Profil  Sejarah  Sejarah Print
Sejarah

Departemen Perhubungan telah ada sejak Periode awal Kemerdekaan Indonesia yang dibentuk berdasarkan periode Kabinet Republik Indonesia :

 

1.      Kabinet Presidensiil : 2 September 1945 s.d. 14 November 1945

  • Menteri Perhubungan adalah  Abikusno Tjokrosujono.

 

2.      Kabinet Sjahrir ke I : 14 Nopember 1945 s.d. 12 Maret 1946

  • Menteri Perhubungan adalah Ir. Abdulkarim.

 

3.      Kabinet Sjahrir ke II : 12 Maret 1945 s.d. 2 Oktober 1946

  • Menteri Perhubungan adalah Ir. Abdulkarim 
  • Menteri Muda Perhubungan adalah Ir. Djuanda

 

4.      Kabinet Sjarir ke III : 2 Oktober 1946 s.d. 3 Juli 1947

  • Menteri Perhubungan adalah Ir. Djuanda
  • Menteri Muda Perhubungan adalah Ir. Djuanda
  • Menteri Muda Perhubungan adalah Setiadjid

 

5.      Kabinet Amir Sjarifudin ke I : 3 Juli 1947 s.d. 20 Januari 1948

  • Menteri Perhubungan adalah Ir. Djuanda

6.      Kabinet Amir Sjarifudin ke II : 11 Nopember 1947 s.d. 20 Januari 1948

  • Menteri Perhubungan adalah Ir. Djuanda

 7.      Kabinet Hatta ke I (Kabinet Presidensiil) : 20 Januari 1948 s.d. 4 Agustus 1948 

 

 8.      Kabinet Darurat : 19 Desember 1948 s.d. 13 Juli 1949

  • Menteri Perhubungan dan mewakili kemakmuran adalah Ir. Indratjaj

9.      Kabinet Hatta k II (Kabinet Presidensiil) : 4 Agustus 1949 s.d. 20 Desember 1949

  • Menteri Perhubungan adalah Ir. H. Laoh

10.  Kabinaet Susanto (Kabinet Peralihan) : 20 Desember 1949 s.d. 21 Januari 1950 Tidak ada Menterinya

 

11.  Kabinet Halim (Republik Indonesia Jogya-Jakarta) : 21 Januari 1950 s.d.   6 September 1950

  • Menteri Pekerjaan Umum dan Perhubungan adalah Ir. Sitompul                                                 

12.  Kabinet Republik Indonesia Serikat Pertama dan Terakhir : 20 Desember 1949 s.d. 6 September 1950

  • Menteri Perhubungan adalah Mr. Wilopo

13.  Kabinet Natsir (Kabinet Republik Indonesia Kesatuan ke I) : 6 September 1950 s.d. 27 April 1951

  • Menteri Perhubungan adalah Ir. Djuanda

14.  Kabinet Sukiman (Kabinet Republik Indonesia Kesatuan ke II) 27 April 1951 s.d. 3 April 1952

 

15.  Kabinet Wilopo (Kabinet Republik Indonesia Kesatuan ke III) 3 April 1952 s.d.1 Agustus 1953

  • Menteri Perhubungan adalah Ir. Djuanda

16.  Kabinet Ali Sastroamidjoyo ke I (Kabinet Republik Indonesia ke IV): 1 Agustus 1953 s.d. 12 Agustus 1955

  • Menteri Perhubungan adalah Abikusno Tjokrosujoso
  • Mulai tanggal 19 Nopember 1954 Mr. Abikusno Tjokrosujoso meletakkan jabatan sebagai Menteri Perhubungan ad interim dan diganti oleh
  • DR. A. K Gani dengan Keppres No. 227 tahun 1954 tangal 18 Nopember 1954

17.  Kabinet Burhanuddin Harahap (Kabinet Republik Indonesia Kesatuan ke V):   12 Agustus 1955 s.d. 24 Maret 1956

  • Menteri Perhubungan adalah F. Laoh
  • Menteri Muda Perhubungan adalah Asrarudin

18.  Kabinet Ali Sastroamidjoyo ke II (Kabinet Rep. Indonesia Kesatuan ke VI):   24 Maret 1956 s.d. 9 April 1957

  • Menteri Perhubungan adalah H. Sjuchjar Tedjasukmana
  • Menteri Muda Perhubungan adalah A. Be. De Rozari, terhitung tangal 9 Januari 1967 diberhentikan dengan hormat dari jabatannya.

 

Program Kementerian Perhubungan jaman itu adalah :

a.       Memperlengkapi alat-alat transport untuk daerah yang menghasilkan produksi banyak, sehinga tercapai imbangan yang baik antar produksi dan    konsumsi dengan mengutamakan rehabilitasi jalan-jalan di luar jawa.

b.      Memajukan dan mengawasi pelayaran nasional serta melindungi terhadap persaingan asing.

 

19.  Kabinet Djuanda ? Kabinet Karya (Kabinet Republik Indonesia Kesatuan ke VII):  9 April 1957 s.d. 10 Juli 1959

  • Menteri Perhubungan adalah Mr. Sukardan

20.  Kabinet Republik Indonesia (sesudah Dekrit Presiden 5 Juli 1959) dengan periode :

a.       Kabinet Kerja I : 10 Juli 1959 s.d. 18 Februari 1960

  • Menteri Muda Perhubungan Laut adalah Ir. Abdul Mutholib Danunungrat
  • Menteri Muda Perhubungan Darat dan Pos Telegrap dan Telepon adalah  Jend. Mayor Djatikusumo
  • Menteri Muda Perhubunga Udara adalah Kol . Udara R. Iskandar

b.      Kabinet Kerja II : 18 Februari 1960 s.d. 6 Maret 1962

  • Menteri  Perhubungan Darat dan Pos Telegrapdan Telepon, Pariwisata adalah   Mayor Jend . Djatikusumo
  • Menteri  Perhubungan Laut adalah Ir. Abdul Mutholib Danunungrat
  • Menteri  Perhubunga Udara adalah Kol . Udara R. Iskandar

c.       Kabinet Kerja III : 6 Maret 1962 s.d. 13 November 1963

  • Menteri  Perhubungan Darat dan Pos Telekomunikasi dan Pariwisata adalah Letjen Djatikusumo
  • Menteri Muda Perhubungan Laut adalah Ir. Abdul Mutholib Danunungrat
  • Menteri Muda Perhubungan Darat dan Pos Telegrap dan Telepon, Pariwisata adalah  Letnan Jend. Mayor Djatikusumo
  • Menteri Muda Perhubunga Udara adalah Kol . Udara R. Iskandar

d.      Kabinet Kerja IV : 13 November 1963 s.d. 27 Agustus 1964

  • Menteri  Perhubungan Darat dan Pos Telekomunikasi dan Pariwisata adalah   Letjen Hidayat
  • Menteri  Perhubungan Laut adalah Brigadir Jenderal KKO Ali Sadikin
  • Menteri  Perhubunga Udara adalah Laksamana Muda Udara  Iskandar

c.       Kabinet Dwikora : 27 Agustus 1964 s.d. 1965

  • Menteri Perhubungan Darat : Letjen Hidayat
  • Menteri Perhubungan Udara : Partono (baru mulai 2 April 1965)

21.  Kabinet Sesudah Orde Lama yaitu :

a.       Kabinet Dwikora yang disempurnakan : 24 Februari 1966 s.d. 28 Maret 1966

  • Menteri Perhubungan Udara: Partono
  • Menteri Perhubungan Laut : Mayjen KKO Ali  Sadikin

b.      Kabinet Dwikora yan disempurnakan : 27 Maret 1966 s.d. 25 Juli 1966

  • Kementerian Perhubungan dengan Menteri : Laksamana Muda Laut Jatidjan
  • Kementerian Perhubungan mempunyai :
  • Departemen Perhubungan Darat   : Brigjen Utoyo Utomo
  • Departemen Perhubungan Udara : Partono

c.       Kabinet Ampera : 25 Juli 1966 s.d. 17 Oktober 1967

      Departemen Perhubungan  

  • Menteri Perhubungan : Sutopo
  • Menteri Maritim : Laksamana Muda Laut Jatidjan

22.  Kabinet Pembangunan (Orde Baru) :

a.       Kabinet Pembangunan I : 6 Juni 1968 s.d. 28 Maret 1973

  • Menteri Perhubungan : Drs. Frans Seda

b.      Kabinet Pembangunan II : 28 Maret 1973 s.d. 28 Maret 1978

  • Menteri Perhubungan : Prof. DR. Emil Salim

c.       Kabinet Pembangunan III : 29 Maret 1978 s.d. 15 Maret 1983

  • Menteri Perhubungan : Roesmin Nuryadin

d.      Kabinet Pembangunan IV : 19 Maret 1983 s.d. Maret 1988

  • Menteri Perhubungan  : Roesmin Nuryadin

 

Pada saat itu Departemen Perhubungan mempunyai Direktorat Perhubungan Darat, Direktorat Perhubungan Laut, Direktorat Perhubungan Udara dan mempunyai Kaperwahub dan Kanwil-Kanwil.

 

e.       Kabinet Pembangunan V : 1988 s.d. 1993

  • Menteri Perhubungan : Ir. Azwar Anas

 

Departemen Perhubungan membawahi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Laut dan Udara serta dihapus Kaperwahub dan digabung menjadi Kanwil ? Kanwil Perhubungan di setiap propinsi.

