Jakarta – Kementerian Perhubungan telah menerbitkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Selama Musim Mudik Idul Fitri 1441 H dalam rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19.
JAKARTA – Kementerian Perhubungan melakukan Realokasi Anggaran Tahun 2020 sebesar Rp. 320,7 milyar untuk kegiatan percepatan penanganan Covid-19. Hal tersebut disampaikan Menteri Perhubungan Ad Interim Luhut Binsar Panjaitan pada saat melakukan Rapat Kerja secara online dengan Komisi V DPR RI, Selasa (21/4).
JAKARTA – Pemerintah melalui Presiden RI Joko Widodo, pada Selasa (21/4) telah memutuskan untuk melarang masyarakat melakukan mudik pada tahun ini dalam rangka mencegah penyebaran Covid-19. Menindaklanjuti hal tersebut, Kementerian Perhubungan segera menyiapkan Peraturan Menteri Perhubungan.
Jakarta – Implementasi pengendalian transportasi melalui pembatasan pengoperasian KRL Jabodetabek di masa PSBB pada hari ini, Senin (20/4) berjalan lancar. Jumlah penumpang pun menunjukkan grafik yang kian menurun.
Jakarta – Pengawasan yang dilakukan baik di Bandara maupun Pelabuhan Internasional di Indonesia untuk mencegah masuknya virus corona (COVID-19) ke Indonesia lewat Bandara dan Pelabuhan Internasional telah dilakukan secara optimal sesuai prosedur yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan melalui Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) yang ada di Bandara maupun Pelabuhan. Demikian disampaikan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, di Jakarta, Senin (2/3), menanggapi adanya dugaan kurangnya pengawasan terhadap penumpang dari Luar Negeri melalui Bandara dan Pelabuhan Internasional di Indonesia.
Majalengka – Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyampaikan apresiasi kepada seluruh stakeholder yang telah membantu kelancaran pemulangan 69 WNI Anak Buah Kapal Diamond Princess dari Yokohama, Jepang ke Bandara Kertajati, Majalengka, Jawa Barat. Hal tersebut disampaikan Menhub usai menyaksikan langsung proses pemulangan ke-69 WNI ABK Diamond Princess di Bandara Kertajati, Majalengka, Jawa Barat, Senin dini hari (2/3).
Makassar – Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara intens berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dalam upaya menuntaskan pembangunan Jalur KA Trans Sulawesi yaitu lintas Kab Barru-Pangkep pada akhir tahun 2020. Hal tersebut dikatakan Menhub saat meninjau lokasi proyek pembangunan Jalur KA di Pangkep dan Barru, Sabtu (29/2)."Kami berharap jalur KA dari Pelabuhan Garongkong (Barru) ke Tonasa (Pangkep) sepanjang 30 km bisa selesai akhir tahun ini. Setelah itu, diharapkan terkoneksi sampai Bosowa (Marros) akhir tahun depan. Setelah itu kita bisa kerjakan jalur Makassar-Parepare," jelas Menhub.Sebelumnya pada Jumat (28/2) Menhub bersama Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah menggelar pertemuan yang mengundang seluruh stakeholders yang terlibat dalam proyek pembanguan Jalur KA Makassar-Parepare, diantaranya : Badan Pertanahan Nasional (BPN), Kejaksaan Tinggi dan Forkompida, bertempat di Rumah Jabatan Gubernur Sulsel.Pada rapat tersebut telah dihasilkan beberapa rekomendasi untuk percepatan pembangunan jalur KA Makassar – Parepare, khususnya terkait pembebasan lahan. Pada pertemuan tersebut telah dihasilkan rekomendasi-rekomendasi untuk menyelesaikan pembebasan lahan. Menhub juga mengapresiasi kerjasama antara Kejaksaan Tinggi, BPN yang dinilai kompak dalam pembangunan jalur KA Makassar-Parepare."Pertemuan tersebut menghasilkan beberapa rekomendasi juga dan sudah ada kontraktor yang ditunjuk juga. Selain itu, untuk pembebasan lahan sudah ada rekomendasi dari BPN dan Kejati. Tentunya ini juga perlu dukungan dari masyarakat agar proses pembebasan lahan berjalan dengan baik.,” jelasnya.Sementara itu, Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah menyampaikan apresiasinya