Baca Selengkapnya
06 Jun 2016

Kuota Mudik Gratis Masih Tersisa Banyak, Kemenhub Ajak Warga Segera Mendaftar

JAKARTA – Kementerian Perhubungan menyelenggarakan mudik gratis bagi pengguna sepeda motor pada masa Angkutan Lebaran Tahun 2016 untuk mengurangi kepadatan lalu lintas dan menekan angka kecelakaan di jalan selama masa penyelenggaraan Angkutan Lebaran 2016 sehingga keselamatan dan kenyamanan mudik lebaran dapat terlaksana dengan baik. Data dari Kepolisian Republik Indonesia menyatakan bahwa jumlah kecelakaan yang melibatkan sepeda motor mengalami penurunan sebesar 22% dari 3.888 pada tahun 2014 menjadi 3.049 pada tahun 2015.

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
  • -
Baca Selengkapnya
01 Jun 2016

Menhub Percepat Pemberian Persetujuan Analisis Dampak Lalu Lintas

JAKARTA – Untuk mempercepat pembangunan pemukiman rumah umum khususnya kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan rumah komersial, Kementerian Perhubungan mengeluarkan Peraturan Menteri Perhubungan nomor PM 46 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 75 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas.

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
  • -
Baca Selengkapnya
01 Jun 2016

Bekerja Bersama untuk Indonesia Terang demi Ketahanan Energi

JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral terus secara aktif menggalakkan Program Indonesia Terang (PIT) setelah dicanangkan oleh Menteri ESDM di Kabupaten Maybrat, Provinsi Papua Barat, pada 21 April 2016 lalu. Sebagai langkah lanjutan, saat ini Unit Pelaksana Program Indonesia Terang tengah mempersiapkan kantor Koordinasi Wilayah Indonesia Timur di Ambon, Maluku yang diperkirakan akan mulai beroperasi di bulan Juli mendatang.

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
  • -
Baca Selengkapnya
16 May 2016

Menhub Jonan Lantik Tiga Pejabat Pimpinan Tinggi Madya

JAKARTA – Menteri Perhubungan Ignasius Jonan melantik tiga pejabat tinggi madya (eselon I) di lingkungan Kementerian Perhubungan, yaitu : Dirjen Perhubungan Laut, Dirjen Perkeretaapian, dan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Perhubungan, Senin (16/5) di kantor Kemenhub, Jakarta. pelantikan tersebut dilakukan berdasarkan Keputusan Presiden RI Joko Widodo Nomor 53/TPA tahun 2016 tertanggal 13 Mei 2016.

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
  • -
Baca Selengkapnya
10 May 2016

KNKT Umumkan Hasil Investigasi Tenggelamnya KMP Rafelia 2 di Selat Bali

BANYUWANGI - Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) pada Selasa (10/5) mengumumkan laporan akhir hasil investigasi kecelakaan kapal Motor Penyeberangan (KMP) Rafelia 2 yang tenggelam pada 4 Maret 2016 di selat Bali saat melakukan pelayaran dari Pelabuhan Gilimanuk, Bali menuju Pelabuhan Ketapang di Banyuwangi.

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
  • -
Baca Selengkapnya
10 May 2016

Gedung Baru BPTJ Diresmikan

JAKARTA – Menteri Perhubungan Ignasius Jonan akan meresmikan kantor Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (BPTJ) yang terletak di Jl. M.T. Haryono Kav 45-46, Jakarta Selatan pada Rabu (11/5). Peresmian ini juga akan dihadiri pejabat pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten, Bupati/walikota sejabodetabek, para Kepala Dinas Perhubungan Provinsi, Kabupaten dan Kota se-Jabodetabek, para operator angkutan umum dan stakeholders lain yang terkait.

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
  • -
Baca Selengkapnya
08 May 2016

Jonan Resmikan 3 Pelabuhan Penyeberangan dan 6 Pelabuhan Laut Penghubung Kepulauan di NTT

ATAMBUA – Menhub Ignasius Jonan meresmikan secara serentak 3 pelabuhan penyeberangan dan 6 pelabuhan laut penghubung dan perekat kepulauan terluar, terdepan dan perbatasan di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Minggu (8/5), di Pelabuhan Atapupu, NTT. Peresmian pelabuhan-pelabuhan ini merupakan perwujudan pembangunan Indonesia sentris sesuai Nawacita pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla, yaitu membangun Indonesia dari pinggiran, kawasan terluar, perbatasan, terdalam, dan rawan bencana.

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
  • -
Baca Selengkapnya
02 May 2016

Pemerintah Pangkas Izin, Prosedur, Waktu, dan Biaya untuk Kemudahan Berusaha di Indonesia

JAKARTA - Presiden Joko Widodo dalam beberapa rapat kabinet terbatas menekankan pentingnya menaikkan peringkat Ease of Doing Business (EODB) atau Kemudahan Berusaha Indonesia hingga ke posisi 40. Untuk itu harus dilakukan sejumlah perbaikan, bahkan upaya ekstra, baik dari aspek peraturan maupun prosedur perizinan dan biaya, agar peringkat kemudahan berusaha di Indonesia – terutama bagi UMKM, semakin meningkat.

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
  • -