suap, biarkan diproses hukum oleh KPK, tetapi pembangunan kapal harus terus berjalan karena telah terikat kontrak," tegas Efenddy Batubara dalam jumpa pers di kantornya, Rabu (3/7).

Alasan lain tidak akan dihentikannya pembangunan kapal itu oleh Dephub, adalah melihat tingginya kebutuhan Indonesia terhadap keberadaan kapal patroli. "Indonesia memiliki luas wilayah perairan hingga 2/3 dari total wilayah negara, dan panjang garis pantai hingga 81.000 kilometer. Bisa dibayangkan berapa banyak kapal patroli yang kita butuhkan untuk mengawasi wilayah seluas itu," kata Effendi.

Dalam jumpa pers tersebut, Effendi menepis pernyataan kuasa hukum Dedi Swarsono, Kamarudin Simanjuntak, yang mengatakan kepada publik bahwa aksi pemberian kliennya kepada Bulyan Royan bukanlah aksi suap. Menurutnya, tindakan itu merupakan kewajiban yang menjadi bagian dari prosedur resmi yang ditetapkan Dephub dan DPR kepada para pengusaha peserta tender. Besaran fee yang wajib dibayarkan masing-masing pengusaha sebesar 8 persen dari nilai proyek.

"Itu tidak betul. (Ketentuan pemberian fee) itu tidak ada dalam ketentuan," kata Effendi. Karena, menurutnya, besaran nilai proyek telah ditentukan secara terbuka dalam rapat anggaran yang dilakukan Dephub bersama lembaga-lembaga lain dan panitia anggaran DPR. Untuk kemudian, hasil tersebut ditetapkan dalam nota keuangan dalam APBN untuk dimasukkan dalam undang-undang APBN.

Ditegaskannya, para pejabat yang terlibat dalam proyek ini sendiri telah mendapat bagian sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.02/2007. "Besaran jatah fee disesuaikan dengan nilai proyek," katanya.

Direktur KPLP Jhoni Algamar, yang dalam proyek ini menjabat sebagai Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) mendapat jatah resmi sebesar Rp 1,2 juta per bulan. Nilai tersebut merupakan standar fee pejabat KPA untuk proyek dengan pagu anggaran di atas Rp100 miliar hingga Rp500 miliar.

Ditegaskan pula oleh Effendi, proses penentuan pemenang tender pun tak dilakukan serta merta berdasarkan lobi-lobi tertutup. "Kriterianya jelas, tidak ada kekhususan. Ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi peserta untuk dapat memenangkan tender, tidak sembarangan. Panitia lelang yang diangkat pun terdiri orang-orang yang memiliki sertifikasi pelelangan, mulai ketua hingga anggota," katanya.

"Yang penting, perusahaan pemenang tender harus yang menguntungkan negara. Yang menang tidak selalu yang melakukan penawaran terendah. Kualitas dan pengalaman juga ditinjau sebagai penentu," lanjutnya.

Sedianya, ke 20 unit kapal patroli yang masih dalam proses pengerjaan di masing-masing galangan tersebut akan ditempatkan di sejumlah wilayah pantai bagian barat hingga timur Indonesia. Kontrak pengerjaan proyek ini ditetapkan 23 Mei 2008 lalu, dengan masa pembangunan selama waktu 210 hari kerja atau 7 bulan.

Setiap perusahaan mendapat jatah kontrak mengerjakan empat unit kapal kelas 3 berukuran panjang 28 meter itu. Nilai kontrak untuk masing-masing pengerjaan senilai Rp 23,5 miliar hingga Rp 23,6 miliar. Selain itu, pada 2008 ini, Dephub juga mengagendakan pembangunan 1 unit kapal patroli kelas IB dengan nilai proyek Rp 115 miliar. Proses pelelangan tender pembangunan tahap II ini masih berlangsung dengan diikuti lima perusahaan sebagai peserta.

Sebelumnya, Menhub Jusman Syafi’i Djamal meminta pihak-pihak yang memiliki bukti atau informasi adanya suap dalam proses pengadaan barang jasa, termasuk dalam kasus kapal patroli agar melaporkannya ke Komisi Pemberantasan Korupsi. "Lebih baik begitu untuk penegakan hukum dari pada disampaikan terbuka," kata Menhub dia di kantornya, Rabu pagi.

Menhub melanjutkan, terkait kasus itu saat ini, pihaknya menyerahkan dan mendukung penyidikan yang dilakukan KPK. Ditegaskannya kembali, jika ada pegawai Dephub yang terlibat pun akan diserahkan sesuai prosedur hukum.

