Berita

Baca Selengkapnya
04 Dec 2016 4427 View

Menhub Pastikan Terminal Pulogebang Dapat Beroperasi 20 Desember 2016

JAKARTA - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi melakukan tinjauan ke Terminal Terpadu Pulogebang untuk memastikan terminal tersebut dapat beroperasi pada 20 Desember 2016. Menhub mengatakan, secara bertahap akan dilakukan pemindahan pengoperasian bus-bus dari terminal Pulogadung ke Terminal Terpadu Pulogebang.

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
Baca Selengkapnya
04 Dec 2016 5477 View

Menhub Cek Progres KA Bandara dan DDT Manggarai - Cikarang

JAKARTA - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi terus memantau progres pembangunan KA Bandara dan Double Double Track atau jalur KA dwi ganda Manggarai - Cikarang. Menggunakan KA Inspeksi, Menhub Budi menyusuri jalur mulai dari Stasiun Bekasi ke Stasiun Cikarang, lalu melanjutkan Stasiun Batu Ceper hingga Stasiun Tangerang untuk memastikan kedua proyek tersebut dapat selesai sesuai target, yaitu pada Juni 2017 untuk KA Bandara dan awal tahun 2019 untuk DDT Manggarai - Cikarang.

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
Baca Selengkapnya
02 Dec 2016 4533 View

Kemenhub Siapkan 300 Bus Pulangkan Peserta Aksi Damai

JAKARTA - Kementerian Perhubungan telah menyiapkan 300 unit bus dari Damri, PPD dan Jasa Raharja untuk digunakan sebagai angkutan para peserta aksi Damai 2 Desember 2016 yang mengalami kesulitan mendapatkan angkutan saat kembali pulang ke daerahnya.

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
Baca Selengkapnya
01 Dec 2016 12856 View

AUDITOR INTERNAL PEMERINTAH SELENGGARAKAN WORKSHOP PENINGKATAN KAPABILITAS APARAT PENGAWAS INTERN PEMERINTAH (APIP)

JAKARTA – Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam mengawal akuntabilitas pembangunan nasional menjadi perhatian penting Presiden Joko Widodo. Presiden memberikan target kepada BPKP selaku pembina APIP untuk meningkatan kapabilitas APIP dalam jangka waktu lima tahun ke depan, yang semula kapabilitas APIP di level 1 sebanyak 85%, maka lima tahun mendatang harus dibalik menjadi kapabilitas level 3 lah yang sebanyak 85%. Target tersebut merujuk kepada data yang dihasilkan dari penilaian BPKP terhadap 417 APIP pada akhir tahun 2014, yang memperlihatkan sebanyak 85% APIP berada pada kapabilitas level 1 (Initial), 11,99% APIP berada pada level 2 (Infrastructure) dan sisanya level 3 (integrated). Kalau diteruskan kepada level yang semakin tinggi lagi, masih ada level 4 (managed) dan level 5 (optimized), namun APIP di Indonesia saat ini belum ada yang mencapai level 4 dan 5.

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
Baca Selengkapnya
30 Nov 2016 10753 View

Menhub : Pengelolaan Pelayaran Nasional Perlu Kepastian Batas Wilayah Negara

JAKARTA - Penetapan garis batas wilayah Indonesia dengan negara-negara tetangga akan memberikan jaminan kepastian hukum dalam berbagai aspek bagi kedua belah pihak. Demikian disampaikan Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi dalam acara Rapat Kerja dengan Komisi I DPR RI mengenai Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Singapura tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara di Bagian Timur Selat Singapura di Ruang Rapat Komisi I DPR RI, Rabu (30/11).

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
Baca Selengkapnya
29 Nov 2016 13802 View

Perjanjian Konsesi Pengusahaan Pelabuhan Marunda Ditandatangani

JAKARTA – Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut kembali memberikan kesempatan kepada swasta untuk turut berinvestasi dalam pembangunan dan pengelolaan infrastruktur khususnya di sektor perhubungan laut. Kerjasama antara Pemerintah dan Swasta ini ditandai dengan ditandatanganinya Perjanjian Konsesi Pengusahaan Jasa Kepelabuhanan pada Terminal Umum Curah PT. Karya Citra Nusantara di Pelabuhan Marunda oleh Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas V Marunda, Heri Purwanto, dengan Direktur Utama PT. Karya Citra Nusantara, Widodo Setiadi, dan disaksikan oleh Direktur Kepelabuhanan, Mauritz HM. Sibarani, Selasa (29/11/2016) di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan Jakarta.

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik