Dalam proses pembahasan RPP sejauh ini Pemerintah telah menyatukan RPP tentang Tatanan dan Penyelenggaraan, RPP tentang Sarana dan Prasarana dan RPP tentang Lalu-lintas yang digabungkan menjadi RPP Penyelenggaraan Perkeretaapian , sementara RPP yang lain adalah menyangkut RPP mengenai lalu lintas dan angkutan . Hal lain yang mendapatkan perhatian Pemerintah adalah prioritas penetapan regulasi perkeretaapian yang mengatur kepastian hukum untuk menarik investasi.
Sementara itu Pemerintah juga memastikan bahwa perdebatan tentang Pasal 208 Bab X dalam RPP tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian telah dapat diatasi dan semua pihak dapat menerima. Pasal tersebut menyebutkan bahwa prasarana perkeretaapian baik yang beroperasi maupun tidak beroperasi merupakan milik Pemerintah dan Badan Usaha yang telah mendapatkan ijin penyelenggaraan serta merupakan bagian dari jaringan jalur kereta api nasional.
Berdasarkan amanat yang dikandung dalam UU No. 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian, setidaknya dalam jangka waktu satu tahun setelah UU ditandatangani oleh Presiden, Pemerintah seharusnya telah mengeluarkan PP sebagai peraturan turunannya. (BRD)
(Jakarta, 3/2/2012) Indonesia bertekad untuk kembali menjadi anggota dewan ICAO. Upaya diplomasi terus dilakukan untuk mencapai keinginan tersebut.Keinginan Indonesia untuk kembali menjadi anggota Dewan ICAO disampaikan Wakil Menteri Perhubungan Bambang Susantono yang didampingi Duta Besar Indonesia untuk Kanada Dienne H. Moehario, Kepala BPSDM Capt Bobby Mamahit dan Irjen Kemenhub Iskandar Abubakar dalam teleconfrence usai peresmian kantor kepentingan pada ICAO (International Civil Aviation Organization) di Montreal Kanada, Jumat (3/2).
(Jakarta, 3/2/2012) Kantor perwakilan Indonesia untuk ICAO secara resmi telah dibuka kembali (reopening). Peresmian Kantor Kepentingan Indonesia di ICAO dilakukan Wakil Menteri Perhubungan RI, Bambang Susantono dan Presiden ICAO (International Civil Aviation Organization), Roberto Kobeh Gonzalez, pada Kamis (2/2) siang sekitar pukul 11.00 waktu Montreal, Kanada, disaksikan oleh Duta Besar RI untuk Kanada, Dienne H. Moehario.
(Montreal, 2/2/2012) Kementerian Perhubungan mengambil langkah-langkah strategis dalam upaya pengembangan dunia penerbangan Indonesia di kancah penerbangan internasional. Langkah tersebut dilakukan melalui upaya penguatan dan pengembangan kerja sama Indonesia dengan Sekretaris Jenderal ICAO. peningkatan partisipasi Indonesia dalam seluruh kegiatan ICAO. Upaya peningkatan citra Indonesia dalam kemajuan pengembangan bidang penerbangan sipil Indonesia di ICAO dan komunitas internasional, upaya mempromosikan kemajuan penerbangan sipil Indonesia, mengikuti perkembangan standar dan regulasi penerbangan sipil internasional.
(Bandar Lampung, 1/2/2012) Sekjen Kementerian Perhubungan M. Iksan Tatang didampingi Dirjen Perkeretaapian Tunjung Inderawan meresmikan Kereta rel diesel Indonesia (KRDI) Way Umpu senilai Rp33 miliar produksi PT INKA untuk dioperasikan di lintas Tanjung Karang-Blambangan Umpu, Lampung sepanjang 162 km.
(Lampung,1/2/12) Peningkatan pengembangan perkeretapian di Lampung sudah sangat dibutuhkan. Ada beberapa alasan yang digelontorkan agar jalur rel memiliki peran penting dalam sektor transportasi. Tingkat pelayanan angkutan jalan raya yang terus menurun karena jumlah kendaraan yang sangat tinggi tidak diimbangi dengan kapasitas jalan menjadi salah satu alasan perlunya pengembangan kereta api.
Matrik pemberitaan sektor transportasi yang dirilis dari media elektronik dan cetak pada 31 Januari 2011
Matrik pemberitaan sektor transportasi yang dirilis dari media elektronik dan cetak pada 27 Januari 2011
Matrik pemberitaan sektor transportasi yang dirilis dari media elektronik dan cetak pada 26 Januari 2011
Matrik pemberitaan sektor transportasi yang dirilis dari media elektronik dan cetak pada 25 Januari 2011
Matrik pemberitaan sektor transportasi yang dirilis dari media elektronik dan cetak pada 24 Januari 2011