Berita

Baca Selengkapnya
14 Feb 2012 17327 View

MENGETAHUI ADA PUNGLI, LAPORKAN KE KEMENHUB

(Jakarta, 14/02/2012) Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Suroyo Alimoeso minta kepada masyarakat untuk melaporkan kepada Kementerian Perhubungan bilamana mengetahui atau dilakukan pungutan liar (Pungli) oleh oknum-oknum Dinas Perhubungan Kotamadya/Kabupaten.  

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
Baca Selengkapnya
14 Feb 2012 5321 View

Menhub Pimpin Peringatan 66 Tahun Merah Putih

(Jakarta, 14/2/2012)  Untuk memeringati peristiwa “Merah Putih” di Manado, Sulawesi Utara 66 tahun silam, diadakan upacara peringatannya yang dilaksanakan di Taman Makam Pahlawan, Kalibata, Jakarta Selatan, Selasa (14/2).  Menteri Perhubungan EE Mangindaan bertindak selaku inspektur upacara yang dilanjutkan dengan dengan tabur bunga di beberapa makam pahlawan yang gugur dalam perjuangan mengusir penjajah pada saat itu yakni Belanda.

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
Baca Selengkapnya
14 Feb 2012 4729 View

KEMENHUB TIDAK SEMBARANGAN CABUT IZIN OPERASI PO

(Jakarta, 14/2/2012) Kementerian Perhubungan tidak sembarangan mencabut izin operasi suatu Perusahaan Otobus (PO), menyusul terjadinya peristiwa kecelakaan bus beberapa waktu ini. Yang harus juga dipikirkan adalah dampak sosialnya apabila satu PO dihentikan izin operasinya. “Para pekerjanya akan menganggur dan langganannya puluhan ribu. Walau bagaimanapun, transportasi adalah urat nadi perekonomian. Jangan sampai itu putus,” jelas Menteri Perhubungan E. E. Mangindaan saat memimpin upacara peringatan peristiwa ‘Merah Putih’, Manado di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta, Selasa (14/2).  

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
Baca Selengkapnya
14 Feb 2012 5642 View

DIRJEN HUBDAT : SEMUA HARUS PEDULI PADA KESELAMATAN DI JALAN

JAKARTA (14/02/2012) Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten/Kotamadya dan Kepala Dinas Perhubungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan DI Yogyakarta serta 20 pengusaha otobus yang beroperasi di Jawa Timur, Jawa Tengah dan DI Yogjakarta, mendapat pengarahan mengenai keselamatan transportasi jalan raya.

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
Baca Selengkapnya
13 Feb 2012 6086 View

SURAT EDARAN PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN SEGERA DIKELUARKAN

(Jakarta, 13/2/2012) “Direktur Jenderal Perhubungan Darat akan mengeluarkan Surat Edaran kepada pada Kepala Dinas Perhubungan di daerah dan PO. Bus terkait penerapan Sistem Manajemen Keselamatan”, demikian disampaikan Djoko Sulaksono, Humas Ditjen Perhubungan Darat di Jakarta, Senin (13/02/2012).

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
Baca Selengkapnya
12 Feb 2012 14756 View

SURABAYA MERCHANT MARINE COLLEGE IS READY TO UPGRADE STATUS TO MERCHANT MARINE POLYTECHNIC

(Surabaya, 12/02/2012) Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) Surabaya, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan (BPSDMP), Kementerian Perhubungan sudah memiliki  sarana dan pengajar untuk menjalankan program pendidikan Diklat Pendidikan (DP) III.  Kini pihak manajemen balai  berupaya agar  mendapat peningkatan status menjadi Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP).

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
Baca Selengkapnya
12 Feb 2012 5064 View

SURABAYA MERCHANT MARINE COLLEGE IS SOON TO BE INAUGURATED

(Jakarta, 12/2/2012) Dalam rangka upaya peningkatan kapasitas pendidikan dan pelatihan, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementrian Perhubungan melakukan pengembangan dengan membangun gedung baru di  Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelaut (BP2IP) Surabaya, Jawa Timur untuk diklat kepelautan dengan fasilitas yang sangat memadai. 

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
Baca Selengkapnya
11 Feb 2012 4310 View

TERKAIT KECELAKAAN, PEMERINTAH AKAN PANGGIL SEMUA PENGELOLA OTOBUS

(Bogor, 11/02/2012) Kementerian Perhubungan akan memanggil seluruh pengelola perusahaan otobus, menyusul sering terjadinya peristiwa kecelakaan bus. Salah satu yang akan dicari tahu oleh pemerintah adalah bagaimana manajemen mengelola perusahaannya dan kepedulian mereka terhadap keselamatan di jalan raya.

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik