Berita

Baca Selengkapnya
05 Feb 2009 4142 View

PROSES REVISI UULAJ TELAH BERLANGSUNG SEJAK LAMA

(Jakarta, 5/02/09) Proses revisi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebenarnya telah berlangsung sejak lama sebagai bagian dari rencana revisi undang-undang di bidang transportasi. Hal tersebut ditegaskan oleh Menteri Perhubungan Jusman Syafii Djamal pada Rapat Kerja dengan Komisi V DPRT RI Kamis 5/02/09 yang membahas tentang Rancangan Undang-Undang tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
Baca Selengkapnya
04 Feb 2009 6386 View

PENERBANGAN TINGKATKAN KEWASPADAAN HADAPI MUSIM PENGHUJAN

(Jakarta, 03/02/09) Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Budhi Mulyawan Suyitno baru-baru ini mengeluarkan Surat Edaran tentang Peningkatan Kewaspadaan Keselamatan Penerbangan Dalam Menghadapi Musim Penghujan Tahun 2009 yang ditujukan kepada seluruh Kepala Bandara dan pengelola bandara, serta para pengelola perusahaan penerbangan pemakai jasa bandara di Indonesia.

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
Baca Selengkapnya
01 Feb 2009 7233 View

PERGANTIAN DIRUT PT PELNI

(Jakarta, 30 /01/08) Mengawali tahun 2009, PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) berganti pemimpin. Mantan Direktur Usaha BUMN Pelayaran itu, Jusabella Sahea, dilantik menjadi Direktur Utama menggantikan pendahulunya, Isnoor Hariyanto.

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
Baca Selengkapnya
28 Jan 2009 5806 View

MENHUB : PENGAWASAN INTERN HARUS BERUBAH PARADIGMA

(Jakarta, 28/01/09) Menteri Perhubungan menegaskan bahwa dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan internal, Inspektorat Jenderal (Itjen) harus merubah paradigmanya. Menurut Menhub Itjen harus pro aktif mengambil peran, melakukan langkah preventif dan mengambil tindakan represif jika menemukan penyimpangan dan bukan lagi sekedar sebagai watch dog (pencari kesalahan). Perubahan paradigma inilah sejatinya yang menjadi bagian dari reformasi pengawasan birokrasi.

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
Baca Selengkapnya
23 Jan 2009 4977 View

ADPEL PARE PARE DAN SAMARINDA DINONAKTIFKAN

(Jakarta, 23/01/09) Direktur Jenderal Perhubungan Laut Departemen Perhubungan menonaktifkan sementara dua administrator pelabuhan (adpel) terkait kasus tenggelamnya KM Teratai Prima di perairan Majene, Sulawesi Barat, beberapa waktu lalu.  ”Kemungkinan besar mereka kurang profesional dan kurang kompeten untuk menjadi administrator pelabuhan,” kata Dirjen Perhubungan Laut Sunaryo dalam jumpa pers di kantornya Jum’at 23/01/09

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
Baca Selengkapnya
23 Jan 2009 4342 View

SWASTA DIBERIKAN RUANG LEBIH PADA UU PENERBANGAN BARU

(Jakarta, 20/01/09) Selain masalah keselamatan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2009 tentang Penerbangan juga memberikan ruang gerak bagi swasta untuk lebih berperan. Ruang gerak yang dimaksudkan tersebut, antara lain dibukanya peluang swasta untuk berperan lebih besar pada pengelolaan bandara. ”Sifatnya pengelolaan manajemen bisnis dan tetap mengutamakan keselamatan dan keamanan. Wilayah bisnis di darat, swasta silakan masuk,” jelas Direktur Jenderal Perhubungan Udara Budhi Mulyawan Suyitno, dalam wawancara terpisah seusai acara sosialisasi tersebut.

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
Baca Selengkapnya
23 Jan 2009 7948 View

UU PENERBANGAN YANG BARU DOMINAN MENGATUR KESELAMATAN

(Jakarta, 20/01/09) Pokok-pokok terkait masalah keselamatan yang tengah menjadi sorotan utama dunia internasional, terbilang yang paling banyak dibahas dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2009 tentang Penerbangan. Fokus masalah keselamatan tidak hanya ditujukan kepada operator penerbangan, tetapi juga terhadap pengguna jasa.

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
Baca Selengkapnya
23 Jan 2009 4776 View

UNDANG UNDANG PENERBANGAN MULAI DISOSIALISASIKAN

(Jakarta, 20/1/09) Rancangan Undang-Undang Transportasi Udara yang disahkan Dewan Perwakilan Rakyat menjadi sebuah undang-undang melalui sidang paripurna pada Rabu, 18 Desember 2008, akhirnya resmi diundangkan dengan nama Undang-Undang Nomor 1 tahun 2009 tentang Penerbangan. UU baru ini telah mulai disosialisasikan kepada segenap pemangku kepentingan penerbangan di Ruang Mataram Dephub, Jalan Medan Merdeka Barat No 8, Jakarta Pusat, Senin (19/1) malam. ”Pengesahan ini menjadi landasan bagi perbaikan penerbangan nasional,” kata Menteri Perhubungan Jusman Syafii Djamal, dalam acara sosialisasi tersebut.

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
Baca Selengkapnya
23 Jan 2009 4170 View

DEPHUB TIDAK BERNIAT KELOLA PENGURUSAN SIM

(Jakarta, 22/1/09) Departemen Perhubungan sama sekali tidak memiliki niat untuk mengambil alih pengelolaan SIM, BPKB dan STNK dari Polri melalui Rancangan Undang-Undang (RUU) Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) sebagai revisi UU No 14/1992 yang telah diajukan kepada DPR. Hal tersebut ditegaskan oleh Kepala Pusat Komunikasi Publik Dephub Bambang S Ervan dalam jumpa pers yang digelar di ruang wartawan, Gedung Dephub, Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (22/1).

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik