(Jakarta, 16/2/2012) Kepolisian RI diminta untuk memperketat dalam hal pemberian Surat Izin Mengemudi (SIM), yang berfungsi sebagai salah satu instrumen untuk pengendalian keselamatan lalu lintas di jalan raya.
(Jakarta, 16/2/2012) Isu pungutan liar (pungli) di sektor transportasi sebagaimana di rilis Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) senilai Rp 25 triliun dipertanyakan oleh Kementerian Perhubungan dan Kepolisian.
(Jakarta, 16/02/2012) Sesuai Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), ada 5 (lima) instansi pemerintah yang bertanggungjawab atas penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan, kelima instansi tersebut, yaitu : Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Kementerian Perhubungan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Negara Riset & Teknologi, dan Kepolisian RI.
(Jakarta, 16/02/2012) Maraknya berbagai kecelakaan lalu lintas yang terjadi akhir-akhir ini, hendaknya menjadi pemacu Pemerintah untuk membenahi pelayanannya selama ini, terutama stakeholder terkait penyelenggaraan transportasi jalan. Demikian disamaikan oleh Hotma Simanjuntak, Direktur Keselamatan Transportasi Darat, pada kesempatan Press Background Keselamatan Jalan, di Hotel Millenium, Jakarta, pada Kamis, 16/02/2012.
(Jakarta 16/2/2012). Kantor Adminstrator Pelabuhan Sunda Kelapa fasilitasi operator kapal penyeberangan Muara Angke ke kawasan Pulau Seribu Jakarta untuk menyandarkan kapal-kapalnya di terminal penyeberangan penumpang di Pelabuhan Angke.
(Jakarta, 16/2/2012) Evaluasi terhadap angkutan umum untuk meningkatkan pelayanan dan mengetahui kelaikan kendaraan dilakukan setiap hari. Menurut Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Suroyo Alimoeso semua dilakukan sebelum pemberangkatan bus dari terminal dan setelah bus melakukan perjalanan dan berhenti di terminal kedatangan.
(Jakarta 16/2/2012). Menteri Perhubungan E.E Mangindaan memberikan penghargaan berupa predikat Master Mariner (M.Mar.) untuk Ahli Nautika Ting¬kat-I dan Master Marine Engineer (M.Mar.E.) untuk Ahli Teknika Tingkat-I pada 185 pelaut perwira siswa yang telah menyelesaikan pendididikan kepelautan tertinggi di BP3IP (Balai Besar Pendidikan Penyegaran dan Peningkatan Ilmu Pelayaran) Jakarta, Rabu, (15/2).
(Jakarta, 16/02/2012) Setelah tertunda akibat bencana banjir yang melanda Kota Bangkok, Thailand akhir 2011 lalu, rangkaian pertemuan The 35th APEC Transportation Working Group Meeting akan diselenggarakan di Bangkok, Thailand pada 20-24 Februari 2012 mendatang bertempat di The Imperial Queen's Park Hotel.
(Jakarta, 15/2/2012) PO. Karunia Bakti akan mendapat sanksi administratif terkait kecelakaan yang terjadi di Cisarua, Bogor, Jumat lalu (10/2/2012) sehingga menimbulkan korban sebanyak 14 meninggal dan 47 orang luka-luka. Hal ini disampaikan Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Suroyo Alimoeso di ruang kerjanya kemarin (14/2/2012). “Perusahaan tidak boleh mengembangkan usahanya sampai dia mematuhi aturan-aturan yang ada,” kata Dirjen. Kurun waktu sanksi ini disesuaikan dengan kinerja dari perusahaan itu sendiri. Bisa 3 bulan, 6 bulan atau satu tahun. “Nanti kita cek bagaimana dia. Kalau pelayanannya baik dan memang diperlukan oleh masyarakat, dia mau mengembangkan. Silahkan. Tapi harus dievaluasi,” tambahnya.
(Jakarta, 14/2/2012) Delegasi Pemerintah prefektur Osaka Jepang, pada hari kamis (8/2) berkunjung ke Kementerian Perhubungan untuk mengadakan pertemuan dengan Direktur Jenderal Perhubungan Laut untuk membahas kesinambungan kebijakan Pemerintah Indonesia khususnya dalam hal eksport playwood (pengiriman kayu lapis) dari Indonesia ke Jepang. Selain itu juga dilakukan pembahasan terkait peningkatan perdagangan antara Pelabuhan-pelabuhan Indonesia dan Pelabuhan Sakai Semboku, Jepang.