 

f.        Kabinet Pembangunan VI : 1993 s.d. 1998

  • Menteri Perhubungan : DR. Haryanto Dhanutirto
Berita Terkini
INDONESIA TARGETKAN JADI ANGGOTA DEWAN ICAO PADA 2013

(Jakarta, 3/2/2012) Indonesia bertekad untuk kembali menjadi anggota dewan ICAO. Upaya diplomasi terus dilakukan untuk mencapai keinginan tersebut.Keinginan Indonesia untuk kembali menjadi anggota Dewan ICAO disampaikan Wakil Menteri Perhubungan Bambang Susantono yang didampingi Duta Besar Indonesia untuk Kanada Dienne H. Moehario, Kepala BPSDM Capt Bobby Mamahit dan Irjen Kemenhub Iskandar Abubakar dalam teleconfrence usai peresmian kantor kepentingan pada ICAO (International Civil Aviation Organization) di  Montreal Kanada, Jumat (3/2).

Baca Selengkapnya
TELECONFERENCE DARI MONTREAL : KANTOR PERWAKILAN INDONESIA DI ICAO, WUJUD KOMITMEN TINGKATKAN PENERBANGAN NASIONAL

(Jakarta, 3/2/2012) Kantor perwakilan Indonesia untuk ICAO secara resmi telah dibuka kembali (reopening). Peresmian Kantor Kepentingan Indonesia di ICAO dilakukan Wakil Menteri Perhubungan RI, Bambang Susantono dan Presiden ICAO (International Civil Aviation Organization), Roberto Kobeh Gonzalez, pada Kamis (2/2) siang sekitar pukul 11.00 waktu Montreal, Kanada, disaksikan oleh Duta Besar RI untuk Kanada, Dienne H. Moehario.

Baca Selengkapnya
KANTOR KEPENTINGAN INDONESIA PADA ICAO DIRESMIKAN

(Montreal, 2/2/2012) Kementerian Perhubungan mengambil langkah-langkah strategis dalam  upaya pengembangan dunia penerbangan Indonesia di kancah penerbangan internasional. Langkah tersebut dilakukan melalui upaya penguatan dan pengembangan kerja sama Indonesia dengan Sekretaris Jenderal ICAO. peningkatan partisipasi Indonesia dalam seluruh kegiatan ICAO. Upaya peningkatan citra Indonesia dalam kemajuan pengembangan bidang penerbangan sipil Indonesia di ICAO dan komunitas internasional, upaya mempromosikan kemajuan penerbangan sipil Indonesia, mengikuti perkembangan standar dan regulasi penerbangan sipil internasional.

Baca Selengkapnya
KRDI AC WAY UMPU RESMI BEROPERASI DI JALUR TANJUNG KARANG-BLAMBANGAN UMPU

(Bandar Lampung, 1/2/2012) Sekjen Kementerian Perhubungan M. Iksan Tatang didampingi Dirjen Perkeretaapian Tunjung Inderawan meresmikan Kereta rel diesel Indonesia (KRDI) Way Umpu senilai Rp33 miliar produksi PT INKA untuk dioperasikan di lintas Tanjung Karang-Blambangan Umpu, Lampung sepanjang 162 km.

Baca Selengkapnya
LAMPUNG KEMBANGKAN PERKERETAAPIAN

(Lampung,1/2/12) Peningkatan pengembangan perkeretapian di Lampung sudah sangat dibutuhkan. Ada beberapa alasan yang digelontorkan agar jalur rel memiliki peran penting dalam sektor transportasi. Tingkat pelayanan angkutan jalan raya yang terus menurun karena jumlah kendaraan yang sangat tinggi tidak diimbangi dengan kapasitas jalan menjadi salah satu alasan perlunya pengembangan kereta api. 

Baca Selengkapnya
Liputan Khusus
Transportation News Bite
MATRIK MINITORING PEMBERITAAN SEKTOR TRANSPORTASI TGL 31 JANUARI 2011

Matrik pemberitaan sektor transportasi yang dirilis dari media elektronik dan cetak pada 31 Januari 2011

MATRIK MONITORING PEMBERITAAN SEKTOR TRANSPORTASI TGL 27 JANUARI 2011

Matrik pemberitaan sektor transportasi yang dirilis dari media elektronik dan cetak pada 27 Januari 2011

MATRIK MONITORING PEMBERITAAN SEKTOR TRANSPORTASI TGL 26 JANUARI 2011

Matrik pemberitaan sektor transportasi yang dirilis dari media elektronik dan cetak pada 26 Januari 2011

MATRIK MONITORING PEMBERITAAN SEKTOR TRANSPORTASI TGL 25 JANUARI 2011

Matrik pemberitaan sektor transportasi yang dirilis dari media elektronik dan cetak pada 25 Januari 2011

MATRIK MONITORING PEMBERITAAN SEKTOR TRANSPORTASI TGL 24 JANUARI 2011

Matrik pemberitaan sektor transportasi yang dirilis dari media elektronik dan cetak pada 24 Januari 2011

Kolom Redaksi