Berita Umum

Baca Selengkapnya
27 Jun 2025 10815 View

Menhub Dudy Tegaskan Penanganan Angkutan ODOL Harus Segera Dilaksanakan

Jakarta – Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengatakan bahwa penanganan angkutan Over Dimension dan Over Loading (ODOL) di Indonesia harus segera dilaksanakan dan tidak bisa lagi ditunda, sebab selama ini masalah tersebut telah menyebabkan dampak mengerikan di berbagai aspek. Dampak yang dimaksud meliputi kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan korban luka hingga korban jiwa, kemacetan di sejumlah ruas jalan, kerusakan infrastruktur jalan, bahkan peningkatan polusi udara di daerah terdampak.

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
Baca Selengkapnya
14 Jun 2025 5669 View

Menhub Dudy Tekankan Pentingnya Integrasi Data Angkutan Umum dan Angkutan Barang Demi Tingkatkan Keselamatan

Jakarta - Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menyampaikan bahwa integrasi data angkutan umum dan angkutan barang harus segera dilaksanakan untuk meningkatkan pengawasan dan tindakan hukum bagi pelanggaran hukum di jalan, yang akhirnya akan meningkatkan keselamatan jalan. Hal ini disampaikan Menhub Dudy saat menghadiri Rapat Kerja Teknis Fungsi Lalu Lintas Polri 2025, di Jakarta, Jumat (13/6).

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
Baca Selengkapnya
12 Jun 2025 6288 View

Kemenhub Buka Kolaborasi Bangun Infrastruktur Transportasi Berkelanjutan

Jakarta - Pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, pembangunan infrastruktur transportasi di Indonesia menjadi salah satu prioritas utama yang termasuk dalam misi Asta Cita. Untuk itu, Kementerian Perhubungan siap membuat langkah signifikan dalam pengembangan infrastruktur dan layanan transportasi.

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
Baca Selengkapnya
09 Jun 2025 5514 View

Indonesia-Arab Saudi Bahas Penggunaan Bandara Taif untuk Haji dan Umrah

Makkah – Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menilai Bandara Taif secara teknis bisa digunakan untuk jamaah haji dan umrah asal Indonesia. Hal ini disampaikan Menhub pada saat pertemuan antara Anggota Amirul Hajj Indonesia 2025 dengan Otoritas Bandara Taif International Airport di Makkah, Arab Saudi, Minggu (8/6).

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
Baca Selengkapnya
03 Jun 2025 7335 View

Kemenhub: Kebijakan Diskon Tarif Transportasi untuk Gerakkan Ekonomi

Jakarta – Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mendukung langkah Presiden RI Prabowo Subianto yang memberikan stimulus berupa diskon tarif untuk sektor transportasi. Menurut Menhub Dudy, kebijakan ini sangat tepat dalam rangka menjaga daya tahan ekonomi dan stabilitas nasional di tengah situasi global yang saat ini sangat dinamis.

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
Baca Selengkapnya
27 May 2025 5860 View

Kemenhub Berkomitmen Perkuat Kolaborasi dengan IMO

Jakarta - Kementerian Perhubungan berkomitmen memperkuat kolaborasi dengan International Maritime Organization (IMO) dalam meningkatkan ketahanan sektor maritim serta memajukan agenda maritim global. Hal tersebut disampaikan Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi saat bertemu dengan Sekretaris Jenderal IMO Arsenio Dominguez di Jakarta, Selasa (27/5).

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
Baca Selengkapnya
15 May 2025 4331 View

Kementerian Perhubungan Beri Penghargaan Pelayanan Prima kepada 76 Unit Pelayanan Publik Sektor Transportasi

Jakarta – Kementerian Perhubungan memberikan Penghargaan Penilaian Pelayanan Prima kepada 76 Unit Pelayanan Publik (UPP) Sektor Transportasi Tahun 2024. Penghargaan tersebut diserahkan dalam acara pembukaan Workshop/Praktik Baik Pelayanan yang Ramah, Responsif, dan Sensitif Terhadap Kelompok Rentan di Jakarta, Rabu (14/5).

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
Baca Selengkapnya
09 May 2025 14420 View

Menhub Dudy Lantik dan Rotasi Pejabat di Lingkungan Kementerian Perhubungan

Jakarta - Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi melantik dan merotasi sejumlah pejabat di lingkungan Kementerian Perhubungan, di Jakarta, Jumat (9/5). Secara keseluruhan, Menhub melantik 318 pejabat di lingkungan Kemenhub yang terdiri dari Pejabat Pimpinan Tinggi Madya (Eselon I), Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II), Pejabat Administrator (Eselon III) serta Pejabat Pengawas (Eselon IV).

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik