(Purwokerto, 2/3/2011) Untuk mengantisipasi jatuh korban apabila terjadi kecelakaan kereta api, PT Kereta Api menggunakan kereta 'Aling-Aling' di tiap perjalanan kereta api jarak jauh.
(Jakarta,2/3/2011) Rata-rata hampir setiap tiga tahun, pemerintah Indonesia mengembangkan kapasitan pendidikan pelaut, baik dalam bentuk pengembangan kelembagaan pendidikan pelayaran ataupun peningkatan penerimaan peserta diklat kepelautan. "Selain itu, juga terdapat peningkatan kapasitas daya tampung di hampir semua UPT diklat laut di lingkungan Badan Pengembangaan SDM Perhubungan, termasuk peningkatan penerimaan calon pelaut di beberapa SMK pelayaran dan akademi maritim berbadan hukum milik masyarakat," jelas Kepala Pusdiklat Laut BPSDM Kementerian Perhubungan Djoko Pramono saat membuka National Seminar
(Jakarta, 2/3/2011) Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono telah menetapkan peraturan pemerintah mengenai Angkutan Multimoda melalui Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2011. Peraturan Pemerintah ini ditetapkan pada 4 Februari 2011 dan diundangkan pada tanggal 8 Februari 2011 oleh Menteri Hukum dan HAM RI. Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku satu tahun sejak tanggal diundangkan.
(Jakarta, 2/3/2011) Dengan alasan keselamatan, Dirjen Perhubungan Laut Kementrian Sunaryo mendukung langkah Administrator Pelabuhan Benoa, Bali Kapten Ezau Daniel Kakisina yang melarang kapal cruise dengan nama Legend of The Seas, sandar di Pelabuhan Benoa Bali.
(Jakarta, 2/3/2011) Pembahasan usulan revisi UU No 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran mulai dilakukan di DPR-RI. Presiden melalui Peraturan Presiden No 100 pada Desember 2010 lalu telah mengajukan usulan untuk dilakukannya revisi terhadap UU No 17 Tahun 2008 kepada DPR, guna mendukung kegiatan migas lepas pantai.
(Jakarta, 25/2/2011) Sebagai negara kepulauan dan maritim, Indonesia hingga saat ini masih belum banyak memiliki pakar di bidang pelayaran. Pendidikan pelayaran yang ada selama ini masih terkonsentrasi untuk memenuhi kebutuhan pelaut. Hal tersebut menginspirasi Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP) Jakarta, Yan Risuandi untuk menjadikan sekolah pelayaran sebagai tempat mencetak pakar di bidang pelayaran.
(Jakarta, 24/2/11) Kementerian Perhubungan telah melakukan 3 (tiga) cara percepatan dalam rangka untuk mempercepat atau mengakselerasi pembangunan railways di Indonesia. Hal tersebut diungkapkan oleh Wakil Menteri Perhubungan, Bambang Susantono, saat membuka International Seminar on Structuring PPP Railway Project di Jakarta, Kamis 24 Februari 2011.
(Jakarta, 24/2/11) Sejauh mana tingkat pelayanan angkutan penyeberangan khususnya Merak-Bakauheni dapat dihasilkan, ternyata dipengaruhi oleh banyak variabel yang menunjukkan begitu kompleksnya permasalahan yang dihadapi. Hal tersebut mengemuka pada kegiatan roundtable discussion dengan mengangkat tema” Kebijakan Pelayanan dan Pengangkutan Lintas Merah-Bakauheni”, yang diselenggarakan oleh Badabn Litbang Perhubungan Kamis 24/2/2011.
(Jakarta,23/2/2011) Program pembatasan BBM bersubsidi merupakan program pemerintah yang bertujuan agar alokasi BBM bersubsidi yang direncanakan dapat terlaksana dengan baik. Dalam rangka sosialisasi program tersebut, dilaksanakan ujicoba pengaturan BBM bersubsidi berupa pemasangan stiker ujicoba pembatasan BBM bersubsidi pada kendaraan angkutan umum Mikrolet trayek Senen – Kampung Melayu sebanyak 409 kendaraan. Dari 409 kendaraan tersebut yang mengurus perizinannya dan terdaftar dalam SIM (Sistem Informasi Manajemen) perizinan angkutan umum Dishub DKI Jakarta sebanyak 375 kendaraan, terdiri dari 100 kendaraan berbahan bakar solar dan 275 kendaraan berbahan bakar premium.
(Jakarta, 23/2/2011) PT Kereta Api (PTKA) sebagai penyelenggara angkutan masal kereta api, harus merealisasikan Standar Pelayanan Minimum (SPM) sesuai dengan keputusan menteri (KM) No. PM9/2011 tentang Standar Pelayanan Minimum) untuk Angkutan Orang dengan Kereta Api.