Berita

Baca Selengkapnya
23 Dec 2015 6678 View

Dirjen Hubla Tetapkan Keputusan Tentang Kode Keselamatan Kapal Fungsi Khusus

JAKARTA – Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Bobby R. Mamahit menetapkan pemberlakuan resolusi International MaritimeOrganization (IMO) MSC.266(84) tentang Kode Keselamatan Kapal Fungsi Khusus, 2008 (Code of Safety for Special Purpose Ships, 2008) beserta amandemen-amandemennya untuk kapal-kapal berbendera Indonesia.

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
Baca Selengkapnya
22 Dec 2015 4886 View

Indonesia Kerahkan Seluruh Kemampuan untuk Menjadi Anggota Dewan ICAO

JAKARTA - Indonesia akan mengerahkan seluruh kemampuan untuk mencari dukungan negara-negara sahabat dalam rangka pencalonan menjadi Anggota Dewan Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (International Civil Aviation Organization - ICAO) kategori III yang akan berlangsung pada 39th Session of ICAO Assembly September - Oktober 2016 di Markas ICAO Montreal, Kanada.

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
Baca Selengkapnya
22 Dec 2015 6143 View

Empat Fokus Kebijakan Kementerian Perhubungan Tahun 2016

JAKARTA - Kementerian Perhubungan pada Tahun Anggaran (TA) 2016 memperoleh alokasi dana sebesar Rp 48,465 triliun. Menteri Perhubungan Ignasius Jonan dalam Forum Transportasi di Jakarta, Rabu (16/12) mengungkapkan, alokasi anggaran sebesar Rp 48,465 triliun untuk belanja modal Rp 29,918 triliun, belanja pegawai Rp 2,952 triliun, belanja barang operasional Rp 2,947 triliun dan belanja barang non operasional Rp 12,648 triliun.

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
Baca Selengkapnya
20 Dec 2015 18502 View

Q & A tentang LAYANAN TRANSPORTASI BERBASIS APLIKASI

Question & Ask (Q & A) tentang LAYANAN TRANSPORTASI BERBASIS APLIKASIQ: Ketentuan apa yang mengatur transportasi umum?A: Tercantum dengan jelas pada Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan JalanPasal 47 ayat 2 : Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a dikelompokkan berdasarkan jenis:a.Sepeda Motorb.Mobil Penumpangc.Mobil Busd.Mobil Barange.Kendaraan Khusus

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
Baca Selengkapnya
18 Dec 2015 29875 View

Revisi CASR Part 21 Amendment 2 Diharapkan Penuhi Dinamisme Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil

Jakarta - Kementerian Perhubungan telah menerbitkan Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 98 Tahun 2015 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 21 Amandemen 2 tentang Prosedur Sertifikasi untuk Produk dan Bagian-Bagiannya atau dikenal dengan Civil Aviation Safety Regulation (CASR) Part 21 "Certification Procedures for Product and Parts" pada 9 Juni 2015. Revisi CASR part 21 diharapkan menjawab dinamisme perkembangan peraturan keselamatan sipil internasional yang tertuang dalam ICAO Annexes terutama pemenuhan Annexes 8. Hal tersebut disampaikan Direktur Kelaikan Udara dan Pengoperasian Pesawat Udara Moh. Alwi dalam Sosialisasi Civil Aviation Safety Regulation (CASR) Part 21-Amendment 2 di Hotel Mercure, Jakarta, Kamis (17/12).

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
Baca Selengkapnya
17 Dec 2015 5001 View

Pembebasan PPN Impor Suku Cadang Tingkatkan Daya Saing Maskapai Nasional

JAKARTA - Kementerian Keuangan telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan RI No.193/PMK.03/2015 tentang Tata Cara Pemberian Fasilitas Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Atas Impor dan Penyerahan Jasa Kena Pajak Terkait Alat Angkutan Tertentu. Peraturan tersebut akan sangat membantu operator penerbangan nasional dalam mengembangkan usaha.

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
Baca Selengkapnya
17 Dec 2015 7701 View

16 Target Kinerja Kementerian Perhubungan di Tahun 2016

JAKARTA - Menteri Perhubungan Ignasius Jonan menetapkan 16 target kinerja yang harus dicapai oleh jajarannya di Kementerian Perhubungan (Kemenhub) pada tahun 2016. Target-target kinerja tersebut merupakan komitmen Kementerian Perhubungan dalam mendukung dan mengimplementasikan Nawa Cita yang sudah ditetapkan oleh Presiden RI, Joko Widodo pada sektor transportasi, yang diwujudkan ke dalam 4 fokus kerja Kementerian perhubungan yaitu, peningkatan keselamatan dan keamanan transportasi, peningkatan kapasitas transportasi, peningkatan pelayanan transportasi serta tata kelola dan regulasi.

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik