Baca Selengkapnya
08 Jul 2020

MENHUB DAN DUBES UEA BERTEMU BAHAS KELANJUTAN KERJA SAMA DI SEKTOR TRANSPORTASI

JAKARTA – Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi bertemu dengan Duta Besar Uni Emirat Arab (UEA) Abdulla Salem AlDhaheri, hari ini, Selasa (7/7), untuk melakukan Courtesy Call membahas kelanjutan kerja sama di sektor transportasi di antara ke dua negara.Menhub mengatakan kerja sama bilateral di sektor transportasi antara Indonesia dan Uni Emirat Arab telah terjalin selama bertahun-tahun terutama di bidang penerbangan. Indonesia dan Uni Emirat Arab telah mempertahankan kerja sama di bidang penerbangan sipil sejak penandatanganan Perjanjian Layanan Udara pada 8 Februari 1989. Sejak saat itu, maskapai penerbangan dari UEA telah menikmati konektivitas ke Jakarta dan Denpasar.Sementara itu, kerja sama kedua negara juga sudah terjalin di bidang maritim, dimana Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Indonesia dan Otoritas Transportasi Nasional UEA saat ini sedang membahas rancangan MoU tentang Pengakuan Saling Menguji Sertifikasi dan Pelatihan, Sertifikasi, dan Penjagaan Pelaut.Dalam pertemuan teraebut, Menhub mendorong sektor swasta di UEA untuk turut berpartisipasi dan berinvestasi dalam proyek pengembangan infrastruktur transportasi di Indonesia melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) atau Public Private Partnership. Sebagai contoh, Perusahaan Pelabuhan Dubai telah bertemu dengan Kemenhub pada Februari lalu dan menunjukkan minat mereka dalam pengembangan pelabuhan di Indonesia.“Kerja sama yang telah terjalin telah meningkatkan sektor pariwisata dan konektivitas masyarakat. Saya percaya bahwa ke depannya kita dapat mengintensifkan kerja sama kita tidak hanya terbatas pada sektor penerbangan dan kelautan,” ujar Menhub.Terkait dengan rencana pemindahan ibu kota Indonesia ke Kalimantan Timur, Kementerian Perhubungan ditugaskan untuk membangun sistem transportasi yang cerdas dan ramah lingkungan. Pemerintah Indonesia mengundang dan menyambut gagasan dan investasi untuk mendukung upaya penting ini.“Melalui kerja sama dengan Islamic Development Bank (IsDB) saya mengundang dan mendorong kerja sama untuk transfer pengetahuan dan keahlian dari Pemerintah UEA ke Kementerian Perhubungan dalam mengembangkan kota pintar yang ada di sana yaitu Masdar City. Masdar City dapat menjadi referensi kami dalam pengembangan sistem transportasi yang sustainable, clean and smart mobility di Ibu Kota Negara Baru (IKN),” jelas Menhub.(HH/RDL/LA/RK)

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
  • -
Baca Selengkapnya
01 Jul 2020

Evaluasi Sarana dan Prasarana Arus Mudik dan Balik Idul Fitri 1441 H, Komisi V DPR Apresiasi Kebijakan Pengendalian Transportasi

Jakarta – Kementerian Perhubungan bersama stakeholder terkait seperti KemenPUPR, Korlantas Polri dan para operator sarana dan prasarana transportasi mendapatkan apresiasi dari Komisi V DPR RI terkait kebijakan pengendalian transportasi yang dilakukan selama masa Idul Fitri 1441 H/2020 guna mencegah penyebaran Covid-19.

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
  • -
Baca Selengkapnya
29 Jun 2020

Kemenhub Wajibkan Operator Koordinasi Dengan Gugus Tugas Dalam Memilih Mitra Tes Cepat dan PCR

Jakarta - Kementerian Perhubungan mewajibkan para operator sarana maupun prasarana transportasi berkoordinasi dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 dalam memilih mitra kerja penyedia layanan uji tes cepat (rapid tes) dan tes Polymerase Chain Reaction (PCR). Kewajiban ini tertuang dalam surat Menteri Perhubungan kepada para operator sarana dan prasarana transportasi tertanggal 29 Juni 2020 dan merupakan kesepakatan antara Menteri Perhubungan dengan Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
  • -
Baca Selengkapnya
23 Jun 2020

RAPBN 2021 Kemenhub Dukung Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial

Jakarta – Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) Kementerian Perhubungan Tahun 2021 merujuk pada tema Rencana Kerja Pemerintah yang telah disesuaikan yaitu “Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial”. Demikian disampaikan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi saat Rapat Kerja secara virtual dengan Komisi V DPR RI tentang Pembicaraan Pendahuluan Rencana Kerja Anggaran Kementerian dan Lembaga (RKA) dan Rencana Kerja Pemerintah Kementerian dan Lembaga (RKP) dalam RAPBN Tahun Anggaran 2021 di Jakarta, Selasa (23/6).Hal tersebut sesuai dengan arahan Presiden agar tema pembangunan pada tahun 2021 harus adaptif dan responsif terhadap percepatan penanganan Covid-19. Sebelum pandemi Covid-19 , tema RKP tahun 2021 yaitu “Meningkatkan Industri, Pariwisata, dan Investasi di Berbagai Wilayah Didukung oleh SDM, dan Infrastruktur untuk Pertumbuhan Berkualitas”.“Yang kami lakukan selaras dengan kebijakan pemerintah yang mendorong adaptasi kebiasaan baru menuju recovery ekonomi nasional sehingga masyarakat dan perekonomian dapat berjalan secara produktif namun tetap aman dari Covid-19,” jelas Menhub.Menhub mengungkapkan, Adaptasi Kebiasaan Baru atau AKB di sektor transportasi dimaknai sebagai cara baru bertransportasi dengan mengedepankan protokol kesehatan yang harus dijalankan baik oleh penumpang, operator sarana dan prasarana transportasi, mulai dari keberangkatan, dalam perjalanan, sampai kedatangan. Sehingga transportasi tidak hanya aman dan berkeselamatan, tetapi juga memenuhi jaga jarak dan penerapan protokol kesehatan.Lebih lanjut Menhub menjelaskan, dalam Rancangan RKP Tahun 2021 Kementerian Perhubungan diamanahkan untuk mewujudkan Proyek Prioritas Strategis yaitu, pertama, pembangunan Infrastruktur Ekonomi seperti : Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu (Pelabuhan Kuala Tanjung, Kijing, Tanjung Priok, Makassar, Bitung, dan Sorong); Kereta Api Makassar-Pare-Pare; Jembatan Udara 37 Rute di Papua. Kedua, pembangunan Infrastruktur Transportasi Perkotaan yaitu mewujudkan Sistem Angkutan Umum Massal di 6 Wilayah Metropolitan (Jakarta, Surabaya, Medan, Bandung, Semarang, dan Makassar).*Pagu Indikatif Kemenhub Tahun 2021 Sebesar Rp. 41,3 Trilun*Kemenhub mendapatkan Pagu Indikatif TA. 2021 sebesar Rp. 41,3 Triliun berdasarkan Surat Bersama Pagu Indikatif Tahun 2021 yang telah diterbitkan Kementerian Keuangan dan Bappenas pada tanggal 8 Mei 2020.“Besaran pagu indikatif tersebut jauh di bawah pagu kebutuhan 2021 Kementerian Perhubungan yang semula sebesar Rp. 75,7 triliun. Namun demikian kami tetap berkomitmen melaksanakan program kerja tahun 2021, serta melanjutkan program kerja tahun 2020 yang sempat tertunda dengan kebijakan refocusing anggaran pemerintah untuk pengendalian Pandemi COVID-19 sehingga anggaran Kemenhub tahun 2020 dapat dihemat sebesar Rp. 10,4 Triliun,”ujar Menhub.Adapun komposisi alokasi anggaran pada empat program yang menjadi kewenangan Kementerian Perhubungan terdiri dari : program infrastruktur konektivitas sebesar Rp. 36,769 triliun, program pendidikan dan pelatihan vokasi sebesar Rp. 3,296 Triliun, program dukungan manajemen sebesar Rp. 1,082 triliun; serta program riset dan inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi sebesar Rp. 197 Milyar.Lebih lanjut, Menhub mengatakan Kemenhub tetap berkomitmen untuk meningkatkan kinerja pembangunan sektor transportasi melalui skema Investasi melalui Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), serta mengoptimalkan skema Kerjasama Pemanfaatan (KSP)/ Kerjasama Penyediaan Infrastruktur (KSPI) untuk menyediakan layanan yang professional, kompetitif, serta mengurangi biaya operasional dari APBN sekaligus mendatangkan nilai tambah. (AH/RDL/LA/RK)

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
  • -
Baca Selengkapnya
17 Jun 2020

KEMENHUB HADIRI PERTEMUAN KE-49 ASEAN STOM SECARA VIRTUAL

Berbagi Pengalaman Terkait Penanganan Covid-19 Di Sektor TransportasiJakarta – Di tengah situasi pandemi covid-19, Kementerian Perhubungan menghadiri rangkaian pertemuan ke-49 ASEAN Senior Transport Officials Meeting (STOM) yang dilaksanakan secara virtual pada Selasa-Rabu, 16-17 Juni 2020.

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
  • -
Baca Selengkapnya
09 Jun 2020

KEMENHUB TERBITKAN ATURAN PENGENDALIAN TRANSPORTASI MENUJU MASYARAKAT PRODUKTIF DAN AMAN COVID-19

Jaga Jarak dan Pembatasan Kapasitas Tetap DiberlakukanJakarta – Kementerian Perhubungan telah menerbitkan Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 41 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Permenhub Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi dalam rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19 yang ditetapkan oleh Menteri Perhubungan pada tanggal 8 Juni 2020.

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
  • -
Baca Selengkapnya
06 Jun 2020

Hadapi masa Adaptasi Kebiasaan Baru, Kemenhub Siapkan Kebijakan Transportasi yang Higienis dan Humanis

Jakarta – Menghadapi masa adaptasi kebiasaan baru (new normal), Kementerian Perhubungan tengah menyiapkan sistem transportasi yang berkonsep higienis dan humanis. Demikian disampaikan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, saat menjadi keynote speaker dalam diskusi virtual bertema “Tantangan Transportasi dalam Masa Pendemi dan New Normal” yang diselenggarakan Forum Dekan Teknik Indonesia (FDTI), Sabtu (6/6).

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
  • -
Baca Selengkapnya
02 Jun 2020

Kemenhub Gandeng Akademisi Bahas Kesiapan Kebijakan Sektor Transportasi hadapi Kenormalan Baru

JAKARTA – Kementerian Perhubungan terus intensif menggali masukan dari seluruh stakeholder dalam rangka menyiapkan kebijakan di sektor transportasi menghadapi situasi Kenormalan Baru yang akan diterapkan pasca kondisi pandemi Covid-19 semakin membaik. Kali ini Kementerian Perhubungan melalui Badan Litbang Perhubungan (Balitbanghub) menggandeng para akademisi dari beberapa perguruan tinggi untuk menggali berbagai masukan dan pendapat. Acara diskusi dihadiri Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Menteri Keuangan Sri Mulyani sebagai keynote speaker. Hadir pula para rektor perguruan tinggi yaitu : Rektor UGM Prof. Panut Mulyana, Rektor UI Prof. Ari Kuncoro, Rektor ITB Prof. Reini. W, dan Rektor ITS Prof. M. Ashari.

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
  • -