MENHUB TINJAU POSKO ANGKUTAN NATAL DAN TAHUN BARU
(Jakarta, 24/12/2013) Menteri Perhubungan E. E. Mangindaan melakukan tinjauan ke posko Angkutan Natal dan Tahun Baru Kementerian Perhubungan pada Selasa (24/12/2013). Posko yang dikunjungi adalah posko Ditjen Perhubungan Darat yang berada di lantai 8 Gedung Karya, Kementerian Perhubungan, Jakarta.
-
Biro Komunikasi dan Informasi Publik
- -
TINGKATKAN PELAYANAN KEPERINTISAN DI SULAWESI UTARTA, PEMERINTAH TAMBAH KAPAL DAN BUS PERINTIS
(Bitung, 23/12/2013) Di penghujung tahun 2013, sebanyak Satu Unit Kapal dan dua Unit Bus siap beroperasi untuk meningkatkan pelayanan angkutan keperintisan di wilayah Sulawesi Utara. Peresmian Kapal dan Penyerahan Bus tersebut dilakukan oleh Menteri Perhubungan, EE. Mangindaan, Senin (23/12) bertempat di Pelabuhan Bitung, Sulawesi Utara.
-
Biro Komunikasi dan Informasi Publik
- -
SWASTA AKAN BERPERAN DALAM KONEKTIFITAS ASEAN
(Pakse Laos, 21/12/2013) Peran swasta sangat terbuka dalam rangka mewujudkan konektifitas ASEAN, khususnya dalam mendukung pembangunan fisik transportasi menuju asean economic community. Demikian disampaikan Wakil Menteri Perhubungan Bambang Susantono usai sidang Asean Transport Minister (ATM) Meeting di Pakse Laos 20/12/2013. Menurut Bambang Susantono pembangunan fisik transportasi untuk konektifitas ASEAN tidak cukup hanya melibatkan pembiayaan pemerintah. Oleh karena itu dialog dan komunikasi selalu dilakukan dengan negara dan lembaga mitra bicara kerjasama ASEAN. "Misalnya Jepang, mereka datang tidak hanya government to Asean tetapi juga private to Asean melalui JICA, " kata Bambang Susantono.
-
Biro Komunikasi dan Informasi Publik
- -
KEMENHUB RAIH 10 BESAR PENGHARGAAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
(Jakarta, 17/12/2013), Komisi Informasi telah melakukan kegiatan pemeringkatan pelaksanaan Undang Undang Keterbukaan Informasi Publik dengan menggunakan metode penyebaran kuesioner penilaian mandiri (Self Assesment Questioner) ke seluruh Badan Publik. Kuesioner tersebut berisi 27 pertanyaan yang bersifat penilaian mandiri, dengan klaster bobot penilaian Informasi Dasar sebesar 10%, Kewajiban Badan Publik untuk sebesar 20%, Kewajiban Badan Publik untuk Mengumumkan Informasi sebesar 30%, dan Pelayanan Informasi sebesar 40%.
-
Biro Komunikasi dan Informasi Publik
- -
STOM KE 36 SEPAKATI PANDUAN KERJA SEKTOR PERHUBUNGAN UDARA
(Laos, 20/12/2013) Pertemuan Senior Transport Official Meeting (STOM) ke 36 yang berlangsung di Pakse Laos, telah mengesahkan ATEC (Air Transport Economic Cooperation) Work Plan 2014 – 2015 dan ATTC (Air Transport Technical Cooperation) Work Plan 2014-2015 sebagai panduan kerja ASEAN untuk sektor perhubungan udara sampai tahun 2015 dan seterusnya. Untuk selanjutnya pengesahan ini akan diteruskan dalam forum pertemuan tingkat menteri (Asean Minister Meeting/ATM) ASEAN ke 19 untuk mendapatkan persetujuan resmi masing-masing negara anggota untuk diimplementasikan. ATEC dan ATTC ini merupakan bagian dari persiapan implementasi Asean Single Aviation Market (ASAM) yang akan berlangsung mulai tahun 2015.
-
Biro Komunikasi dan Informasi Publik
- -
KEMENHUB AWASI TARIF LIBURAN NATAL DAN TAHUN BARU 2014
(Jakarta, 16/12/2013) Pada musim liburan Natal 2013 dan Tahun Baru 2014, sejumlah maskapai penerbangan nasional dan internasional sudah mengajukan penerbangan tambahan (extra flight) di rute-rute tertentu. Peningkatannya sekitar 10 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Kementerian Perhubungan akan mengawasi, agar maskapai tidak melanggar tarif batas atas.
-
Biro Komunikasi dan Informasi Publik
- -
KEMENHUB OPTIMIS SERAP ANGGARAN 2013 HINGGA 90 PERSEN
(Jakarta, 11/12/2013) Hingga akhir Nopember 2013, Kementerian Perhubungan yang memiliki anggaran Rp 35.632 triliun telah melakukan penyerapan anggaran tahun 2013 sebesar 60,19 persen. Diperkirakan hingga akhir tahun 2013 akan terserap lebih dari 90 persen.
-
Biro Komunikasi dan Informasi Publik
- -
SWASTA MASIH SULIT DIAJAK BIAYAI SEKTOR TRANSPORTASI
(Jakarta, 11/12/2013) Pemerintah akui masih alami kesulitan menarik investor guna membiayai pembangunan di sektor transportasi. Selama ini pembangunan sarana dan prasarana transportasi sebagian besar bersumber dari dana pemerintah dan perusahaan BUMN. “Reformasi kebijakan yang menjadi aspek fundamental agar swasta dapat terlibat dalam pembangunan transportasi sebenarnya telah selesai dilaksanakan Kementerian Perhubungan secara tuntas. Namun hal ini belum cukup mampu untuk mendorong swasta masuk,’’ kata Menteri Perhubungan EE Mangindaan pada acara jumpa pers akhir tahun 2013 di Jakarta, Rabu (11/12).
-
Biro Komunikasi dan Informasi Publik
- -