Berita

Baca Selengkapnya
15 Jun 2011 9203 View

PENGEMBANGAN KORIDOR EKONOMI MUTLAK MEMBUTUHKAN KETERHUBUNGAN ANTAR PULAU

(Jakarta, 14/6/2011) Berkaitan dengan pengembangan koridor ekonomi Indonesia di enam wilayah Indonesia yakni Sumatera (timur), Jawa (utara), Kalimantan, Sulawesi-Maluku Utara, Bali-Nusa Tenggara, dan Papua-Maluku berdasarkan data Pengembangan Ekonomi Indonesia, Lucky Eko, maka dibutuhkan keterhubungan antarpulau yang lebih mudah dan terjangkau.

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
Baca Selengkapnya
10 Jun 2011 19697 View

PENGATURAN BADAN USAHA ANGKUTAN MULTIMODA MERUPAKAN UNSUR YANG PALING PENTING

(Jakarta, 09/06/2011) “Dalam rangka memberikan arah dan pengembangan penyelenggaraan angkutan multimoda di Indonesia yang efektif dan efisien di masa yang akan datang, pengaturan mengenai Badan Usaha Angkutan Multimoda beserta persyaratannya merupakan unsur yang paling penting,” demikian disampaikan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Perhubungan L. Denny Siahaan saat membuka acara Sosialisasi Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2011 tentang Angkutan Multimoda di Hotel Millennium, Jakarta, Kamis 9 Juni 2011.

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
Baca Selengkapnya
10 Jun 2011 11313 View

PENGATURAN TRUK DALAM KOTA AGAR MEMINIMALKAN DAMPAK YANG TIMBUL

(Jakarta, 8/6/2011) “Dalam UU 22 tahun 2009 (tentang lalu lintas angkutan jalan) pasal 133, memberi peluang untuk dilakukan pengaturan (truk). Tapi pengaturannya diupayakan meminimalkan dampak yang timbul. Langkah yang dilakukan ini adalah bersifat sementara, karena begitu JORR sudah tersambung, pengaturan ini mungkin sudah tidak efektif lagi. Karena otomatis truk pasti lewat JORR dan menghindari jalan tol dalam kota.” demikian disampaikan Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Ditjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Sudirman Lambali ketika menghadiri diskusi interaktif mengenai pengaturan truk dalam kota yang diselenggarakan oleh media cetak,Indopos, Rabu (8/6). 

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
Baca Selengkapnya
08 Jun 2011 6091 View

TIM REVIU ITJEN KEMENHUB DIMINTA PANTAU TEMUAN BPK-RI UNTUK MENUJU OPINI WTP

(Jakarta, 08/06/2010) Dalam Sidang Kabinet 12 Mei 2011, BAPPENAS mengusulkan tambahan anggaran Kementerian Perhubungan Tahun 2012 sebesar Rp. 4,063 Triliun untuk Dukungan Infrastruktur Transportasi dalam Master Plan Percepatan dan Perluasan Ekonomi Indonesai (MP3EI) dan perkuatan Baseline RPJMN Tahun 2010-2014. “Dengan adanya tambahan anggaran tersebut saya harapkan Inspektorat Jenderal melakukan pengawasan mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban,“ jelas Menteri Perhubungan Freddy Numberi saat membuka Reviu Laporan Keuangan Tingkat Unit Akuntansi Kuasa Penggunaan Anggaran/Barang (UAKPA/B) Se-Propinsi DKI Jakarta di Ruang Mataram Kantor Kementerian Perhubungan Jakarta, Rabu (8/6).

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
Baca Selengkapnya
08 Jun 2011 5039 View

PEMBUKAAN RUTE DI NEGARA D-8 MASIH PENJAJAKAN

(Jakarta, 8/6/2011) Pemerintah belum memutuskan untuk segera membuka rute-rute penerbangan ke negara D-8 yakni Bangladesh, Iran, Mesir, nigeria, Pakistan, dan Turki. Hingga saat ini baru penerbangan ke Malaysia saja yang sudah dibuka dari seluruh negara anggota D-8.

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
Baca Selengkapnya
07 Jun 2011 6563 View

PAGU INDIKATIF KEMENHUB TAHUN 2012 LEBIH RENDAH DIBANDINGKAN PAGU KEBUTUHAN

(Jakarta, 7/6/2011) Pagu indikatif Kementerian Perhubungan Tahun 2012 telah ditetapkan yaitu sebesar Rp.22,781 triliun. Hal tersebut sesuai Surat Edaran Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor 0091/M.PPN/03/2011 dan Nomor SE-189.91/MK.02/2011 tanggal 31 Maret 2011 tentang Pagu Indikatif dan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2012. "Namun demikian, pagu indikatif tersebut lebih rendah bila dibandingkan Pagu Kebutuhan Kementerian Perhubungan tahun 2012 sebesar Rp. 45,459 triliun yang

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
Baca Selengkapnya
06 Jun 2011 13633 View

PERLU TINDAKAN BERSAMA UNTUK ATASI PEMBAJAK LAUT SOMALIA

(Jakarta, 6/6/2011) Sejauh ini sebenarnya ada banyak organisasi yang telah dibentuk dalam kaitan mengamankan perairan Somalia, seperti The European Union Naval Force (EU NAVFOR), Combined Maritime Forces (CMF), Maritime Liaison Office (MARLO), Maritime Security Centre Horn of Africa (MSCHOA), Operation Ocean Shield NATO, NATO Shipping Centre (NSC) dan UK Maritime Trade Operations (UKMTO). Namun tindakan yang diambil organisasi-organisasi tersebut masih diambil secara terpisah dan belum terorganisir secara penuh. 

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
Baca Selengkapnya
06 Jun 2011 6344 View

BADAN LITBANG KEMENHUB GELAR TEMU KARYA PENELITI

(Jakarta, 01/06/2011) Guna memberikan dorongan dan motivasi kepada para peneliti dan calon peneliti untuk dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan mengadakan Temu Karya Peneliti Tahap I Tahun 2011, pada Rabu, 1 Juni 2011.

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik