Berita

Baca Selengkapnya
03 Aug 2012 4493 View

IMO Serahkan Pengelolaan MEH ke Indonesia

 (Jakarta, 3/8/2012) Indonesia mendapatkan kepecayaan untuk mengelola sistem pengaturan lalu lintas kapal laut dengan sistem elektronik, Marine Electronic Highway (MEH) yang dipusatkan di Batam, Kepulauan Riau dari International Maritime Organization (IMO). 

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
Baca Selengkapnya
03 Aug 2012 3843 View

Pengembangan Bandara Soekarno Hatta Dukung Transportasi Handal

(Banten, 2/8/2012) Kebutuhan untuk meningkatkan sarana dan prasarana transportasi tak terelakan lagi. Pertumbuhan perekonomian membutuhkan dukungan transportasi yang handal tidak terkecuali di moda transportasi udara. Untuk itu, pengembangan Bandara Soekarno Hatta, sebagai salah satu pintu gerbang ke Indonesia atau Jakarta sangat tepat.

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
Baca Selengkapnya
02 Aug 2012 5058 View

OPERATOR DAN PENUMPANG KAPAL LAUT AGAR PENUHI KETENTUAN

(Jakarta, 1/8/2012) Operator dan penumpang kapal laut diminta agar mematuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku selama masa musim angkutan lebaran yang akan dimulai pada H-15 hingga H+15 (4 Agustus-14 September 2012) untuk menjaga keselamatan dan keamanan selama berlayar.

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
Baca Selengkapnya
02 Aug 2012 819 View

OPERATOR DAN PENUMPANG KAPAL LAUT AGAR PENUHI KETENTUAN

(Jakarta, 1/8/2012) Operator dan penumpang kapal laut diminta agar mematuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku selama masa musim angkutan lebaran yang akan dimulai pada H-15 hingga H+15 (4 Agustus-14 September 2012) untuk menjaga keselamatan dan keamanan selama berlayar.

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
Baca Selengkapnya
01 Aug 2012 3360 View

ASPADIN MINTA KELONGGARAN ANGKUT AMDK HINGGA H-2 LEBARAN

(Jakarta, 31/7/2012) Asosiasi Perusahaan Air Minum Dalam Kemasan Indonesia (ASPADIN) meminta kepada Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan agar memberikan kelonggaran dispensasi untuk pengangkutan air mineral dalam kemasan (AMDK) dengan truk sumbu tiga hingga H-2 lebaran 2012. Hal tersebut disampaikan Ketua Aspadin Hendro Baroeno mengingat adanya ketentuan pemerintah bahwa sejak H-4 truk sumbu 3 tidak boleh melalui jalur mudik kecuali angkutan kebutuhan pokok untuk mengutamakan masyarakat yang akan pulang mudik.

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
Baca Selengkapnya
31 Jul 2012 4417 View

UJI PETIK ANGKUTAN LAUT DI 10 PELABUHAN SELESAI DILAKSANAKAN

(Jakarta, 30/7/2012) Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan telah menyelesaikan pelaksanaan uji petik kesiapan Angkutan Laut di sepuluh pelabuhan di Indonesia. Hasilnya, masih banyak operator kapal sebagai penyedia jasa maupun masyarakat sebagai pengguna jasa, masih belum menyadari pentingnya keselamatan selama dalam pelayaran. 

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
Baca Selengkapnya
28 Jul 2012 4614 View

Paus Terdampar Berhasil Dievakuasi Kapal KPLP

 (Jakarta, 28/7/2012) Paus yang terdampar sejak Rabu (25/7) lalu di Pantai Sompek, Pakisjaya, Kabupaten Karawang, Jawa Barat akhirnya berhasil di evakuasi. Tepat pukul 15.45 WIB, Sabtu (28/7), paus jenis sperm whale tersebut berhasil ditarik menggunakan kapal KN 348 milik Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai (KPLP) Tanjung Priok Ditjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan.

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
Baca Selengkapnya
28 Jul 2012 4716 View

Mudik Gratis, Bantu Kurangi Kemacetan dan Potensi Kecelakaan Lalu Lintas Jalan

(Jakarta, 28/7/2012) Dalam rangka membantu mengurangi kepadatan lalu lintas jalan dan potensi terjadinya kecelakaan jalan pada musim mudik lebaran 2012 mendatang, pemerintah beserta perusahaan Badan Umum Milik Negara (BUMN), dan perusahaan swasta kembali menyediakan angkutan mudik gratis, baik yang hanya mengangkut penumpang maupun penumpang dan sepeda motornya. 

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
Baca Selengkapnya
27 Jul 2012 3903 View

SEBELUM JUAL SAHAM, MASKAPAI WAJIB LEBIH DULU DAPAT PERSETUJUAN MENHUB

(Jakarta, 27/7/2012) Maskapai yang akan menjual sahamnya wajib mendapatkan persetujuan dari Menteri Perhubungan sebelum melaksanakan penjualan saham. Hal tersebut merupakan salah satu ketentuan pengalihan saham maskapai sesuai dengan amanat UU No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan. Hal tersebut disampaikan Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian Perhubungan Bambang S. Ervan di Jakarta, Jum’at (27/7).

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik