(Jakarta, 04/06/10) Kementerian Perhubungan tidak akan meng-grounded pesawat-pesawat milik maskapai nasional yang belum dilengkapi prosedur impor sementara.
Hal itu dikemukakan Kepala Pusat Komunikasi Publik Kemenhub Bambang S. Ervan, Jumat (4/6). Menurutnya, tindakan meng-grounded pesawat hanya dilakukan Kemenhub jika pesawat-pesawat itu tidak memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan penerbangan.
"Grounded dilakukan jika tak memenuhi syarat kelaikan. Kalau masalah dokumen impor itu bukan kewenangan kami," jelasnya.
Dijelaskan, penindakan terhadap pesawat yang tidak dilengkapi dokumen pemberitahuan impor barang (PIB) merupakan kewenangan dari Ditjen Bea Cukai. Sementara yang belum memiliki surat keterangan bebas (SKB) pajak pertambahan nilai (PPN) oleh Ditjen Pajak.
Namun, dia mengharapkan seluruh maskapai yang mengoperasikan pesawat tanpa PIB dan SKB PPN segera mengurus dokumen guna memenuhi persyaratan yang berlaku. "Kami mengharapkan maskapai segera mengurusnya karena ini menyangkut keberlangsungan usaha juga," imbuhnya.
Informasi yang diperoleh dari Kementerian Keuangan menyebutkan, saat ini terdapat 26 pesawat yang dioperasikan Garuda Indonesia dan 16 pesawat yang dioperasikan maskapai lain tanpa dilengkapi dokumen PIB dan SKB PPN. "Dalam kasus ini, maskapai-maskapai itu bukan 'mengemplang pajak', tetapi hanya belum mendapatkan dokumennya saja. Karena semua pesawat-pesawat itu bebas pajak dan bea masuk sebagaimana diatur dalam perudang-undangan," pungkasnya. (DIP)
Direktorat Jenderal Perhubungan Udara KEMENHUB TIDAK MENGGROUNDED PESAWAT YANG BELUM BERDOKUMEN IMPOR 
(Jakarta, 8/2/2012) Dalam rangka penguatan konektivitas nasional yang tertuang dalam Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) di 6 koridor, dibutuhkan 117 triliun rupiah untuk mengembangkan pelabuhan-pelabuhan di Indonesia.
JAYAPURA (07/02/2012) Pemerintah secara bertahap akan menambah kapal-kapal perintis maupun kapal ro-ro khususnya di kawasan timur Indonesia. Penambahan kapal harus segera dilakukan untuk mempercepat Round Trip dalam satu lintasan.
(Jakarta, 6/2/2012) Peristiwa ditangkapnya pilot Lion Air di Surabaya oleh BNN beberapa waktu lalu merupakan tindak lanjut dari kerjasama Kemenhub dan BNN dalam rangka menanggulangi penyalahgunaan dan pencegahan penyebaran narkoba di sektor transportasi.
(Manokwari, 05/02/2012) Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan pada tahun 2012 ini mengalokasikan subsidi operasional untuk kapal penyebrangan sekitar Rp 140 miliar. Sementara itu untuk pembangunan 5 buah kapal disiapkan anggaran sebesar Rp 150 miliar.
(Manokwari, 06/02/2012) Menteri Perhubungan EE Mangindaan meresmikan pengoperasian KMP Napan Wainami dan KM Sabuk Nusantara 32 di Pelabuhan Manokwari. KM Napan Wainami merupakan kapal penyebrangan yang akan melayani pelabuhan Manokwari-Wasior dan berakhir di Nabire. Waktu tempuh Manokwari-Wasior sekitar 11-12 jam sedangkan waktu tempuh Wasior-Nabire 13-14 jam dengan kecepatan rata-rata 11 knot/jam
Matrik pemberitaan sektor transportasi yang dirilis dari media elektronik dan cetak pada 31 Januari 2011
Matrik pemberitaan sektor transportasi yang dirilis dari media elektronik dan cetak pada 27 Januari 2011
Matrik pemberitaan sektor transportasi yang dirilis dari media elektronik dan cetak pada 26 Januari 2011
Matrik pemberitaan sektor transportasi yang dirilis dari media elektronik dan cetak pada 25 Januari 2011
Matrik pemberitaan sektor transportasi yang dirilis dari media elektronik dan cetak pada 24 Januari 2011