(Jakarta, 25/5/2010) Kementerian Perhubungan dan perusahaan maskapai pelayaran nasional yang tergabung dalam Indonesian National Shipowners’ Association (INSA) menegaskan komitmen dalam melaksanakan program percepatan pendidikan untuk mendongkrak produksi sekolah-sekolah pelaut nasional. Utamanya dalam penyediaan fasilitas penunjang pendidikan dan pendidikan praktikum siswa taruna pelaut.
Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Perhubungan Kementerian Parhubungan Dedi Darmawan mengungkapkan, tidak hanya institusinya, komitmen ini juga melibatkan pemangku kepentingan lain seperti Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang diwakili Direktorat Kelautan dan Perkapalan serta Pusat Diklat Perhubungan Laut, sekolah-sekolah khusus pendidikan pelaut di bawah Badan Diklat Perhubungan, Asosiasi Pendidikan dan Pelatihan Maritim Indonesia (APPMI), termasuk Konsorsium Perusahaan Pengawakan Kapal (Consortium of Indonesia Manning Agencies/CIMA).
Dijelaskan, dalam rapat terakhir yang digelar awal minggu kedua bulan Mei lalu, masing-masing pihak telah mengemukakan langkah-langkah konkret yang akan dilakukan untuk merealisasikan program pendidikan yang dinamai ”Crash Program” ini.
”Badan Diklat, misalnya, kita akan melaksanakan kampanye atau sosialisasi di masyarakat untuk mendorong peningkatan minat untuk bersekolah di sekolah-sekolah khusus kepelautan. Yaitu dengan menawarkan program-program pendidikan yang menarik ataupun program pemberian beasiswa,” paparnya.
Di sisi lain, imbuhnya, Badan Diklat juga akan mengupayakan peningkatan kapasitas dan kualitas pendidikan baik di sekolah-sekolah pelayaran yang dikelola Pemerintah maupun swasta. Sekolah-sekolah milik Pemerintah, dalam hal ini UPT-UPT Pusdiklat Perhubungan Laut, telah mampu melakukan upgrading hingga tingkat 2 dan tingkat 1.
”Untuk batasan usia peserta yang dapat mengikuti crash program bisa dipertimbangkan maksimal hingga 30 tahun, selama STCW (Standards of Training, Certification and Watchkeeping/STCW yang dikeluarkan IMO, Red) mengizinkan dan yang bersangkutan sehat,” imbuhnya. Pembatasan usia yang tinggi tersebut, menurut Dedi, untuk memberikan kesempatan bagi pelaut-pelaut yang telah melakukan pelayaran namun terkendala batasan usia ketika harus mengikuti pendidikan formal.
Terkait itu, Ditjen Perhubungan Laut akan membawa bahan pertimbangan untuk dimajukan dalam konferensi Organisasi Maritim Internasional (IMO) mendatang yang akan digelar di London, Inggris. Kemudian INSA, melalui salah satu anggotanya akan meminjamkan simulatornya untuk digunakan sekolah-sekolah yang masih kekurangan fasilitas penunjang praktikum.
”Penggunaan simulator ini dalam rangka meningkatkan kemampuan keahlian para pelaut, di bawah persetujuan dan pengawasan Pusdiklat Perhubungan Laut. Selain itu juga menjadi bukti kepedulian perusahaan pelayaran terhadap pendidikan kepelautan. Karena, nantinya, mereka juga yang akan diuntungkan jika kekurangan tenaga pelaut nasional telah terpenuhi,” lanjut Dedi Darmawan.
Dikatakannya, saat ini Indonesia minus sekitar 18.000 tenaga pelaut tingkat perwira. Jumlah ini diprediksi akan terus meningkat sejalan dengan pertumbuhan industri pelayaran nasional yang kian pesat, di mana perusahaan pelayaran nasional tengah aktif melakukan penambahan armada guna memenuhi ketentuan azas cabotage.
”IMO sendiri telah menginstruksikan negara-negara anggota untuk melakukan hal ini, karena dunia juga krisis tenaga pelaut. Turunnya minat generasi muda untuk mengenyam pendidikan khusus kepelautan yang merata di seluruh dunia, menjadi penyebab utama kondisi ini. Dunia secara menyeluruh, termasuk Indonesia, saat ini tengah gencar melakukan kampanye Go To Sea, dan IMO menetapkan 2010 sebagai Year of the Seafarer,” ungkap Dedi. (DIP)
Direktorat Jenderal Perhubungan Laut PEMERINTAH - SWASTA TEGASKAN KOMITMEN TINGKATKAN PRODUKSI PELAUT 
(Jakarta, 8/2/2012) Dalam rangka penguatan konektivitas nasional yang tertuang dalam Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) di 6 koridor, dibutuhkan 117 triliun rupiah untuk mengembangkan pelabuhan-pelabuhan di Indonesia.
JAYAPURA (07/02/2012) Pemerintah secara bertahap akan menambah kapal-kapal perintis maupun kapal ro-ro khususnya di kawasan timur Indonesia. Penambahan kapal harus segera dilakukan untuk mempercepat Round Trip dalam satu lintasan.
(Jakarta, 6/2/2012) Peristiwa ditangkapnya pilot Lion Air di Surabaya oleh BNN beberapa waktu lalu merupakan tindak lanjut dari kerjasama Kemenhub dan BNN dalam rangka menanggulangi penyalahgunaan dan pencegahan penyebaran narkoba di sektor transportasi.
(Manokwari, 05/02/2012) Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan pada tahun 2012 ini mengalokasikan subsidi operasional untuk kapal penyebrangan sekitar Rp 140 miliar. Sementara itu untuk pembangunan 5 buah kapal disiapkan anggaran sebesar Rp 150 miliar.
(Manokwari, 06/02/2012) Menteri Perhubungan EE Mangindaan meresmikan pengoperasian KMP Napan Wainami dan KM Sabuk Nusantara 32 di Pelabuhan Manokwari. KM Napan Wainami merupakan kapal penyebrangan yang akan melayani pelabuhan Manokwari-Wasior dan berakhir di Nabire. Waktu tempuh Manokwari-Wasior sekitar 11-12 jam sedangkan waktu tempuh Wasior-Nabire 13-14 jam dengan kecepatan rata-rata 11 knot/jam
Matrik pemberitaan sektor transportasi yang dirilis dari media elektronik dan cetak pada 31 Januari 2011
Matrik pemberitaan sektor transportasi yang dirilis dari media elektronik dan cetak pada 27 Januari 2011
Matrik pemberitaan sektor transportasi yang dirilis dari media elektronik dan cetak pada 26 Januari 2011
Matrik pemberitaan sektor transportasi yang dirilis dari media elektronik dan cetak pada 25 Januari 2011
Matrik pemberitaan sektor transportasi yang dirilis dari media elektronik dan cetak pada 24 Januari 2011