Berita  Direktorat Jenderal Perhubungan Udara  PENERBANGAN KE AUSTRALIA SANGAT DIMINATI MASKAPAI NASIONAL Print
PENERBANGAN KE AUSTRALIA SANGAT DIMINATI MASKAPAI NASIONAL

(Jakarta 22/8/10) Kapasitas 4000 kursi untuk penerbangan baru dari dan menuju empat kota di Australia yang diperoleh dari hasil perundingan udara antara Indonesia dengan Negeri Kangguru itu, belum didistribusikan Pemerintah. Saat ini Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan tengah mengevaluasi pengajuan sejumlah maskapai nasional yang berminat mengambil jatah kursi tersebut.

"Minat maskapai sangat tinggi. Kita akan prioritaskan maskapai yang mengajukan permintaan lebih dulu. First in, first serve," jelas Dirjen Perhubungan Udara Herry Bhakti S Gumay, akhir pekan lalu.

Herry memaparkan, evaluasi perlu dilakukan pihaknya agar pendistribusian jatah kursi bisa dilakukan secara merata dengan melihat kesiapan maskapai. Hal itu mengingat alokasi kursi untuk penerbangan baru menuju Negeri Kangguru tersebut relatif masih terbatas jika melihat kebutuhan dan minat yang ada.

"Karena itu, kita hanya akan berikan kepada maskapai yang benar-benar sudah siap melayani dalam waktu dekat. Yaitu yang sudah memiliki rencana jadwal penerbangan yang pasti dan armada yang cukup. Kita tidak mau, nanti setelah kita berikan, terbangnya masih ditunda-tunda," imbuh Dirjen Herry.

Terkait itu, seluruh maskapai yang telah mengajukan permintaan untuk segera melengkapi seluruh data-data yang merepresentasikan kesungguhan niat dan kesiapan mereka. Mulai dari rincian detail kebutuhan alokasi, jadwal penerbangan, termasuk jenis armada yang akan digunakan dan data pendukung teknis lainnya.

"Tapi yang harus menjadi catatan, meskipun sudah kita prioritaskan, keputusan akhir tetap di tangan otoritas penerbangan Australia," lanjut Herry.

Karena, menurutnya, pemberian izin terbang harus berdasarkan persetujuan otoritas penerbangan Australia. Sama halnya dengan di Indonesia, evaluasi juga akan dilakukan Australia terhadap maskapai nasional Indonesia. "Mereka juga punya persyaratan.

Selain demand, hal utama yang akan dilihat mereka adalah standar safety dan security-nya," jelasnya.Sejauh ini maskapai yang sudah menyatakan minatnya untuk membuka rute baru atau sekedar menambah frekuensi penerbangan ke Australia antara lain Garuda Indonesia, Batavia Air, Indonesia AirAsia, Mandala Airlines, Lion Air dan Sriwijaya Air.

"Untuk maskapai yang belum mendapatkan alokasi kapasitas kursi dengan jatah yang 4000 ini, diharapkan bisa melayani sesuai pertemuan ulang yang akan dilaksanakan akhir tahun 2010 ini. Karena dalam pertemuan itu kita akan minta lagi tambahan kapasitas," pungkas Dirjen Herry.

Dipaparkan, Melbourne, Sydney, Perth dan Brisbane, adalah empat kota di Australia yang dibuka oleh Pemerintah negara yang baru saja menggelar pemilu untuk memilih perdana menteri baru tersebut. Dari sekian banyak pengajuan, rute terfavorit yang diminta oleh maskapai adalah Denpasar-Perth.

Selain membuka Jakarta dan Denpasar, menurutnya, Pemerintah juga tengah mengkaji untuk membuka koneksi rute penerbangan Australia - Makassar, Maluku, serta menawarkan kembali pembukaan rute Kupang - Darwin yang telah ditinggalkan sejak kurun beberapa tahun ke belakang. (DIP)

Berita Terkait
Berita Terkini
DIBUTUHKAN RP. 117 TRILIUN KEMBANGKAN PELABUHAN DI INDONESIA

(Jakarta, 8/2/2012) Dalam rangka penguatan konektivitas nasional yang tertuang dalam Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) di 6 koridor, dibutuhkan 117 triliun rupiah untuk mengembangkan pelabuhan-pelabuhan di Indonesia.

Baca Selengkapnya
KAPAL PERINTIS DAN PENYEBERANGAN TERUS DITAMBAH

JAYAPURA (07/02/2012) Pemerintah secara bertahap akan menambah kapal-kapal perintis maupun kapal ro-ro khususnya di kawasan timur Indonesia. Penambahan kapal harus segera dilakukan untuk mempercepat Round Trip dalam satu lintasan.

Baca Selengkapnya
PERISTIWA PENANGKAPAN PILOT DI SURABAYA, TINDAK LANJUT KERJASAMA KEMENHUB DAN BNN

(Jakarta, 6/2/2012) Peristiwa ditangkapnya pilot Lion Air di Surabaya oleh BNN beberapa waktu lalu merupakan tindak lanjut dari kerjasama Kemenhub dan BNN dalam rangka menanggulangi penyalahgunaan dan pencegahan penyebaran narkoba di sektor transportasi.

Baca Selengkapnya
2012, ANGGARAN OPERASIONAL PENYEBERANGAN PERINTIS DIALOKASIKAN 140 M

(Manokwari, 05/02/2012) Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan pada tahun 2012 ini mengalokasikan subsidi operasional untuk kapal penyebrangan sekitar Rp 140 miliar. Sementara itu untuk pembangunan 5 buah kapal disiapkan anggaran sebesar Rp 150 miliar.

 

Baca Selengkapnya
KEMENHUB SERAHKAN KMP NAPAN WAINAMI DAN KM SABUK NUSANTARA 32 DI MANOKWARI

(Manokwari, 06/02/2012)  Menteri Perhubungan EE Mangindaan meresmikan pengoperasian KMP Napan Wainami dan KM Sabuk Nusantara 32 di Pelabuhan Manokwari. KM Napan Wainami merupakan kapal penyebrangan yang akan melayani pelabuhan Manokwari-Wasior dan berakhir di Nabire. Waktu tempuh Manokwari-Wasior sekitar 11-12 jam sedangkan waktu tempuh Wasior-Nabire 13-14 jam dengan kecepatan rata-rata 11 knot/jam

Baca Selengkapnya
Liputan Khusus
Transportation News Bite
MATRIK MINITORING PEMBERITAAN SEKTOR TRANSPORTASI TGL 31 JANUARI 2011

Matrik pemberitaan sektor transportasi yang dirilis dari media elektronik dan cetak pada 31 Januari 2011

MATRIK MONITORING PEMBERITAAN SEKTOR TRANSPORTASI TGL 27 JANUARI 2011

Matrik pemberitaan sektor transportasi yang dirilis dari media elektronik dan cetak pada 27 Januari 2011

MATRIK MONITORING PEMBERITAAN SEKTOR TRANSPORTASI TGL 26 JANUARI 2011

Matrik pemberitaan sektor transportasi yang dirilis dari media elektronik dan cetak pada 26 Januari 2011

MATRIK MONITORING PEMBERITAAN SEKTOR TRANSPORTASI TGL 25 JANUARI 2011

Matrik pemberitaan sektor transportasi yang dirilis dari media elektronik dan cetak pada 25 Januari 2011

MATRIK MONITORING PEMBERITAAN SEKTOR TRANSPORTASI TGL 24 JANUARI 2011

Matrik pemberitaan sektor transportasi yang dirilis dari media elektronik dan cetak pada 24 Januari 2011

Kolom Redaksi