Kepala Pusat Komunikasi Publik Departemen Perhubungan Bambang Ervan menambahkan, soal setoran yang menyalahi aturan dalam praktek pengadaan barang jasa, itu sudah masuk dalam materi penyidikan. Dikatakannya, sesuai aturan pengadaan barang jasa, proses tender tidak dapat diintervensi pihak luar termasuk DPR. Peran DPR hanya dijumpai pada awal pengajuan anggaran pengadaan.

Pengajuan anggaran ke DPR dilakukan setelah Departemen Perhubungan menetapkan rencana strategis dari rencana jangka menengah dan panjang. "DPR kemudian menjalankan mekanisme sendiri hingga panitia anggaran," jelas Bambang. "Setelah DPR menyetujui usulan anggaran, departemen sebagai pengguna anggaran menggelar proses tender sesuai aturan," lanjutnya. (DIP)

0
0
 

Berita Terkait
Komentar Anda


Nama
Email
Judul
Komentar
 
 
Jajak Pendapat
Bagaimana proses pelayanan pengaduan di Kementerian Perhubungan?
 
Total Responden 896
Prakiraan Cuaca Hari Ini
Berawan Banda Aceh
Berawan
22 - 32°C
Hujan Ringan Medan
Hujan Ringan
23 - 33°C
Cerah Berawan Pekanbaru
Cerah Berawan
22 - 34°C
Hujan Ringan Batam
Hujan Ringan
25 - 32°C
Cerah Berawan Padang
Cerah Berawan
23 - 31°C
Berawan Jambi
Berawan
24 - 32°C
Berawan Palembang
Berawan
24 - 34°C
Hujan Ringan Pangkal Pinang
Hujan Ringan
24 - 33°C
Hujan Ringan Bengkulu
Hujan Ringan
23 - 32°C
Hujan Ringan Bandar Lampung
Hujan Ringan
22 - 33°C
Hujan Sedang Pontianak
Hujan Sedang
24 - 33°C
Hujan Ringan Samarinda
Hujan Ringan
25 - 33°C
Cerah Berawan Palangkaraya
Cerah Berawan
21 - 34°C
Cerah Berawan Banjarmasin
Cerah Berawan
24 - 34°C
Cerah Berawan Manado
Cerah Berawan
20 - 33°C
Cerah Berawan Gorontalo
Cerah Berawan
22 - 34°C
Cerah Berawan Palu
Cerah Berawan
24 - 35°C
Cerah Berawan Kendari
Cerah Berawan
22 - 31°C
Cerah Berawan Makassar
Cerah Berawan
22 - 35°C
Cerah Berawan Majene
Cerah Berawan
25 - 33°C
Hujan Ringan Ternate
Hujan Ringan
24 - 31°C
Hujan Ringan Ambon
Hujan Ringan
24 - 29°C
Hujan Ringan Jayapura
Hujan Ringan
24 - 32°C
Hujan Ringan Sorong
Hujan Ringan
24 - 32°C
Hujan Ringan Biak
Hujan Ringan
22 - 31°C
Hujan Ringan Manokwari
Hujan Ringan
24 - 33°C
Hujan Ringan Merauke
Hujan Ringan
22 - 31°C
Cerah Kupang
Cerah
20 - 32°C
Cerah Berawan Sumbawa Besar
Cerah Berawan
23 - 34°C
Cerah Berawan Mataram
Cerah Berawan
22 - 32°C
Berawan Denpasar
Berawan
23 - 32°C
Hujan Ringan Jakarta
Hujan Ringan
24 - 33°C
Berawan Serang
Berawan
24 - 34°C
Hujan Ringan Bandung
Hujan Ringan
21 - 32°C
Hujan Ringan Semarang
Hujan Ringan
23 - 35°C
Cerah Berawan Yogyakarta
Cerah Berawan
22 - 31°C
Cerah Surabaya
Cerah
22 - 33°C


0 - 0°C
Site Stats
  • Total hits: 2.685.512
  • Hits bulan ini: 29.236
  • Hits minggu ini: 3.511
  • Hits hari ini: 1.354
Sejak tanggal 7 Juli 2011
PPID
Data
Pengadaan Barang dan Jasa
Web Link
Buku Informasi Transportasi
GIS DEPHUB
Statistik Perhubungan
Peta Prasarana Perhubungan