Berita  Direktorat Jenderal Perhubungan Laut  RAPAT KERJA MENHUB DAN KOMITE II DPD RI SEPAKATI BEBERAPA HAL TENTANG INFRASTRUKTUR PELABUHAN Print
RAPAT KERJA MENHUB DAN KOMITE II DPD RI SEPAKATI BEBERAPA HAL TENTANG INFRASTRUKTUR PELABUHAN

(Jakarta, 17/5/2010) Rapat Kerja Menteri Perhubungan Freddy Numberi dengan Komite II DPD RI pada Senin (17/5) di Gedung MPR/DPR/DPD RI menyepakati beberapa hal mengenai infrastruktur pelabuhan. Hal-hal yang telah disepakati bersama tersebut dijadikan bahan bagi DPD RI dalam melaksanakan tugas dan fungsi konstitusinya.

Menhub dan Komite II DPD RI sepakat tentang perlu adanya kesepahaman antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dalam mengelola pelabuhan karena seperti dijelaskan Menhub Freddy Numberi bahwa pelabuhan adalah pintu gerbang dalam kegiatan ekonomi baik nasional maupun internasional dan transportasi laut beserta sarana dan prasaranya memegang peranan penting dalam menjaga dan menghubungkan pulau-pulau di Indonesia dan juga untuk mendorong pertumbuhan dan perkembangan daerah. Sistem kepelabuhanan juga  menjadi instrumen yang sangat vital untuk membuka isolasi bagi daerah tertinggal.

Untuk membentuk kesepahaman antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dan menghindari adanya perselisihan dan tumpang tindih kewenangan di pelabuhan, Menhub dengan Komite II menyetujui harus adanya komunikasi secara efektif dan efisien antara stakeholders yang terkait sehingga hal-hal yang menghambat efektifitas kerja pelabuhan tidak terjadi.

Dalam perancangan pembangunan pelabuhan, Kementerian Perhubungan diminta untuk memberikan data dan informasi yang terkait kepada Komite II dan Komite II juga ikut mendorong Pemerintah Daerah untuk menyiapkan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi secara komprehensif sebagai masukan untuk Kementerian Perhubungan dalam rencana kerja Kementerian Perhubungan di daerah.

Kemudian dalam mensosialisasikan program kerja Kementerian Perhubungan di daerah/provinsi, Menhub sepakat untuk ikut melibatkan Anggota Komite II DPD RI asal daerah/provinsi yang bersangkutan. Hal tersebut dilakukan agar program kerja tersebut dapat disampaikan secara tepat kepada masyarakat.

Menanggapi masalah mengenai pendangkalan di Pelabuhan Baai Bengkulu yang menimbulkan konflik antara Pemprov Bengkulu dan PT. Pelindo II, Kementerian Perhubungan akan melakukan pertemuan dengan pihak-pihak terkait.

Dalam rapat kerja yang juga dihadiri oleh Dirjen Laut Kemenhub Sunaryo, perwakilan dari PT. Pelindo II (Persero), serta jajaran Kemenhub lainnya ini, Menhub berharap dengan adanya kerja sama dan masukan-masukan dari anggota Komite II DPD RI pada rapat kerja ini, manajemen pelabuhan akan lebih baik dalam menghadapi globalisasi ke depan. (RY)

Berita Terkait
Berita Terkini
DIBUTUHKAN RP. 117 TRILIUN KEMBANGKAN PELABUHAN DI INDONESIA

(Jakarta, 8/2/2012) Dalam rangka penguatan konektivitas nasional yang tertuang dalam Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) di 6 koridor, dibutuhkan 117 triliun rupiah untuk mengembangkan pelabuhan-pelabuhan di Indonesia.

Baca Selengkapnya
KAPAL PERINTIS DAN PENYEBERANGAN TERUS DITAMBAH

JAYAPURA (07/02/2012) Pemerintah secara bertahap akan menambah kapal-kapal perintis maupun kapal ro-ro khususnya di kawasan timur Indonesia. Penambahan kapal harus segera dilakukan untuk mempercepat Round Trip dalam satu lintasan.

Baca Selengkapnya
PERISTIWA PENANGKAPAN PILOT DI SURABAYA, TINDAK LANJUT KERJASAMA KEMENHUB DAN BNN

(Jakarta, 6/2/2012) Peristiwa ditangkapnya pilot Lion Air di Surabaya oleh BNN beberapa waktu lalu merupakan tindak lanjut dari kerjasama Kemenhub dan BNN dalam rangka menanggulangi penyalahgunaan dan pencegahan penyebaran narkoba di sektor transportasi.

Baca Selengkapnya
2012, ANGGARAN OPERASIONAL PENYEBERANGAN PERINTIS DIALOKASIKAN 140 M

(Manokwari, 05/02/2012) Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan pada tahun 2012 ini mengalokasikan subsidi operasional untuk kapal penyebrangan sekitar Rp 140 miliar. Sementara itu untuk pembangunan 5 buah kapal disiapkan anggaran sebesar Rp 150 miliar.

 

Baca Selengkapnya
KEMENHUB SERAHKAN KMP NAPAN WAINAMI DAN KM SABUK NUSANTARA 32 DI MANOKWARI

(Manokwari, 06/02/2012)  Menteri Perhubungan EE Mangindaan meresmikan pengoperasian KMP Napan Wainami dan KM Sabuk Nusantara 32 di Pelabuhan Manokwari. KM Napan Wainami merupakan kapal penyebrangan yang akan melayani pelabuhan Manokwari-Wasior dan berakhir di Nabire. Waktu tempuh Manokwari-Wasior sekitar 11-12 jam sedangkan waktu tempuh Wasior-Nabire 13-14 jam dengan kecepatan rata-rata 11 knot/jam

Baca Selengkapnya
Liputan Khusus
Transportation News Bite
MATRIK MINITORING PEMBERITAAN SEKTOR TRANSPORTASI TGL 31 JANUARI 2011

Matrik pemberitaan sektor transportasi yang dirilis dari media elektronik dan cetak pada 31 Januari 2011

MATRIK MONITORING PEMBERITAAN SEKTOR TRANSPORTASI TGL 27 JANUARI 2011

Matrik pemberitaan sektor transportasi yang dirilis dari media elektronik dan cetak pada 27 Januari 2011

MATRIK MONITORING PEMBERITAAN SEKTOR TRANSPORTASI TGL 26 JANUARI 2011

Matrik pemberitaan sektor transportasi yang dirilis dari media elektronik dan cetak pada 26 Januari 2011

MATRIK MONITORING PEMBERITAAN SEKTOR TRANSPORTASI TGL 25 JANUARI 2011

Matrik pemberitaan sektor transportasi yang dirilis dari media elektronik dan cetak pada 25 Januari 2011

MATRIK MONITORING PEMBERITAAN SEKTOR TRANSPORTASI TGL 24 JANUARI 2011

Matrik pemberitaan sektor transportasi yang dirilis dari media elektronik dan cetak pada 24 Januari 2011

Kolom Redaksi