(Jakarta, 23/7/2010) Pembentukan lembaga penyelenggara navigasi penerbangan masih menunggu terbitnya peraturan pemerintah tentang organisasi tersebut. Sejauh ini, usulan pembentukan lembaga itu sendiri masih tertahan di Kementerian Hukum dan HAM yang merekomendasikan untuk mengubah format status organisasi dari perusahaan umum (Perum) menjadi lembaga khusus.
Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Herry Bakti S. Gumay mengatakan usulan rancangan peraturan pemerintah (RPP) tentang Perum navigasi penerbangan Indonesia masih ditolak Kementerian Hukum dan HAM. ”Karena dalam usulannya (RPP), formatnya berbentuk Perum. Kementerian Hukum dan HAM menilai, format itu bertentangan dengan UU, dan merekomendasikan agar diubah menjadi BLU yang sifatnya non-profit oriented,” jelasnya, Jumat (23/7). ”Sesuai aturan, jika RPP itu disahkan menjadi PP, baru perusahaan itu terbentuk.”
Menurut Herry, badan tunggal pengelola pelayanan navigasi udara ini ditargetkan bisa terbentuk selambatnya akhir tahun ini dan dapat beroperasi secara mandiri mulai awal 2011. Sampai saat ini, pelayanan navigasi penerbangan masih diselenggarakan oleh beberapa institusi, yakni PT Angkasa Pura I dan II, Unit Pelaksana Teknis Kementerian Perhubungan, serta pihak swasta.
Sebelumnya, Kementerian Hukum dan HAM menjabarkan bahwa lembaga penyelenggaraan pelayanan navigasi penerbangan yang diusulkan menjadi BLU itu sudah sesuai dengan yang diatur dalam UU No. 1/2009 tentang Penerbangan dan PP No. 23/2005 tentang Pengelolaan Keuangan BLU.
Herry menambahkan, terkait dengann itu, PT AP I dan II yang menguasai hampir seluruh pelayanan ATC di Indonesia sendiri sudah membentuk tim kerja dengan GM yang akan mengurusi penggabungan pelayanan tersebut. ”Sekarang, yang ditunggu adalah kesepakatan dari lima kementerian tentang bentuk dari unit kerja Navigasi Penerbangan itu," katanya.
Lima kementerian yang dimaksudnya adalah Perhubungan, Keuangan, BUMN, Kumham dan Setneg. ”Direksinya sedang disiapkan juga. Nanti yang mengusulkan dari masing-masing kementerian teknis. Kami harapkan yang mengisi nanti kalangan profesional yang mengerti bisnis ini," imbuhnya. (DIP)
Direktorat Jenderal Perhubungan Udara PEMBENTUKAN LEMBAGA NAVIGASI PENERBANGAN MASIH TUNGGU PP 
(Jakarta, 3/2/2012) Indonesia bertekad untuk kembali menjadi anggota dewan ICAO. Upaya diplomasi terus dilakukan untuk mencapai keinginan tersebut.Keinginan Indonesia untuk kembali menjadi anggota Dewan ICAO disampaikan Wakil Menteri Perhubungan Bambang Susantono yang didampingi Duta Besar Indonesia untuk Kanada Dienne H. Moehario, Kepala BPSDM Capt Bobby Mamahit dan Irjen Kemenhub Iskandar Abubakar dalam teleconfrence usai peresmian kantor kepentingan pada ICAO (International Civil Aviation Organization) di Montreal Kanada, Jumat (3/2).
(Jakarta, 3/2/2012) Kantor perwakilan Indonesia untuk ICAO secara resmi telah dibuka kembali (reopening). Peresmian Kantor Kepentingan Indonesia di ICAO dilakukan Wakil Menteri Perhubungan RI, Bambang Susantono dan Presiden ICAO (International Civil Aviation Organization), Roberto Kobeh Gonzalez, pada Kamis (2/2) siang sekitar pukul 11.00 waktu Montreal, Kanada, disaksikan oleh Duta Besar RI untuk Kanada, Dienne H. Moehario.
(Montreal, 2/2/2012) Kementerian Perhubungan mengambil langkah-langkah strategis dalam upaya pengembangan dunia penerbangan Indonesia di kancah penerbangan internasional. Langkah tersebut dilakukan melalui upaya penguatan dan pengembangan kerja sama Indonesia dengan Sekretaris Jenderal ICAO. peningkatan partisipasi Indonesia dalam seluruh kegiatan ICAO. Upaya peningkatan citra Indonesia dalam kemajuan pengembangan bidang penerbangan sipil Indonesia di ICAO dan komunitas internasional, upaya mempromosikan kemajuan penerbangan sipil Indonesia, mengikuti perkembangan standar dan regulasi penerbangan sipil internasional.
(Bandar Lampung, 1/2/2012) Sekjen Kementerian Perhubungan M. Iksan Tatang didampingi Dirjen Perkeretaapian Tunjung Inderawan meresmikan Kereta rel diesel Indonesia (KRDI) Way Umpu senilai Rp33 miliar produksi PT INKA untuk dioperasikan di lintas Tanjung Karang-Blambangan Umpu, Lampung sepanjang 162 km.
(Lampung,1/2/12) Peningkatan pengembangan perkeretapian di Lampung sudah sangat dibutuhkan. Ada beberapa alasan yang digelontorkan agar jalur rel memiliki peran penting dalam sektor transportasi. Tingkat pelayanan angkutan jalan raya yang terus menurun karena jumlah kendaraan yang sangat tinggi tidak diimbangi dengan kapasitas jalan menjadi salah satu alasan perlunya pengembangan kereta api.
Matrik pemberitaan sektor transportasi yang dirilis dari media elektronik dan cetak pada 31 Januari 2011
Matrik pemberitaan sektor transportasi yang dirilis dari media elektronik dan cetak pada 27 Januari 2011
Matrik pemberitaan sektor transportasi yang dirilis dari media elektronik dan cetak pada 26 Januari 2011
Matrik pemberitaan sektor transportasi yang dirilis dari media elektronik dan cetak pada 25 Januari 2011
Matrik pemberitaan sektor transportasi yang dirilis dari media elektronik dan cetak pada 24 Januari 2011