(Jakarta,20/07/2010) Pelayanan publik harus menjadi hal yang paling diutamakan oleh BUMN Perhubungan dan pihak swasta dalam menjalankan bisnis di pelabuhan dan angkutan laut. “Dengan dipisahkan peran regulator dan operator diharapkan pelaksanaan di lapangan dapat dijalankan secara bertanggung jawab dan memberi kontribusi yang baik dalam pembangunan nasional,” demikian disampaikan Menteri Perhubungan Freddy Numberi dalam pembukaan Forum Dialog Pelabuhan dan Peluang Bisnis Angkutan Laut Kedepan di Hotel borobudur Jakarta, Selasa (20/7).
Menhub menyampaikan substansi pokok yang terkait dengan Angkutan Laut yang tercantum dalam UU No. 17 tahun 2008 tentang Pelayaran yang sesuai dengan tema dialog antara lain di bidang angkutan laut di perairan terdapat beberapa butir pokok pengaturan yaitu pelaksanaan azas cabotage, peningkatan pangsa moda angkutan laut luar negeri , dan usaha jasa terkait dengan angkutan perairan yang diselenggarakan untuk kelancaran angkutan di perairan itu. Dalam pelaksanaan azas cabotage, Menhub mengharapkan agar semua pemangku kepentingan memberi dukungan agar pelaksanaan azas cabotage berlaku secara menyeluruh pada tahun 2011.
Lebih lanjut, Menhub mengharapakan dengan diselenggarakannya Forum Dialog ini semua stakeholders terkait di pelabuhan dapat bekerjasama dengan baik. “ Memang selama ini berjalan berjalan namun kadang ada masalah misalnya kapal yang datang merasa kurang dilayani. Dengan adanya forum seperti ini kita dpt berbagi upaya apa yang dapat diperbaiki agar lebih lancar,” tutup Menhub.
Forum dialog ini diselenggarakan dalam rangka penyelenggaraan 9 Tahun Ocean Week. Turut hadir sebagai pembicara antara lain Sunaryo (Dirjen Hubla Kemenhub), R.J. Lino (Direktur Utama PT Pelindo II), Alfred natsir (Direktur Utama PT Pelindo IV), Johnson W. Sutjipto (Ketua DPP INSA). Acara ini dihadiri oleh para pejabat eselon II di Lingkungan Ditjen Hubla Kemenhub dan asosiasi terkait di pelabuhan dan angkutan laut seperti APBMI (Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia), Asosiasi Logistik Indonesia, GAFEKSI, dan INSA. (ARI)
Direktorat Jenderal Perhubungan Laut MENHUB : PELAYANAN PUBLIK HARUS DIUTAMAKAN DALAM BISNIS ANGKUTAN LAUT DAN PELABUHAN 
(Jakarta, 3/2/2012) Indonesia bertekad untuk kembali menjadi anggota dewan ICAO. Upaya diplomasi terus dilakukan untuk mencapai keinginan tersebut.Keinginan Indonesia untuk kembali menjadi anggota Dewan ICAO disampaikan Wakil Menteri Perhubungan Bambang Susantono yang didampingi Duta Besar Indonesia untuk Kanada Dienne H. Moehario, Kepala BPSDM Capt Bobby Mamahit dan Irjen Kemenhub Iskandar Abubakar dalam teleconfrence usai peresmian kantor kepentingan pada ICAO (International Civil Aviation Organization) di Montreal Kanada, Jumat (3/2).
(Jakarta, 3/2/2012) Kantor perwakilan Indonesia untuk ICAO secara resmi telah dibuka kembali (reopening). Peresmian Kantor Kepentingan Indonesia di ICAO dilakukan Wakil Menteri Perhubungan RI, Bambang Susantono dan Presiden ICAO (International Civil Aviation Organization), Roberto Kobeh Gonzalez, pada Kamis (2/2) siang sekitar pukul 11.00 waktu Montreal, Kanada, disaksikan oleh Duta Besar RI untuk Kanada, Dienne H. Moehario.
(Montreal, 2/2/2012) Kementerian Perhubungan mengambil langkah-langkah strategis dalam upaya pengembangan dunia penerbangan Indonesia di kancah penerbangan internasional. Langkah tersebut dilakukan melalui upaya penguatan dan pengembangan kerja sama Indonesia dengan Sekretaris Jenderal ICAO. peningkatan partisipasi Indonesia dalam seluruh kegiatan ICAO. Upaya peningkatan citra Indonesia dalam kemajuan pengembangan bidang penerbangan sipil Indonesia di ICAO dan komunitas internasional, upaya mempromosikan kemajuan penerbangan sipil Indonesia, mengikuti perkembangan standar dan regulasi penerbangan sipil internasional.
(Bandar Lampung, 1/2/2012) Sekjen Kementerian Perhubungan M. Iksan Tatang didampingi Dirjen Perkeretaapian Tunjung Inderawan meresmikan Kereta rel diesel Indonesia (KRDI) Way Umpu senilai Rp33 miliar produksi PT INKA untuk dioperasikan di lintas Tanjung Karang-Blambangan Umpu, Lampung sepanjang 162 km.
(Lampung,1/2/12) Peningkatan pengembangan perkeretapian di Lampung sudah sangat dibutuhkan. Ada beberapa alasan yang digelontorkan agar jalur rel memiliki peran penting dalam sektor transportasi. Tingkat pelayanan angkutan jalan raya yang terus menurun karena jumlah kendaraan yang sangat tinggi tidak diimbangi dengan kapasitas jalan menjadi salah satu alasan perlunya pengembangan kereta api.
Matrik pemberitaan sektor transportasi yang dirilis dari media elektronik dan cetak pada 31 Januari 2011
Matrik pemberitaan sektor transportasi yang dirilis dari media elektronik dan cetak pada 27 Januari 2011
Matrik pemberitaan sektor transportasi yang dirilis dari media elektronik dan cetak pada 26 Januari 2011
Matrik pemberitaan sektor transportasi yang dirilis dari media elektronik dan cetak pada 25 Januari 2011
Matrik pemberitaan sektor transportasi yang dirilis dari media elektronik dan cetak pada 24 Januari 2011