Jakarta - Di tengah keterbatasan anggaran pembangunan yang disediakan oleh negara untuk membangun dan mengembangkan sarana transportasi nasional yang kian besar kebutuhannya, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) terus berupaya meningkatkan peran pendanaan kreatif dan model pembiayaan lainnya sebagai alternatif sumber pembiayaan pembangunan di sektor transportasi.

Dalam Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Perhubungan Tahun 2020 – 2024 disebutkan bahwa kebutuhan biaya untuk pembangunan infrastruktur transportasi nasional mencapai Rp711 triliun, sementara alokasi anggaran yang disediakan oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hanya sebesar Rp340,16 triliun. Sisanya sebesar Rp370,84 triliun diperoleh melalui pendanaan kreatif non-APBN atau Creative Financing melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), Kerja Sama Pemanfaatan (KSP), peningkatan peran Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), serta investasi swasta murni.

Pendanaan kreatif dilakukan untuk infrastruktur yang strategis dan bernilai ekonomis tinggi, sedangkan pendanaan APBN melalui rupiah murni, Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Badan Layanan Umum (BLU) difokuskan untuk peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) Perhubungan dan pendanaan infrastruktur di daerah tertinggal, terpencil, terluar dan perbatasan (3TP) yang secara finansial tidak menguntungkan dengan tujuan pemerataan pembangunan.

PNBP dan BLU Terus Meningkat

Kemenhub mencatat bahwa sumber pendapatan yang bersumber dari PNBP dan BLU di lingkungan Kemenhub terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2020, persentase sumber dana PNBP terhadap total pagu anggaran adalah 8,23%, tahun 2021 sebesar 9,72%, dan tahun 2022 sebesar 11,31%. Sedangkan sumber dana BLU pada 2020 sebesar 3,46%, tahun 2021 sebesar 3,71%, serta tahun 2022 sebesar 4,80%. Peran PNBP dan BLU akan semakin penting dan terus dioptimalkan sebagai salah satu instrumen pendanaan pembangunan dengan mengedepankan pemberian pelayanan yang baik kepada masyarakat.

Sumber Pendanaan Kreatif Dioptimalkan

Di hadapan para pegawai Kemenhub seluruh Indonesia yang sedang melakukan Rapat Kerja dalam rangka Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Kemenhub Tahun Anggaran 2024, di Kantor Kementerian Perhubungan, Jakarta, Jumat (10/2), Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyebutkan sejumlah pendanaan kreatif akan terus dioptimalkan dan diupayakan oleh jajaran Kemenhub melalui skema KPBU, KSP, peningkatan peran BUMN, SBSN, serta investasi swasta murni.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengingatkan kembali kepada jajarannya untuk mengoptimalkan PNBP dan BLU serta berharap pendanaan kreatif semakin besar porsinya untuk membiayai pembangunan di sektor transportasi.

“Ke depan, pendanaan kreatif akan terus ditingkatkan dan kami akan mengkreasikan potensi aset negara seperti terminal, stasiun, bandara dan pelabuhan agar lebih optimal,” ujarnya.

Instrumen Pembinayaan yang Melibatkan Publik/Swasta

Dalam sebuah makalah berjudul Blended Finance: Antara Manfaat dan Tantangan dalam Penerapannya di laman Kementerian Keuangan RI, Eko Agus Purwanto dan Muhammad Bagus Alfian menyebutkan bahwa Indonesia membutuhkan sebuah gebrakan baru dalam melakukan pembiayaan pembangunan nasional. Ia menyebutnya dengan blended finance sebagai salah satu solusinya.

Disebutkan dalam tulisan tersebut bahwa blanded finance mengacu pada tiga peran penting yaitu development finance, additional finance, dan sustainable development. Development finance merupakan pembiayaan yang digelontorkan dengan tujuan utama untuk kebutuhan pembangunan yang tidak mengharapkan pengembalian modal/non komersial. Development finance memainkan peran penting membuka hambatan sektor swasta untuk berinvestasi dan menyediakan beberapa instrumen yang dapat memitigasi risiko investasi swasta mulai dari yang bersifat makro/sistemik hingga ke level spesifik. Adapun Additional finance dalam definisi blended finance adalah pembiayaan berorientasi komersial dari investor swasta/masyarakat. Elemen ini sangat penting mengingat leveraging pembiayaan swasta/masyarakat adalah cara untuk memperbesar kapasitas negara berkembang dalam menutup gap kebutuhan pembiayaan infrastruktur. Additional finance menjadi parameter finansial dari keberhasilan transaksi blended finance. Dengan demikian, kolaborasi development finance kepada suatu program atau proyek belum dapat disebut sebagai sebuah transaksi blended finance apabila belum berhasil memobilisasi additional finance. Adapun Sustainable development merupakan tujuan utama dari inisiatif blended finance.Penyediaan development finance dan keberhasilan memobilisasi additional finance tidak akan berarti apabila tidak menghasilkan dampak secara positif kepada masyarakat.

Dari komparasi berbagai definisi blended finance di atas dan penjelasan beberapa elemen utamanya, menurut Eko Agus Purwanto dan Muhammad Bagus Alfian dapat disimpulkan bahwa blended finance merupakan upaya optimalisasi pemanfaatan instrumen pembiayaan pembangunan (publik/filantropi) untuk memobilisasi pembiayaan komersial (publik/swasta).

Peran Vital Sektor Transportasi

Menteri Keuangan Sri Mulyani yang juga hadir dan memberi pengarahan kepada para peserta Rapat Kerja Penyusunan Anggaran Kemenhub Tahun 2024 mengakui peranan sektor transportasi dalam pemulihan perekonomian nasional. Karenanya ia berharap jajaran Kemenhub dapat memanfaatkan APBN secara optimal dan dapat menghasilkan infrastruktur transportasi yang dapat dirasakan dampak positifnya oleh masyarakat.

Menurut Menkeu, konektivitas transportasi dan ketersediaan moda transportasi yang saling terhubung dapat membantu pemulihan perekonomian nasional.

Terhadap upaya Kemenhub mendapatkan sumber pendanaan kreatif lainnya untuk membiayai pembangunan dan pengembangan sarana transportasi yang sudah ada, Menkeu Sri Mulyani mengingatkan jajaran Kemenhub bahwa banyak aset-aset negara, dalam hal ini infrastruktur transportasi yang sudah ada agar dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk peningkatan perekonomian dan untuk kepentingan masyarakat. “Aset yang berasal dari APBN jangan dibiarkan tidur, harus dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kepentingan masyarakat,” tuturnya.

Arah dan Program Kerja Kemenhub Tahun 2024

Arah kebijakan dan program kerja Kemenhub 2024 akan diselaraskan dengan Rencana Kerja Pemerintah 2024, di mana anggaran infrastruktur diarahkan untuk menyediakan layanan dasar, peningkatan konektivitas, serta dukungan pemulihan ekonomi. Selain itu, Kemenhub juga siap mendukung penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak, pemindahan IKN tahap awal, serta keberlanjutan pembangunan.

Adapun kebijakan yang akan dilakukan yaitu penguatan infrastruktur digital serta mendorong efisiensi logistik dan konektivitas yang mendukung kawasan industri dan pariwisata. Kemudian, melakukan kegiatan padat karya untuk menjaga resiliensi ekonomi nasional, meningkatkan konsistensi pelayanan sarana dan prasarana transportasi, serta penyelesaian kegiatan prioritas. (IS/AS/RY/HG)