Solo - Esok siang (6/9) Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi akan menjadi keynote speaker pada kegiatan Forum Group Discussion (FGD) dengan tema "Kesiapan Infrastruktur Transportasi Kaitannya dengan Konektivitas Joglosemar".
Solo - Presiden Republik Indonesia Joko Widodo bersama Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi direncanakan akan hadir pada Launching Produk dan Fasilitas Produksi PT. Solo Manufaktur Kreasi (Esemka) di Boyolali, Jawa Tengah, Jumat (6/9).
Jakarta – Rencana Kerja Anggaran Kementerian Perhubungan Tahun 2020 difokuskan untuk mendukung Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Demikian disampaikan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dalam rapat dengar pendapat (RDP) tentang pembahasan Rancangan Kegiatan Anggaran (RKA) K/L dalam Nota Keuangan RAPBN TA 2020 dengan Komisi V DPR RI, Selasa (3/9).
Jakarta – Para Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Perhubungan hari ini, Selasa (3/9) kompak menggunakan pakaian adat sebagai wujud dari rasa cinta tanah air dan kesadaran akan keberagaman Budaya Indonesia. Demikian disampaikan Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Perhubungan Hengki Angkasawan, di Jakarta, Selasa (3/9).
JAKARTA - Memeriahkan peringatan Hari Perhubungan Nasional (Harhubnas) tahun 2019, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan (BPSDMP) Kementerian Perhubungan menyelenggarakan kegiatan edukasi bertajuk Perhubungan Mengajar di 34 Provinsi di Indonesia selama sepekan, mulai 2 September 2019 hingga 8 September 2019. Penyelenggaraan Perhubungan Mengajar yang merupakan salah satu rangkaian untuk memeriahkan peringatan Harhubnas 2019, dibuka oleh Sekretaris Jenderal Kemenhub, Djoko Sasono, mewakili Menteri Perhubungan di Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP) Jakarta (2/9).
Jakarta - Pemerintah daerah memegang peran penting dalam mendorong percepatan pembangunan provinsi kepulauan. Hal tersebut disampikan oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi saat menjadi narasumber kegiatan Round Table Discussion (RTD) “Percepatan Pembangunan Provinsi Kepulauan dalam rangka Peningkatan Kesejahteraan Rakyat” di Kantor Lemhanas RI, Jakarta, Senin (2/9).“Berkaitan dengan peningkatan ekonomi provinsi kepulauan maka harus ada aksesibilitas yang baik dan menyertakan berbagai pihak, salah satunya peran Pemerintah Daerah. Dibutuhkan kreativitas dan leadership yang baik dari pemerintah daerah dalam mengembangkan potensi daerah seperti perikanan dan peternakan dan sektor lainnya untuk mendukung keberhasilan program-program di sektor transportasi,” jelas Menhub Budi.Menhub Budi juga memaparkan dalam meningkatkan sistem logistik nasional maka pemerintah memiliki fungsi menjaga keseimbangan agar penyebaran logistik merata. Selain itu, pemerintah harus tetap menjaga kearifan lokal serta mengusahakan agar barang yang dihasilkan di daerah dapat bernilai lebih dan menghasilkan devisa. Untuk itu, peran pemerintah daerah sangat penting untuk mensukseskan salah satu program strategis di sektor transportasi yaitu program tol laut. “Di Kupang misalnya, angkutan barang diangkut melalui kapal besar. Namun untuk membawa barang tersebut ke kepulauan kecil disekitarnya, diperlukan kapal kecil. Kapal-kapal kecil yang mesti dikelola dengan baik oleh Pemerintah Daerah,” ungkap Menhub.Menhub juga mengungkapkan, pihaknya terus mendorong peran serta Pemerintah Daerah, misalnya dengan mengoptimalisasikan Angkutan Ternak di salah satu Provinsi Kepulauan yaitu di Nusa Tenggara Timur. “Di Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai provinsi kepulauan maka kebutuhan daging sapi dalam negeri terpenuhi tidak hanya terpenuhi oleh angkutan khusus ternak yang dapat mengangkut sapi, namun dapat diupayakan dengan angkutan daging sapi beku (frozen). Pemerintah Daerah bersama swasta perlu jeli melihat peluang itu. Jadi, kami (pemerintah pusat) terus mencari agar daerah memperoleh keekonomian yang baik,”jelas Menhub.Lebih lanjut, Menhub Budi mengatakan sejalan dengan peningkatan peran Pemerintah Daerah, pihaknya terus berupaya melakukan pembinaan Sumber Daya Manusia di sektor transportasi yang berkualitas di daerah-daerah. Hal tersebut perlu dilakukan karena pelayanan transportasi pada provinsi kepulauan seperti Miangas, Rote, Papua harus tetap megutamakan safety (keselamatan). Melalui pendidikan tersebut, diharapkan menghasilkan SDM Transportasi yang sadar akan pentingnya keselamatan. “Pendidikan vokasi bagi tenaga muda terampil harus menjadi perhatian kita semua. Memberi pendidikan di daerah tidak harus selalu membangun Universitas. Kerjasama pendidikan yang inklusif seperti sekolah – sekolah Kementerian Perhubungan dengan pemerintah daerah harus harus didorong,” lanjut Menhub Budi. Kemenhub terus berkomitmen mendorong konektivitas wilayah khususnya pada provinsi kepulauan, melalui sejumlah pembangunan infrastruktur transportasi seperti Bandara, Pelabuhan dan sebagainya. Hal itu tentunya membutuhkan biaya yang banyak dan tidak dapat dipenuhi hanya dengan mengandalkan APBN.“Kami terus mendorong agar KPBU turut serta dalam pembangunan agar tidak membebani anggaran negara. Dalam 5 tahun, dibutuhkan anggaran sekitar 1.300 triliun Rupiah, sedangkan kita hanya memiliki 500 miliar Rupiah. Namun perlu ditegaskan bahwa KPBU tidak berarti menjual asset negara, namun pengelolaan aset tersebut dilakukan oleh pihak swasta agar lebih optimal, ”jelas Menhub. “Pembangunan infrastruktur tidak hanya berupa pembangunan fisik namun harus memiliki manfaat bagi masyarakat sekitar dan memenuhi visi mempersatukan bangsa. Sesuai konsep Nawacita Presiden, pada visi Indonesia Sentris maka konektivitas menjadi hal penting dalam pembangunan agar daerah kepulauan mendapat perhatian lebih," kata Menhub.Diskusi yang diselenggarakan Lemhanas RI ini bertujuan untuk mendapatkan masukan-masukan dan rekomendasi terkait percepatan pembangunan provinsi kepulauan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat. Menurut Data dari Lemhanas RI, pembangunan wilayah provinsi di kepulauan masih tertinggal dari pembangunan wilayah provinsi di daratan. Beberapa dampak positif dari adanya percepatan pembangunan di provinsi kepulauan yaitu mengurangi disparitas antar wilayah, meningkatkan kesejahteraan, dan ketahanan nasional di daerah. Turut hadir sebagai narasumber dalam RTD tersebut Gubernur Lemhanas RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo, M. Hudori (Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri), Rudy Soepriadi Prawiradinata (Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas RI), Bunyamin (Direktur Harmonisasi Peraturan Perundangan, Kemenkumham). Acara tersebut turut dihadiri perwakilan dari beberapa jajaran pemerintah daerah kepulauan. (AH/RDL/YSP/HA)
Yogyakarta - Bandara Internasional Yogyakarta di Kulonprogo ditargetkan rampung pada Desember 2019. Demikian disampaikan Presiden RI Joko Widodo saat melakukan kunjungan kerja di Bandara Internasional Yogyakarta di Kulonprogo, Kamis (29/8)."Bandara ini akan diselesaikan Desember 2019 kemudian dihubungkan dengan kereta yang ditargetkan selesai 2020, sehingga Lebaran tahun depan sudah bisa operasi 100 persen, " kata Presiden Jokowi. Bandara ini juga akan terkoneksi dengan semua moda baik transportasi darat, kereta, dan tol.Selain itu, presiden mengatakan Bandara ini memiliki kapasitas yang besar, memiliki kualitas landasan yang bagus dan dapat didarati pesawat berbadan lebar seperti Boeing 777."Bandara ini sangat besar, luasnya 219 ribu meter persegi, bisa menampung 20 juta penumpang per tahun. Jauh lebih besar dari Bandara Adi Sutjipto Yogyakarta yang menampung 1,8 juta penumpang per tahun," kata Presiden.Sebagai informasi, Bandara YIA memiliki luas lahan 583,80 ha. Luas terminal penumpang bandara 219.000 m2 serta mampu menampung hingga 20 juta penumpang/tahun. Ukuran runway 3250m2 x 45 m dan mampu memuat parkir 22 pesawat narrow body / 11 pesawat wide body.Presiden Jokowi mengatakan, slot penerbangan akan diberikan porsi yang lebih besar untuk penerbangan luar negeri, sehingga diharapkan makin banyak turis yang datang ke Indonesia, khususnya ke Yogyakarta dan sekitarnya.Sementara itu, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi yang turut mendampingi Presiden mengatakan, Pemerintah memiliki beberapa rencana untuk mendukung konektivitas Bandara Internasional Yogyakarta, khususnya dalam rangka mendukung pariwisata. "Pertama rencana memperlebar jalan dan menjadikannya jalan provinsi dari dan menuju ke Borobudur dan sekitarnya. Kedua, O-Bahn, yaitu bus 2 rangkaian yang sangat fleksibel yang bisa crossing jalan jika melewati daerah macet dan elevated. Selanjutnya, bus otonom yang guided, bahkan bisa dijalankan tanpa pengemudi," jelas Menhub Budi.Lebih lanjut, Menhub Budi mengatakan presiden menginginkan pembangunan YIA rampung sesuai rencana pada Desember 2019 dan bisa diresmikan pada bulan puasa tahun depan. "Kereta api saat ini memang belum bisa terhubung dengan YIA, namun kami ingin memastikan headway-nya bisa lebih pendek. Kemudian kami minta bus yang melayani lebih banyak, sehingga bisa menampung penumpang sebanyak 66 penerbangan take off-landing," jelas Menhub Budi. Dirinya mengatakan, semua konektivitas pendukung Bandara YIA akan maksimal pada tahun 2020 ketika kereta api dari Stasiun Tugu bisa sampai YIA dengan waktu tempuh hanya 30 menit. "Diharapkan bandara lain dapat meniru konektivitas di YIA," pungkasnya. Dalam kunjungan kerja ini, Presiden didampingi oleh Ibu Negara Iriana Jokowi, dan sejumlah Menteri seperti : Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Pariwisata Arief Yahya, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X. Kunjungan yang dilaksanakan pada tanggal 29-30 Agustus 2019 meliputi daerah Kulonprogo, Purworejo, dan Magelang. Pada kunjungan kerja tersebut, Presiden RI direncanakan akan membagikan sertifikat tanah di GOR Sriwijaya, Purworejo dan memimpin Ratas di Magelang. Selain mendampingi Presiden, Menhub Budi juga akan melakukan pengecekan Terminal Tipe A Tidar di Magelang pada Jumat (30/8) yang berlokasi di Jalan Soekarno-Hatta, Tidar Utara, Magelang Selatan, Kota Magelang. (AH/RDL/YSP/HA)
Jakarta - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi direncanakan akan melakukan kunjungan kerja ke Bandara Yogyakarta International Airport Kulonprogo, Yogyakarta, Kamis (29/8) dan Terminal Tidar Magelang, Jumat (30/8). Kunjungan kerja tersebut sekaligus mengikuti rangkaian kunjungan kerja Presiden RI Joko Widodo ke wilayah Yogyakarta dan Jawa Tengah." Rencananya Presiden dan Menhub akan tiba di YIA pada Kamis (29/8) kemudian melakukan kunjungan sekaligus mengecek progres pembangunan Bandara YIA, peninjauan pembangunan terminal Bandara YIA di lantai 3, serta mengecek UMKM di daerah sekitar," ujar Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Hengki Angkasawan.Selain itu, Menhub Budi juga akan melakukan pengecekan Terminal Tipe A Tidar di Magelang pada Jumat (30/8) yang berlokasi di Jalan Soekarno-Hatta, Tidar Utara, Magelang Selatan, Kota Magelang. Terminal Tidar merupakan terminal yang ramai oleh bus-bus dengan penumpang dari Kota Semarang, Yogyakarta, Salatiga, dan sekitarnya.Kunjungan kerja Presiden RI dan Menhub akan dilaksanakan pada tanggal 29-30 Agustus 2019 meliputi daerah Kulonprogo, Purworejo dan, Magelang. Pada kunjungan kerja tersebut, Presiden RI direncanakan akan membagikan sertifikat tanah di GOR Sriwijaya, Purworejo dan memimpin Ratas di Magelang. (AH/RDL/YSP/HA)
Jakarta – Kementerian Perhubungan akan menyiapkan sejumlah infrastruktur Angkutan Massal yang terintegrasi dan ramah lingkungan di Kalimantan Timur, yang telah dipilih oleh Presiden RI Joko Widodo menjadi Ibukota baru pengganti DKI Jakarta. Demikian disampaikan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, di Jakarta (28/8). “Di ibukota baru nanti, kami akan siapkan konektivitas transportasi yang terintegrasi antar modanya melalui angkutan massal dan berkonsep ramah lingkungan atau minim emisi,” jelas Menhub.Menhub mengatakan, Kemenhub berkomitmen untuk mengutamakan pembangunan infrastruktur transportasi massal agar di ibukota yang baru nanti angkutan massal menjadi pilihan utama bagi masyarakat untuk bertransportasi. “Jadi memang kita konsisten untuk transportasi (berbasis) kendaraan massal untuk menekan penggunaan kendaraan pribadi. Kalau pun ada kendaraan pribadi, saya inginkan kendaraan bertenaga listrik yang beroperasi,” ungkap Menhub.Menhub mengungkapkan, sejumlah infrastruktur transportasi yang akan dibangun dan dikembangkan misalnya : Angkutan massal seperti, Moda Raya Terpadu (MRT), Light Rail Transit (LRT) dan Bus Rapid Transit (BRT).“Jadi pembangunan ini merupakan rencana jangka panjang. Kita akan bangun secara bertahap,” imbuhnya.Sementara terkait infrastruktur transportasi udara dan laut, Menhub menjelaskan, pengembangan bandara dan pelabuhan pun akan dilakukan untuk mendukung konektivitas transportasi dari dan ke Kalimantan. (RDL/YSP/HA)
Jakarta - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mendorong jajarannya dan stakeholder terkait di sektor transportasi untuk membuka lapangan pekerjaan bagi para penyandang disabilitas. Demikian dikatakan Menhub usai menerima para penyandang disabilitas tuna rungu yang menjadi pengemudi Ojek Online di perusahaan Grab Indonesia, di Kantor Kementerian Perhubungan, Jakarta, Senin (26/8).
.jpeg)