kepada Kemenhub yang telah memberi dukungan bagi percepatan pembangunan KA jalur Makassar - Parepare yang merupakan Proyek Strategis Nasional, khususnya terkait penyelesaian pembebasan lahan."Ada (warga) yang setuju ada yang tidak setuju. Untuk yang tidak setuju itu kita sudah siapkan metode konsinyasi," lanjut Nurdin. Dirjen perkeretaapian Zulfikri yang turut hadir dalam pertemuan tersebut mengatakan, total anggaran pembangunan sekitar Rp 2,3 triliun dengan 16 paket pekerjaan dan menggunakan skema KPBU."Diharapkan fase pertama dari Tonasa -Marros itu sepanjang 30 km dan ada tambahan 5 km sampai Garongkong," jelas Zulfikri.Pembangunan jalur dari Makassar ke Kabupaten Barru, Pangkep, dan Marros dibutuhkan luas tanah sekitar 3.321 bidang dan belum semuanya dibebaskan karena masih dalam tahap konsinyasi, pembahasan BPKP, dan sebagainya.Sebagai informasi, pada tahun 2019 telah diselesaikan pembangunan jalur KA Makassar - Parere Segmen 2 lintas Barru-Palanro sepanjang ±40 Km, serta pembangunan 5 stasiun baru yaitu: Stasiun Tanete Rilau, Stasiun Barru, Stasiun Takalasi, Stasiun Mangkoso & Stasiun Palanro.Pembangunan Proyek KA Makassar - Parepare sepanjang 144 KM (melalui Makassar-Maros - Pangkep - Barru - Parepare) ini merupakan bagian dari rencana pembangunan jalur KA Trans Sulawesi. Selain itu pembangunan jalur KA ini, nantinya akan terintegrasi dengan Bandara Internasional Hasanuddin di Maros serta Pelabuhan Garongkong di Barru.*Pelabuhan Garongkong Direncanakan Jadi Kawasan Ekonomi Khusus*Pada hari Sabtu (29/2) Menhub juga meninjau Pelabuhan Garongkong di Kab. Barru yang direncanakan akan menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) penyangga ibu kota baru di Kalimantan Timur. "Kita akan menyelesaikan jalur logistik dari Tonasa (Pangkep) ke Pelabuhan Garongkong (Barru). Jadi nanti kalau sudah selesai jalur KA Sulsel dari Pelabuhan Garongkong (Barru) mengangkut batubara ke Tonasa (Pangkep), Kemudian dari Tonasa (Pangkep) mengangkut hasil semen yang sudah jadi,” ungkap Menhub.Untuk mendukung pembentukan KEK, maka Menhub menyarankan agar kerjasama pengelolaan Pelabuhan Garongkong, Barru dipegang oleh BUMN (Pelindo IV), BUMD, dan pihak swasta."Jadi untuk pengelolaan menuju KEK, saya telah minta Dirjen Perhubungan Laut untuk menyelesaikan pelabuhan Garongkong dan Dirjen Perkeretaapian untuk pembangunan kereta api Sulawesi Selatan yang juga terhubung dengan pelabuhan," jelas Menhub.Turut hadir dalam peninjauan tersebut Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah, Bupati Barru Suardi Saleh, Kejaksaan Tinggi Sulsel Firdaus Dewilmar, Dirjen Perkeretaapian Zulfikri, dan Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Garongkong Tarudy Manalu. (AH/RDL/YSP)
Wakatobi - Kementerian Perhubungan akan terus mengembangkan Bandara Matahora di Wakatobi, Sulawesi Tenggara untuk mendukung sektor pariwisata di daerah yang menjadi salah satu dari 10 destinasi wisata prioritas yang tengah dikembangkan Pemerintah. Hal tersebut disampaikan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi saat meninjau Bandara Matahora, Wakatobi dalam kunkernya ke Sulawesi, Sabtu (28/2).
Jakarta - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dijadwalkan akan melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke Sulawesi untuk meninjau proyek pembangunan infrastruktur transportasi udara dan perkeretaapian pada Jumat (28/2) dan Sabtu (29/2).
Jakarta - Kementerian Perhubungan mengundang beberapa negara sahabat diantaranya Inggris dan Jepang untuk mendapatkan masukan terkait dengan sistem transportasi di Ibu Kota Negara Baru (IKN) yang berkonsep smart, terintegrasi dan berkelanjutan, dalam diskusi bertema “Merajut Konektivitas Ibu Kota Negara” yang diselenggarakan Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan (Balitbanghub) Kementerian Perhubungan, Rabu (26/2) di Jakarta.
